LBH Tegal Kritisi SKB 4 Menteri

MENYIKAPI Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang dinilai lebih merugikan buruh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tegal mendesak pemerintah untuk mengakomodir aspirasi buruh, karena SKB tersebut dinilai sebagai bentuk ‘lepas tangan’ pemerintah untuk memberikan perlindungan hak buruh.

Radar Tegal, Minggu 23 November 2008. Ketua Dewan Pendiri LBH Tegal, Muhammad Yamin SH dalam realesenya mengatakan, SKB 4 menteri yang dikeluarkan pemerintah 24 Oktober 2008 lalu ada tiga hal yang harus di cermati, Pertama selama ini mekanisme upah minimum di tentukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari tiga elemen (Tri Partit, red)), yaitu wakil buruh, perusahaan(majikan) dan wakil pemerintah. Jika kemudian mekanisme penentuan besaran upah minimum diserahkan pada perundingan pengusaha dan buruh, kebijakannya akan lebih merugikan buruh. Alasannya sejak dulu banyak buruh yang tidak pernah dilibatkan atau tidak mempunyai pengalaman dalam merumuskan upah minimum mereka sendiri. “Kami melihat kebijakan semata mata memperhatikan kemampuan dunia usaha, khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai standar dalam penentuan upah. Akan menjadi bumerang bagi buruh. Pasalnya serikat buruh itu bagi buruh sendiri masih asing, padahal perwakilan buruh itu ikut menentukan. Bagaimana yang buruhnya tidak berserikat? siapa yang mewakili kepentingan buruh dalam memperjuangkan nasibnya itu,” kata Yamin, setengah bertanya.

Menurut Yamin, SKB 4 Menteri dikhawatirkan menjadi alat pengusaha untuk menekan buruh dengan sepihak menentukan berapa besaran upah buruh sesuai kemampuan perusahaan dan data pertumbuaan ekonomi. Sedangkan yang perlu dicermati lagi, kedua dalam pasal 3 SKB 4 Menteri menyebutkan, gubenur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar upah minimum, baik UMK kota/kabupaten maupun UMR Regional tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasal tersebut merugikan buruh karena kebutuhan hidup bukan di tentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Tetapi ditentukan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), jika pertembuahan ekonomi 6 persen di tahun 2008 menjadi dasar penentu penyesuaian upah. Sedang inflasinya tinggi, akibatnya upah minimum tidak naik tetapi malah turun. Ketiga pelaksanaan SKB telah menimbulkan gejolak reaksi penolakan dari kalangan buruh yang jika dibiarkan bisa mengganggu stabilitas daerah. Pemerintah daerah yang dipilih rakyat menjadi pihak yang paling berkepentingan untuk menjaga kondusifitas daerahnya. karena itu, pemerintah daerah dapat mengabaikan pelaksanaan SKB tersebut sesuai dengan janjinya untuk mensejahterakan masyarakatnya. “Sebagai warga negara kami menilai bahwa SKB 4 Menteri bisa menjadi cara pemerintah ‘lepas tangan’ dari kewajiban menberi perlindungan hak buruh sebagai bagian dari hak warga negara,” tuturnya.

Ditambahnya Yamin, sebagai warga negara, LBH Tegal menyatakan sikap, Pertama mendesak pemerintah daerah mengakomodasi aspirasi buruh, kedua mendukung kebijakan penyesuaian upah minimum atas dasar tingkat inflasi di daerahnya, ketiga agar DPRD kota /kabupaten mengkritisi kebijakan pemerintahan pusat dengan melakukan pengkajian dan peninjauan atas pelaksanaan SKB 4 Menteri. Semangat pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan hendaknya tidak dipinggirkan. “Kalau ingin daerahnya kondusif, maka pemerintah daerah harus berani menolak kebijakan SK 4 menteri tersebut. Karena itu nyata-nyata merugikan buruh yang memerlukan perlindungan. Kami akan terus berjuang demi terpenuhinya hak-hak buruh,” tambahnya. (hun)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: