Terancam PHK, Buruh Ngadu

Senin, 01 Desember 2008

AKIBAT mendirikan Serikat Buruh Independen Indonesia (SBII) beberapa buruh pabrik obat nyamuk PT Ampuh Perkasa Jaya terancam di-PHK. Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tegal, Senin (1/12), mereka mengadu ke DPRD Kota Tegal. Oleh perusahaan, buruh yang tergabung SBII, dinilai melanggar aturan perusahaan.

Kedatangan buruh, diterima anggota Komisi B di ruang rapat komisi. Lebih dari satu jam, terjadi dialog. Usai berdialog, perwakilan buruh meninggalkan gedung wakil rakyat di Jalan Pemuda No. 4 Tegal.

Ketua SBII, Tuti Anggreani, mengatakan, selama ini perusahaan telah mengabaikan hak-hak buruh. Seperti tidak adanya seragam, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, serta hak cuti.

Bahkan, salah satu alas an pendirian SBII, karena keberadaan SPSI yang ada selama ini, mandul dan hanya “boneka” perusahaan. Kenyataannya, buruh yang tergabung SBII, malah terancam di-PHK. Padahal rata-rata telah bekerja selama 3 sampai 4 tahun dengan fasilitas terbatas dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Dia juga menceritakan, kejadian beberapa waktu lalu. Buruh bernama Nur Rohmati di-PHK, tanpa pesangon. Padahal, dia sudah mengabdi 3 tahun.

“Para buruh minta DPRD mau membantu kami. Intinya agar perusahaan memberikan hak-hak buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Tuti tidak mempermasalahkan ancaman PHK oleh perusahaan. Meskipun, penilaian melanggar aturan perusahaan dianggap mengada-ada. Perwakilan buruh mendesak dewan segera mempertemukan buruh dengan Pemkot, serta perusahaan.

Direktur Pendiri LBH Tegal, Muhammad Yamin SH, mengungkapkan, ketentuan UU Ketenagakerjaan Tahun 2000 Nomor 21 pasal 1, 3, dan 4, sudah jelas. Pasal itu mengatur tentang serikat buruh. Bahwa serikat buruh itu dibentuk dari, oleh, untuk buruh sendiri di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, sifatnya bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab.

Sedang fungsinya membela, melindungi hak-haknya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Karenanya, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa buruh untuk membentuk atau tidak membentuk.

“Dalam UU tersebut, secara tegas disebukan sangsinya. Siapapun yang menghalang-halangi atau memaksa pejerka atau buruh, dapat dikenai sangsi pidana singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dab atau denda paling sedikit Rp 100 juta, dan paling banyak Rp 500 juta,” kata Yamin.

Menurutnya, tidak ada alasan Disduknakercapiltrans mempersulit proses pencatatan SBII, sebagai syarat UU bahwa serikat buruh harus dicatatkan di Disnakertrans dan mendapatkan bukti pencatatan. Bagi PT Ampuh Perkasa Jaya, yang dinilai semena-mena terhadap 30 buruhnya yang tergabung SBII, LBH Tegal bakal melakukan upaya hukum yang berlaku di Indonesia.

“DPRD sebagai wakil rakyat harus mendukung dan mengupayakan selesainya kasus para buruh ini. Upaya kami adalah menuntut hak-hak yang selama ini di pangkas oleh perusahaan dan menegakan suprenasi hukum di Kota Tegal,” tuturnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Tegal, Supardi SH, menegaskan, komisinya secepatnya akan melakukan koordinasi dengan Disduknakercapiltrans. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan terkait kasus ini. Komisi B juga akan berkunjung ke PT Ampuh Perkasa Jaya, guna mengkroscek data yang ada.

“Prinsipnya komisi B siap memperjuangkan aduan buruh. Tapi komisi perlu koordinasi dulu dengan instansi terkait. Dalam hal ini Disduknakercapiltrans,” jawabnya. (hun)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: