Arsip untuk Brebes

Lagi, TKI Brebes Jadi Korban Penyiksaan

Posted in Brebes, indonesia with tags , , , , on Januari 7, 2009 by Muhammad Yamin, S.H

Sunday, 04 January 2009

BREBES – Nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Brebes seolah tak pernah lepas dari penderitaan. Kali ini nasib mengerikan menimpa Kemi binti Carniah (28 tahun) warga RT 6/RW 2 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari.

Sekujur tubuhnya hampir dipenuhi luka bekas seterika listrik, termasuk empat buah giginya juga rontok. Korban kini masih dirawat di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, namun pihak keluarganya baru mengetahui kondisi Kemi sekarang ini.

Jamaludian, aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang menemukan kasus itu pun tidak habis piker. Karena selama tiga bulan dirawat di RS Polri, tidak ada penanganan serius dari pemerintah, termasuk memberitahukan keluarganya di Brebes. Kelurga Carniah, yang mengetahui anaknya seperti itu pun langsung shock dan menangis. Karena sejak berangkat Juni 2008 lalu, Kemi tidak bernah memberikan kabar sama sekali kepada keluarganya.

“Sekarang kondisinya kritis karena tubuhnya dipenuhi bekas seterikaan dan masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, kita bersama keluarga nanti akan berangkat ke Jakarta, meminta bantuan ke BNP2TKI, Deplu dan instansi terkait,” tutur Jamal, yang mendatangi rumah keluarganya Minggu (4/1) kemarin.

Menurut Jamal, berdasarkan informasi yang dia peroleh, Kemi disiksa majikannya di Madinah Arab Saudi selama sebulan. Ketika sudah tidak berdaya, korban langsung dipulangkan dengan alas an tidak dapat bekerja. Korban yang kondisinya memprihatinkan itu pun begitu tiba di Indonesia langsung di bawa ke RS Polri Kramat Jati.

Namun sayangnya, pihak yang bertanggung jawab, seperti Depnaker maupun BNP2TKI tidak melakukan langkah-langkah untuk mengungkap kasus tersebut. Itu terbukti selama tiga bulan dirawat di rumah sakit, keluarga korban tidak diberitahu. Padahal seharusnya pemerintah, begitu mengetahui ada kasus yang menimpa warga negaranya seharusnya langsung bertindak. Antara lain dengan mengungkap kasus itu dan memenjarakan pelakunya.

“SBMI juga akan melakukan aksi di depan Kedubes Arab Saudi, agar menindaklanjuti temuan kasus tersebut. Karena kasus ini lebih parah dari kasus Nirmala Bonat,” katanya kepada Radar.

PT Bughsan Laprindo yang memberangkatkan Kemi pun diminta untuk turut bertanggung jawab. Selain itu, Jamal juga meminta Pemkab Brebes untuk membantu kasus itu, antara lain dengan menekan pemerintah pusat agar segera menanganginya. (riz)

Penambangan Galian C Jor-joran

Posted in Brebes, indonesia with tags , , , , , on Desember 27, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

BANTARKAWUNG – Radar Tegal, Jumat, 26 Desember 2008. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu memperhatikan penambangan pasir dan batu, terutama di sepanjang aliran Sungai Pemali. Penambangan galian golongan C di sungai itu terkesan jor-joran.

Pengamatan Radar, Jumat (26/12), penambangan sirtu paling banyak dilakukan sejak dari tepian sungai yang melintasi Desa Pangebatan, wilayah Desa Bantarkawung. Setiap hari, puluhan truk mengangkut sirtu dari sungai itu. Sementara di bagian hulu sungai, penambangan juga terjadi tetapi relatif sedikit. Kondisi paling parah terjadi dilokasi penambangan yang berada di aliran sungai Pemali masuk wilayah Desa Pangebatan. Dilokasi tersebut penambangan tidak lagi menggunakan cara manual akan tetapi menggunakan alat berat berupa becho. Kegiatan eksploitasi itu bila dilakukan dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku sangat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.

Tidak banyak informasi yang di peroleh di sekitar lokasi penambangan, pasalnya di lokasi tersebut hanya terdapat seorang operator becho yang mengaku hanya diperintahkan untuk mengangkut sirtu ke atas truk. “Saya hanya bertugas menjalankan becho, disini hanya ada petugas yang mencatat setiap kendaraan pengangkut,” kata petugas Operator Becho.

Kondisi ini menurut Mochammad Jamil selaku ketua LSM Pampera Kecamatan Bantarkawung disebabkan tidak adanya aturan yang membatasi penambangan material tersebut. Terkait penambangan ini, lanjut Jamil, perlu pengawasan dari instansi terkait mengenai perizinan hingga pengaturan dalam teknis penggalian. “Repotnya, selama ini penegakkan Perda belum efektif,” tutur Jamil.

Dihubungi terpisah, wakil ketua Komisi C DPRD Kabupaten Brebes asal Kecamatan Bantarkawung, Sudono mengakui, eksploitasi bahan galian C, terutama di sepanjang aliran Sungai Pemali seperti tidak terkendali. Sehingga aksi penambangan material sungai ini dilakukan terus menerus sepanjang mengantongi izin penambangan. “Saya juga setuju sudah saatnya diterbitkan perda yang mengatur kuota penambangan pasir dan batu. Jadi kegiatan ekonomi itu juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Dikatakan, selama ini aktifitas penambangan di wilayah Kecamatan Bantarkawung merupakan kegiatan ekonomi warga, hanya saja pihaknya menyesalkan jika dalam pelaksanaannya telah menggunakan alat berat. “Dengan melakukan tambang terbuka, pasti ada perubahan lingkungan di sekitarnya, baik tehadap kualitas air maupun kondisi lingkungan. Karenanya, penambangan meskipun telah mengantongi izin resmi tetap harus menjaga kelestarian alam,” kata Sudono.

Dikatakan, apabila penambangan bahan galian dilakukan, maka penambang bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya. Sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali. (cw2)

Produksi Ikan Laut Turun Drastis

Posted in Brebes, indonesia with tags , , , , , on Desember 27, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

BREBES – Radar Tegal, Jumat, 26 Desember 2008. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi ikan laut yang ditangkap nelayan Brebes mengalami penurunan cukup drastis. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes, sebelumnya produksi ikan laut setiap tahunnya bisa mencapai Rp 7 miliar. Tetapi saat ini hanya menghasilkan Rp 2,53 miliar setiap tahunnya.

Turunnya produksi itu disebabkan beberapa hal, mulai dari faktor alam hingga faktor ekonomi para nelayan. Faktor alam dikarenakan terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah nelayan sendiri. Sedangkan faktor ekonomi bermacam sebabnya, antara lain naiknya harga BBM, beralih profesi dan lainnya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes, Ir Amin Budi Raharjo MPi mengatakan, kerusakan lingkungan laut, khususnya di perairan Brebes telah diantisipasi dengan pembuatan terumbu karang buatan (TKB). Pemerintah melalui dinasnya telah menanam sekitar 90 terumbu karang di perairan Kluwut dan Pulogading. “Dari laporan nelayan setempat hasilnya sudah tampak dan bagus. Kita sendiri sudah membuat peta keberadaan terumbu karang buatan itu. Sehingga para nelayan akan mudah mencari ikannya,” paparnya kepada wartawan, kemarin.

Untuk mengantisipasi mahalnya harga BBM, pihaknya telah membuat program Emisi Gas Boster (EGB), yang merupakan alat untuk menghemat BBM. Dari hasil penelitian, alat itu mampu menghemat BBM hingga 30 persen. Pihaknya telah meminta bantuan sebanyak 17 unit EGB yang akan diberikan kepada nelayan.

Namun untuk mengembangkan perikanan, pihaknya tidak hanya terpaku pada perikanan laut saja. Tetapi saat ini juga sudah mulai mengembangkan jenis perikanan darat. Dinas Perikanan mempunyai Balai Benih Ikan (BBI) di Waduk Malahayu, Kecamatan Banjarharjo. “Hasil penelitan dari Balai Riset Kelautan dan Perikanan, Malahayu merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Di sana bisa dikembangkan sejumlah jenis ikan, seperti nila, dan sekarang ikan patin yang kita kembangkan,” katanya menegaskan. (riz)

Kedes di Pantura Tolak “Parade Nusantara”

Posted in indonesia with tags , , , , , on November 29, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

Minggu, 16 November 2008

WARUREJA – Kepala desa di wilayah pantura, menolak secara keras maupun menyikapi acuh dengan dilaksanakannya pertemuan Parade Nusantara berlokasi di Jakarta pada Senin (17/11) sekarang. Seperti diutarakan Ketua Paguyuban Kepala Desa Warureja, HM Syakur bahwa pihaknya tak mengirimkan dan tak ada kepala desa yang datang ke Jakarta dengan maksud mengikuti kegiatan Parade Nusantara.

Pasalnya, kegiatan tersebut memiliki tujuan yang tak masuk akal. “Kalau mereka sekarang ini menuntut adanya penambahan jabatan kepala desa dari yang enam tahun menjadi sepuluh tahun jelas tak realitis. Karena semua itu sudah diatur dalam UU. Kecuali mereka menuntut setelah selesai kemudian diadakan lagi dengan mengesahkan kembali UU yang baru atau kembali ke aturan UU terdahulu yakni lamanya jabatan sepuluh tahun,” katanya, Minggu (16/11) kemarin.

Terlebih lagi, seperti diungkapkan HM Syakur bahwa yang selama ini digencarkan dalam Parade Nusantara adalah politik. Dengan tak masuknya dalam pernomoran urut partai politik, Parade Nusantara ingin menggenjot lebih lanjut keeksisannya. “Kalau berbau politik kami jelas tak akan mendukung dan dalam UU dan PP pun sudah dijelaskan kalau kepala desa tak boleh ikut perpolitikan. Kecuali kalau atas nama Praja mungkin bisa,” terangnya.

Di lokasi berbeda, Kepala Desa Maribaya, Sumarto mengatakan pihaknya tak mendukung apa yang dilaksanakan Parade Nusantara di Jakarta. Walau pihaknya kurang mengetahui secara persis acara tersebut namun saat ini Sumarto dan sebagian besar kepala desa di Kramat tak terlibat langsung dalam acara tersebut. “Kami sebagai pemerintah desa hanya ingin mensejahterakan warga dengan pelayanan semaksimal mungkin. Karena itu sudah tugas desa, bukan malah memikirkan yang bukan menjadi kewenangannya,” tandasnya.

Sementara itu, suasana yang tak berbeda jauh juga terlihat dalam perkumpulan Paguyuban kepala desa di Kecamatan Pangkah. Dari dua puluh tiga desa sepakat menyatakan untuk menolak keras politisasi kepala desa dalam kegiatan Parade Nusantara. Terutama adanya instruksi dari Pemda Kabupaten Tegal agar semua kades lebih mengutamakan dalam pembangunan desa yakni melayani warganya. (cw4)

Pupuk Langka, Petani Menderita …

Posted in Brebes, indonesia with tags , , , , on November 29, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

Minggu, 23 November 2008

SETIAP musim tanam padi tiba, petani selalu dibuat kelimpungan oleh oknum tidak bertanggung jawab, baik di tingkat pejabat, distributor, maupun pengecer. Entah kenapa, setiap dibutuhkan, pupuk selalu menjadi barang langka dan raib entah ke mana. Biasanya, harganya Rp 60.000 per sak, sekarang lebih dari Rp 100.000. Itu pun jika barangnya ditemukan di pasaran.

Petani semakin menderita ketika hasil panen dibeli dengan sangat murah oleh para tengkulak. Bulog pun seolah lepas tangan, hanya memasang spanduk yang akan membeli padi dari petani. Padahal jika bangsa ini mau jujur, semua kebutuhan akan terpenuhi. Impor beras pun tidak perlu dilakukan.

Yang sangat dibutuhkan para petani sekarang adalah kerja nyata dari semua pihak dalam hal mengatasi kelangkaan pupuk ini, bukan hanya konsep-konsep kosong seperti macan ompong di atas kertas sehingga nol besar ketika di lapangan.

Suharjo, Brebes

Audiensi LBH Rakyat Brebes Desak DPRD Bikin Perda TKI

Posted in Brebes, indonesia, LBH with tags , , , , , on November 29, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

Senin, 17 November 2008

BREBES – Korban TKI Malaysia asal Krasak Sutirah (38), mengakui terus terang niatnya kerja ke Malaysia setelah sebelumnya membaca pamflet yang ditempelkan di atas pohon.  Dalam pamflet itu ditawarkan, siapa yang minat bekerja ke luar negeri segera menghubungi alamat yang tertera. Karena tertarik sehingga korban segera menghubungi, dan puncaknya pada akhir 2007 akhirnya jadi berangkat ke Malaysia. Tapi apa yang terjadi, karena visa yang diterimanya bukan visa kerja namun visa kunjungan wisata. Padahal hingga berangkat sudah membayar ke PJTKI, mencapai puluhan juta.

Korban sendiri selama kerja selalu cemas. Khawatir dirasia, sehingga dia terpaksa memberi sogokan. Dan itu terjadi berulang, dan puncaknya korban pilih kabur melalui jalur tikus. Pengalaman Sutirah ini disampaikan saat audensi bersama Komisi C DPRD Brebes, Senin (17/11). “Saya ke Malaysia, setelah membaca iklan yang menempel di pohon mangga, ” kata Sutirah.

Apa yang dialami Sutirah menunjukan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja (Disduknaker) Brebes, minim dalam menyampaikan sosialisasi. Utama informasi bursa tenaga kerja luar negeri. Perlu tau kehadiran Sutirah tak sendirian, namun bersama puluhan orang dari LBH Rakyat Brebes. Audensi itu digelar dalam upaya mendorong legeslatif, untuk segera dibuatnya Perda tentang TKI. Mengingat kasus kekerasan terjadi, dimana korbannya itu kebanyakan dari Kabupaten Brebes. Sehingga dalam hal ini menurut Ketua LBH M Harris SH, Pemda Brebes perlu membuat aturan. Dimana aturan itu dibuat untuk melindungi warganya, yang bekerja di luar negeri. Termasuk upaya menghalau petualangan calo tenaga kerja, yang banyak bergentayangan di desa-desa.

“Kami mengusulkan perlu adanya PERDA perlindungan TKI, sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah pada perlindungan TKI,” kata M Harris, yang disampaikan pada anggota Komisi C. Suhintoro dari Disduduknakertrans Brebes, dalam audensi ini menjelaskan semua permasalahan menyangkut nasib TKI Brebes di luar negeri. Setiap ada kejadian, pihaknya dalam hal ini langsung menanggapi dengan memberi laporan ke pihak terkait, sehingga ditangani secara cepat. Anggota Komisi C Ir Masruchi Bachro mengatakan, terhadap permasalahan tenaga kerja Pemda dalam hal ini terkesan lepas tangan. Atau dalam kasus buruh migran ini Masruchi Bachro, memakai ungkapan lokal, “Jor Klowor”, yang itu artinya sama saja dengan tidak peduli atau membiarkan begitu saja. “Sehingga saya pun mendukung adanya Perda TKI. Ini untuk melindungi,” kata Masruchi Bachro.

Pimpinan sidang Saefulloh menjelaskan, untuk kasus-kasus TKI dewan dalam hal ini bekerjanya sesuai yang jadi wewenangannya. Apa yang disampaikannya itu terkait desakan, agar dewan bisa melakukan klarifikasi ke Polres Brebes mengenai laporan-laporan dari para buruh migran. (din)

UMK Kota Tegal 87,12 persen dari KHL

Posted in indonesia, Tegal with tags , , , , , , , , , , , on November 25, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

Nominal UMK Kota Tegal 2009 sebesar 87,12 persen dari rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dipakai pertimbangan UMK Kota Tegal.

Radar Tegal, Senin, 24 November 2008 – UPAH Minimum Kota (UMK) Tegal per 1 Januari 2009 mendatang, hanya sebesar Rp 611 ribu. Dibandingkan UMK tahun 2008 yang Rp 560 ribu, ada kenaikan sekitar 9 persen. SKB 4 menteri tentang upah pekerja, tampaknya tidak dijadikan pertimbangan penentuan UMK di Jawa Tengah. Nyatanya, kenaikan UMK tahun 2009 Kota Tegal, di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen.

Kepala Disdukcapilnakertrans Kota Tegal, Suliestyaningsih, melalui Kasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Mujiharti, menjelaskan, ketentuan di atas berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561.4/52/2008 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 2009/UMK tahun 2009 yang diterimanya tanggal 20 November 2008 lalu.

Besaran UMK Kota Tegal yang disetujui Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, sesuai usulan Pemkot Tegal. ”Semua usulan 35 Kabupaten/Kota tidak ada yang diubah.”

Nominal UMK Kota Tegal 2009 sebesar 87,12 persen dari rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dipakai pertimbangan UMK Kota Tegal. Prosentase ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 86,4 persen. ”KHL Kota Tegal tahun ini sebesar Rp 701.335,” ujarnya.

Setelah ditetapkan, pihaknya berencana melakukan sosialisasi, Kamis (27/11). Akan diundang pengusaha, Serikat Pekerja Serikat Buruh (SP/SB) Kota Tegal, anggota LKS Triparit Kota Tegal, Tim Deteksi Dini Tegal, dan anggota Dewan Pengupahan Kota Tegal. Menurutnya, pada kesempatan itu, pengusaha bisa mulai mengajukan surat penangguhan, bila merasa tak mampu.

Pengajuan surat penangguhan paling lambat sepuluh hari sebelum penerapan UMK diberlakukan. Pasalnya, suratnya akan diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Propinsi Jawa Tengah sebelum diserahkan ke gubernur. Selanjutnya akan ada tim audit untuk menilai bisa diterima atau tidaknya surat penangguhan itu.

”Namun keputusan tetap ada pada gubernur,” tambahnya. Tahun 2008, lanju Mujiharti, tidak ada satu perusahaan pun yang mengajukan surat penangguhan. (ela)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.