Soal Buruh APJ – LBH Pertanyakan Langkah Dewan

Nirmala post 17/12/2008
Tegal (NP)-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tegal mempertanyakan kembali langkah DPRD Kota Tegal dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami buruh obat nyamuk PT Ampuh Perkasa Jaya (APJ), padahal Komisi B DPRD Kota Tegal sudah mengundang Disdukcapilankertran beberapa waktu lalu. Namun saat ini belum ada kejelasan langkah dari DPRD yang sudah diambil.
Hal ini mencuat saat dua perwakilan LBH Tegal yakni Sunaryo dan Slamet Hidayat mendatangi Komisi B DPRD Kota Tegal,Rabu (16/12). Pendiri LBH Tegal M.Yamin melaluhi bagian Organisasi , Slamet Hidayat seusai mendatangi komisi B mengatakan, ingin mendapatkan kepastian dari komisi B DPRD Kota Tegal.
“Karena persoalan buruh mendesak diselesaikan, maka kedatangan kami berdua kesini menanyakan sejauh mana penyelesaian buruh PT APJ yang tempo lalu telah menghadap DPRD dan ditemui Komisi B. juga terkait dengan tiga buruh APJ yang di paksa mengundurkan diri dari Serikat Buruh Independen Indonesia (SBII),” kata Slamet
Juga ada persoalan lain yang dialami buruh, yakni tentang upah, system kontrak kerja dan lain lain. Berdasarkan hasil survei yang idlakukan LBH Tegal ada sekitar 60% buruh di Kota Tegal tidak memahami dan menentukan cara menetapkan upah buruh menurut aturan yang berlaku. Mereka hanya menerima hasil keputusan yang dibuat pemerintah, meskipun keputusan itu merugikan hak hak buruh.
“Saat dilakukan survey, perusahaan tidak pernah memberikan informasi kepada buruh tentang upah minimum. Akhirnya buruh termarjinalkan terkait tranformasi informasi” katanya.
Menurutnya dalam hal ini pemerintah juga kurang mensosialisaikan aturan aturan perundang undangan yang berlaku. Kondisi ini akhirnya dimanfaatkan pengusaha dengan membatasi informasi. Bahkan buruh sering dibutakan kaitanya dengan upah minimum tersebut.
Dengan diberlakukan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999, kemudian diperbaruhi dengan ditetapkan UU Nomer 32 tahun 2004 yang mengatur soal desentralisasi dan otonomi daerah dan perimbangan keuangan daerah dan pusat maka kewenangan upah minimum kewenangan daerah.
Menanggapi hal itu ketua komisi B Supardi SH mengatakan berencana mendatangi PT APJ “disduk sudah kita panggil dan berjanji memperketat pengawasan terhadap naker.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: