UMK Kota Tegal 87,12 persen dari KHL

Nominal UMK Kota Tegal 2009 sebesar 87,12 persen dari rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dipakai pertimbangan UMK Kota Tegal.

Radar Tegal, Senin, 24 November 2008 – UPAH Minimum Kota (UMK) Tegal per 1 Januari 2009 mendatang, hanya sebesar Rp 611 ribu. Dibandingkan UMK tahun 2008 yang Rp 560 ribu, ada kenaikan sekitar 9 persen. SKB 4 menteri tentang upah pekerja, tampaknya tidak dijadikan pertimbangan penentuan UMK di Jawa Tengah. Nyatanya, kenaikan UMK tahun 2009 Kota Tegal, di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen.

Kepala Disdukcapilnakertrans Kota Tegal, Suliestyaningsih, melalui Kasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Mujiharti, menjelaskan, ketentuan di atas berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561.4/52/2008 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah 2009/UMK tahun 2009 yang diterimanya tanggal 20 November 2008 lalu.

Besaran UMK Kota Tegal yang disetujui Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, sesuai usulan Pemkot Tegal. ”Semua usulan 35 Kabupaten/Kota tidak ada yang diubah.”

Nominal UMK Kota Tegal 2009 sebesar 87,12 persen dari rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dipakai pertimbangan UMK Kota Tegal. Prosentase ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 86,4 persen. ”KHL Kota Tegal tahun ini sebesar Rp 701.335,” ujarnya.

Setelah ditetapkan, pihaknya berencana melakukan sosialisasi, Kamis (27/11). Akan diundang pengusaha, Serikat Pekerja Serikat Buruh (SP/SB) Kota Tegal, anggota LKS Triparit Kota Tegal, Tim Deteksi Dini Tegal, dan anggota Dewan Pengupahan Kota Tegal. Menurutnya, pada kesempatan itu, pengusaha bisa mulai mengajukan surat penangguhan, bila merasa tak mampu.

Pengajuan surat penangguhan paling lambat sepuluh hari sebelum penerapan UMK diberlakukan. Pasalnya, suratnya akan diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Propinsi Jawa Tengah sebelum diserahkan ke gubernur. Selanjutnya akan ada tim audit untuk menilai bisa diterima atau tidaknya surat penangguhan itu.

”Namun keputusan tetap ada pada gubernur,” tambahnya. Tahun 2008, lanju Mujiharti, tidak ada satu perusahaan pun yang mengajukan surat penangguhan. (ela)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: