Tegal: 287 KK Tuntut Sertifikat Tanah

Selasa, 18 November 2008

SEDIKITNYA 287 Kepala Keluarga (KK), yang berasal dari Pasir Agung Kelurahan Mintaragen, Jalan Kandang Menjangan Kelurahan Tegalsari, dan Jalan Bawal Kelurahan Tegalsari, Selasa (18/11) kemarin, mengajukan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah yang telah ditempati puluhan tahun. Tak hanya itu, mereka mendesak DPRD Kota Tegal menginventarisasi kebutuhan warga akan tanah untuk mendirikan perumahan.

Bagian Advokasi LBH Tegal Arif Nurfalah kepada Radar, usai menyerahkan bukti penempatan 287 KK mengatakan, tuntutan warga mengenai hak kepemilikan tanah, yang direalisasikan dengan pembuatan sertifikat massal merupakan bentuk partisipasi dalam rangka membangun Kota Tegal ke arah yang lebih baik. Pasalnya, dari ratusan warga yang menempati lahan milik Pemkot, Pelindo, maupun negara tidak mengetahui secara jelas tentang status hukum tanah yang mereka tempati. Mereka hanya mengetahui ada penarikan uang sewa setiap tahunnya oleh Pemkot, sedangkan soal kepemilikan pastinya tidak jelas.

“Karena ketidakjelasan inilah, yang justru menyulitkan warga untuk memanfaatkan tanah yang ada. Agar hal hal ini tidak terus berlarut-larut, kami minta DPRD menginventarisasi kebutuhan warga akan tanah untuk mendirikan perumahan,” kata Arif.

Menurut Arif, karena ketidakjelasan status tanah sehinga warga meminta LBH Tegal mendesak DPRD dan Pemkot untuk mengadakan pembuatan sertifikat hak milik massal. Pihaknya tidak sependapat kalau tuntutan warga untuk mengajukan pembuatan sertifikat hak milik dianggap menyerobot tanah milik pemerintah. Justru tuntutan warga merupakan bentuk kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban, yakni hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendirikan perumahan bagi keluarga dan anak keterunannya. Karena untuk memenuhi kewajibannya, warga memerlukan kejelasan hukum atas tanah yang selama ini ditempati.

“Kami minta Pansus IX DPRD Kota Tegal, yang membahas aset daerah untuk sesegera mungkin dengan melibatkan komponen masyarakat melakukan pendataan aset yang telah ditempati warga, namun belum bersertifikat,” tuturnya.

Pihaknya juga mendesak DPRD Kota Tegal membuat peraturan, yang dapat melindungi kepentingan warga dalam kepemilikan tanah. Dan yang terpenting, mengupayakan agar warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tanah sesuai kebutuhan. Agar tuntutan warga bisa terwujud, perlu didasari niat baik pemerintah dan masyarakat, sehingga bisa tercapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

“Kami minta DPRD segera membentuk tim khusus, yang bertugas mendata warga yang akan diusulkan dalam program sertifikat massal. Jadi DPRD jangan hanya menunggu untuk mempercepat realisasi pembuatan sertifikat massal, tapi harus ikut terjun ke lapangan,” tegasnya.

Sekretaris Pansus IX DPRD Kota Tegal Drs Darni Imaduddin mengungkapkan, DPRD tidak perlu lagi membentuk tim khusus pendataan. Pasalnya, telah dibentuk Pansus yang menangani maslah tersebut. Seharusnya, pembentukan tim khusus pendataan dari Pemkot. “Kami selama ini telah berupaya jemput bola, melalui reses yakni dengan datang langsung ke masyarakat,” ungkap Darni.

Menurut Darni, dari hasil pendataan sementara, jumlah warga yang diusulkan dalam program sertifikat massal sebanyak 543 KK. Namun, karena ada tambahan sekitar 287 KK maka jumlahnya bertambah. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena masih banyak warga yang menempati tanah Pemkot dan Pelindo belum terdata. (hun)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: