APBD Pro-Rakyat

APBD Pro-Rakyat

Dukutip dari Butir D Bab V dalam Visi , Misi dan Program Pembangunan Kota Tegal 2009-2014 pasangan calon walikota dan wakil walikota H.Ikmal Jaya SE, AK dan Habib Ali Zainal Abidin SE

Pembangunan pro-Kerakyatan (APBD Pro-Rakyat)

Salah satu indikator untuk menentukan apakah suatu pemerintaha pro kerayatan atau sebaliknya adalah dengan dilihat dari pemerintahan pro kerakyatan, tentunya akan lebih mementingkan kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik yang diambil dari oleh suatu partai atau pemerintahan dan dituangkan dalam kebijakan anggaran adalah suatau keputusan politik dengan berbagai motif. Salh satu motif yang penting adalah politik strategi-idiologis. Setiap pemerintah tentunya akan menyusun sebuah anggaran berdasar pada idiologi politiknya atau ideology partai pengusungnya.

Kebijakan anggaran dari perspektif idologi mencakup tiga pilar yaitu pertama manajemen strategis pembangunan. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBD pro-kerayatan, maka prinsip yang digunakan sebagai tolak ukur dalam kibijakan anggaran adalah cost and benefit ratio dalam perspektif demokrasi. Konsep ini memberikan arti bahwa biaya yang digunakan untuk kebutuhan belanja harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi mayarakat. Kebijakan anggaran tidak boleh mengorbankan pemenuhan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat demi mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.

Kedua penyusunan APBD juga harus memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat (empowerment) dalam artinya bahwa kebijakan anggaran yang diambil harus mambangkitkan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Tegal. Oleh karena itu arah kebijakan anggaran harus di pertegaskan sasarannya, yakni untuk kelompok masyarakat ekonomi lemah. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetap tercapai.

Ketiga penyusunan APBD harus juga memperhatikan bentuk pelayanan pada masyarakat. Prosentase anggaran untuk kebutuhan masyarakat lus harus lebih besar di banding dengan pos pos lainnya. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya manfaat yang besar yang dirasakan oleh masyarakat dari realisasi anggaran yang memiliki efektifitas dan efisiensi tinggi.

Bertolak dari pemikiran seperti ini kami berharaf bahwa penyusunan APBD Kota Tegal dimasa yang akan datang lebih memperhatikan ketiga prioritas tersebut. Kebutuhan kebutuhan rakyat kecil, seperti alokasi dana untuk talangan harga gabah atau komoditas pertanian lainnya, alokasi dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat, alokasi dana untuk pendidikan gratis, alokasi dana untuk santunan bagi penduduk bermasalah sosial, olakasi dana untuk jaminan kredit bagi UKM dan masalah masalah lain yang menyangkut kebutuhan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan mendapat prioritas tinggi dalam menyusun APBD.

Apa bila kami dipercaya memimpin kota tegal, maka APBD yang akan saya perjuangkan dengan model APBD pro-rakyat. Kegiatan yang tercantum didalam APBD disusun berdasarkan hasil urun rembuk berbagai pihak- tidak saja pihak eksekutif yang kemudian dikonsultasikan dengan legislatif an sich, tetapi terlebih dahulu mendengar aspirasi tokoh Tokoh Masyarakat, LSM, Tokoh Tokoh Politik, dan Tokoh Agama, Kelompok Profesi, dan lainnya. APBD kami adalah anggaran yang disusun berdasar aspirasi yang kami jaring lewat berbagai event seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) kelurahan, kecamatan, dan kota, Focus Group Discussion (FGD) dan analis-kritik media masa. […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: