LBH Tegal Kembali Serahkan Data Ke Pansus IX

Nirmala pos 17/12/2008

Tegal (NP) – Jumlah permintaan sertifikat tanah terus membengkak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tegal kembali menyerahkan data tanah seluas 44 petak yang dihuni 71 KK ke Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kota Tegal, Selasa (16/12). Sehingga,saat ini data tanah yang sudah masuk ke Pansus IX DPRD Kota Tegal mencapai 1.131 KK.
Pendiri LBH Kota Tegal Muhammad Yamin SH melalui bidang Advokasi, Sunaryo seusai menemui Pansus IX mengatakan, permintaan sertifikasi tanah diperkirakan terus bertambah.
“77 KK di dua RT, yakni RT 07, RT14 / RW10 Kelurahan mintaragen kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Mereka menempai 29petak tanah yang berstatus SK Walikota dengan system sewa. Sedang 15 petak tanah bersatutus belum SK Walikota,” kata Naryo.
Dari data yang diserahkan ke Pansus IX, selanjudnya warga meminta agar segera mendapatkan sertifikasi kepemilikan atas tanahnya sendiri mereka masing masing. Mereka menempati tanah tersebut sejak tahun 1977, yang awalnya tanah masih berupa balongan dan tidak terpelihara. Kemudian balongan diurugdan dirikan rumah kecil kecil layaknya gubuk.
“Ya itulah asal usul RT07, RT14 / RW 10 Mintaregen Tegal yang mulai bertempat tinggal. Satu per satu mereka menbangun, walau dengan bambu akhirnya menjadi perkampunga sampai dengan sekarang .
Menurutnya, Pansus IX segera menyelesaikan data daftar permintaan hak milik tanah. Sehingga bisa diketahui berapa banyak tanah yang diuduki warga ini yang belum sertifikat. setelah itu baru pansus segera mengeluarkan rekumendasi.
“Pada prinsipnya, warga bisa mendapatkan sertifikat, dengan catatan Pemkot dan DPRD kota Tegal serius berjuang memperbaiki kehidupan rakyat. Sebab UUD’45, UUPA, Kepres, dan Permendagri telah mengaturnya,” ujarnya.
Sekretaris pansus IX Drs Darni Imadudin mengatakan, sebenanya pansus telah membatasi jumlah warga yang di usulkan yakni saat pelaksanaan Public hearing, selasa 12/11, tetapi ternyata masih ada warga masyarakat yang belum terdata dan telambat diusulkan.
Dalam waktu dekat pansus akan kembali melakukan validasi data untuk pengecekan warga yang telah diusulkan. Selain itu pembahasan menunggu selesainya pebahasan RAPBD 2009. setelah itu baru membahas usulan tentang kejeasan status kepemilikan tanah,” kata Daryani.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: