Menuju Kebijakan Perumahan Yang Memihak Rakyat

Menuju Kebijakan Perumahan Yang Memihak Rakyat (1)

Diantara kebutuhuan pokok yang menjadi hajat hidup orang banyak, yaitu pangan, sandang, papan, maka kebutuhan rumah tinggal (papan) merupakan kebutuhan pokok yang biasanya ditempatkan paling ujung dalam skala prioritas seseorang. Ironinya hal itu juga tercermin dalam kebijakan pemerintah mengenai perumahan warga yang tidak mengantisipasi perkembangan kota. Akibatnya kebijakan perumahan tidak berhasil memfasilitasi pemilikan rumah tinggal bagi warganya yang tinggal di kota. Perumahan merupakan masalah laten di kota, yang selalu terlambat dirumuskan dalam kebijakan publik, setelah tidak ada lagi tanah cadangan untuk pemukiman.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” Selanjutnya, UU Pokok Agraria pasal 2 (1), 2(2), 2(3), pasal 3, pasal 4 (1), 4 (2), pasal 6, pasal 7, dan pasal 9 menegaskan asas yang digunakan bagi Negara dalam menentukan pemanfaatan tanah, termasuk tanah yang digunakan bagi kebutuhan perumahan warga. Meskipun UUPA 1960 ini bisa digunakan sebagai dasar kebijakan perumahan nasional yang melindungi warga kota dalam mendapatkan rumah tinggal, dalam kenyataannya tidak demikian. Tanah perumahan bukan dianggap kebutuhan pokok warga kota yang harus diproteksi pemerintah.

Sebaliknya, sudah sejak 1970 pemerintah menyerahkan ribuan hektar tanah cadangan kepada perusahaan property bagi kebutuhan membangun kota, dan memberi izin pembebasan tanah bagi keperluan perumahan. Model pembangunan perumahan dengan investasi swasta memperlakukan tanah sebagai property, akibatnya tidak memberi solusi bagi kepadatan penduduk. Bahkan program perumahan yang seluruhnya menggunakan modal pemerintah sama saja. Karena mengikuti model perusahaan pengembang swasta, projek perumahan nasional menjadi projek yang terpisah dari pokok masalahnya. Semakin banyak rumah dibangun semakin harga tanah naik melampau naiknya daya beli warga, sampai akhirnya tidak ada lagi program perumahan karena mahalnya tanah yang harus dibebaskan.

Model pembangunan perumahan oleh perusahaan, baik modal swasta atau modal pemerintah, akhirnya melenceng dari ketentuan UUPA 1960 pasal 13 yang menugaskan pemerintah untuk mencegah praktek spekulan dan monopoli tanah di perkotaan. Semakin berkembang kota semakin ia tidak ramah, tidak manusiawi, karena hancurnya ikatan komunitas di antara warganya. Dampaknya tampak pada kota yang tersegregasi secara mencolok. Semakin pesat real estate tumbuh, semakin penghuninya tidak terintegrasi dengan warga dan budaya di sekitarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang rasa keadilan, mengingat developers itu, baik swasta maupun pemerintah, menggunakan penjaminan bank dari pinjaman atas nama seluruh rakyat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: