Tegal

Warga Tuntut Sewa Tanah Dihapus


Selasa, 15 Juli 2008
TEGAL – Puluhan warga Jalan Bawal, Kelurahan Tegalsari RT 7, 8, 9, dan 10 RW 03, Kecamatan Tegal Barat, didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tegal, Selasa (15/7) kemarin, menggerudug gedung DPRD Kota Tegal yang terletak di Jalan Pemuda No. 4 Kota Tegal. Selain mendesak perubahan status tanah yang ditempati dari hak sewa menjadi hak milik, mereka meminta Pemkot menghapus sewa-sewa yang memberatkan warga.
Kedatangan puluhan warga ditemui langsung Ketua DPRD Kota Tegal Drs H Anshori Faqih di ruang rapat paripurna, didampingi Ketua Komisi A Drs A Firdaus Muhtadi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) III Hj Stella Emilina SH, dan sejumlah anggota DPRD Kota Tegal. Setelah berdialog sekitar 1 jam, dengan dipimpin Divisi Advokasi LBH Tegal Arief Nurfalah, tepat pukul 11.00 WIB, warga membubarkan diri.
Ketua RT 10, RW 03 Kelurahan Tegalsari, yang juga koordinator warga, Siwo Winanto (45), di hadapan anggota DPRD Kota Tegal mengatakan, selama 25 tahun, sekitar 70 keluarga menempati 54 tanah kapling milik Pemkot Tegal. Awalnya, sekitar tahun 1982, warga yang mau menempati tanah kapling itu diminta membayar Rp 140.000. Dengan janji, setelah 10 tahun akan dijadikan hak milik. Namun sampai sekarang, Pemkot tidak pernah merealisasikan janjinya. Read more

Tolak Relokasi: Hari Ini, PKL PAI Demo

Rabu, 05 Maret 2008

TEGAL (NP) – Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di Obyek Wisata (OW) Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal, rencananya akan menggelar demo di Gedung DPRD Kota Tegal, Kamis (6/2). Aksi demo tersebut sebagai bentuk penolakan PKL PAI yang hendak direlokasi oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Seni Budaya (Dishubparsenbud) Kota Tegal.
Salah seorang PKL, Buyung Harsono kepada NP, Rabu (5/3), mengatakan PKL sudah mencoba berkoordinasi dengan Dishubparsenbud sebagai pengelola. Tapi, hasilnya PKL tetap dipindah. “Karena kami tidak mendapatkan respon baik dari Dishubparsenbud, maka kami akan menggelar demo. Dengan aksi ini, diharapkan dewan yang menjadi wakil rakyat, bisa memperjuangkan nasib kami,” kata Buyung.
Ia mengakui, pada awalnya PKL setuju dengan rencana relokasi itu. Tapi, karena Dishubparsenbud tidak memberikan ganti rugi, PKL menolak. Ketika sejumlah PKL dipanggil Dishubparsenbud pekan lalu, PKL sudah menyampaikan permintaan ganti rugi tersebut. Tapi, permintaan itu ditolak.
Sebelumnya, enam perwakilan PKL PAI mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jalan Samadikun Nomor 16 Kota Tegal, Senin (3/3). Kedatangan mereka untuk meminta bantuan LBH soal relokasi PKL.

Salah seorang PKL, Bagong, mengatakan di atas lahan yang akan dibangun monumen bahari, waterboom, anjungan wisata dan restoran terapung, berdiri 15 warung dan ada 29 PKL yang berjualan. “Saat itu, seluruh PKL PAI yang berjumlah 29 diundang semua, cuma yang hadir ada 24 orang. Saya sangat kecewa, karena saat diundang, kami tidak diberikan kesempatan untuk membela diri,” kata Bagong. Read more

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: