(Masih) Dijajah Kemiskinan

(Masih) Dijajah Kemiskinan

Oleh
Deden Hendrawan

Telah 63 tahun sudah negeri ini berstatus merdeka. Benarkah kita sudah
merdeka? Faktanya, saat ini kehidupan masyarakat kita masih dicekam
berbagai persoalan. Kemiskinan makin membengkak, pengangguran
merajalela, gizi buruk di mana-mana, anak putus sekolah bertebaran di
jalan-jalan, angka kematian ibu dan bayi terus menghantui, angka buta
huruf masih menjulang.
Angka kriminalitas pun kian meninggi. Rasa aman bagi setiap warga
menjadi barang langka. Aparat penegak hukum lemah, rakyat main hakim
sendiri. Padahal kita sudah puluhan tahun berkesempatan membangun diri
di atas alam kemerdekaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin per
Maret 2008 mencapai 35 juta atau 15,5% dari total penduduk. Ini sama
dengan 1,4 kali jumlah penduduk Malaysia, 1,6 kali penduduk Australia,
atau delapan kali penduduk Singapura.
Bila survei dilakukan usai kenaikan harga BBM, 24 Mei 2008, jumlah
penduduk miskin pasti membengkak di atas 40 juta, seperti hasil survei
LIPI. Program bantuan langsung tunai (BLT) hanya mampu menurunkan
sedikit penduduk miskin, sedangkan kenaikan harga BBM mendongkrak lebih
banyak jumlah penduduk miskin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan nada optimis mengungkapkan bahwa
krisis ekonomi di Indonesia telah ber-akhir. Alasannya, menurut Kalla,
pendapatan perkapita rakyat telah naik; dari sekitar 1.200 dolar AS pada
zaman Orde Baru, 700 dolar AS pada saat krisis ekonomi tahun 1998, dan
sekarang menjadi 1.500 dolar AS.
Elite Tertentu
Persoalannya, kesejahteraan pada faktanya tidak bisa diukur oleh
semata-mata pendapatan perkapita rakyat yang naik. Pendapatan perkapita
pada kenyataannya sering tidak mencerminkan hal sebenarnya di lapangan.
Angka pendapatan perkapita se-sungguhnya dihasilkan melalui upaya
membagi Produk Domestik Bruto/PDB atau Gross Domestic Product/GDP) suatu
negara dengan jumlah penduduk pada suatu periode tertentu. Dengan
meningkatnya pendapatan perkapita ini, kesejahteraan suatu negara juga
dianggap meningkat.
Kesejahteraan yang dihasilkan pada akhirnya adalah kesejahteraan negara.
Padahal yang menjadi masalah hakiki adalah kesejahteraan individual
rakyat, bukan kesejahteraan negara secara umum. Gambaran model
kesejahteraan demikian hakikatnya adalah gambaran kesejahteraan semu.
Faktanya, naiknya pendapatan perkapita sering hanya dirasakan
orang-orang kaya, elite politik, elite pengusaha, serta elite birokrasi.
Dalam waktu satu tahun, Menko Kesra Aburizal Bakri, misalnya, mengalami
kenaikan pendapatan sebesar Rp 130 miliar; dari Rp 1,190 triliun menjadi
Rp 1,329 triliun.
Bandingkan dengan pendapatan masyarakat yang ter-PHK gara-gara ke-naikan
BBM dan deraan bencara alam yang bertubi-tubi. Apakah kenaikan
pendapatan seorang pejabat negara tersebut diikuti juga oleh kenaikan
pendapatan rakyat secara umum, khususnya kaum miskin.
Dengan kata lain, apakah kenaikan rata-rata pendapatan perkapita
sebagaimana diungkap Wapres Jusuf Kalla betul-betul menunjukkan
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak? Fakta di lapangan ternyata
menjawab, Tidak!
Faktanya, di Indonesia saat ini angka pengangguran 10,53 juta jiwa;
penduduk miskin kuartal I 2006, 51,2 juta jiwa dari 41 juta pada akhir
2005. Utang Pemerintah bulan Januari 2006 tercatat sebesar Rp 1.453,760
triliun; utang swasta Rp 563,220 triliun. Jelas, dengan data-data
semacam ini kita sulit untuk mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat saat
ini sudah membaik.
Potret kemiskinan Indonesia menunjukkan sejumlah kenyataan ironis.
Sebagian penghuni wilayah kaya sumber alam hidup miskin mengenaskan.
Data BPS menunjukkan, 35% penduduk Papua Barat dan 37% penduduk Papua
masuk kategori miskin.
Sekitar 63,5% penduduk miskin tinggal di pedesaan dan 70% penduduk
miskin di pedesaan bekerja di sektor pertanian. Data ini menunjukkan
sektor pertanian belum mampu memberikan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Contoh Vietnam
Penduduk miskin di Indonesia masuk kategori mereka yang miskin secara
struktural. Artinya, kemiskinan mereka bukan terutama karena kesalahan
diri sendiri, melainkan karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan
kebijakan pemerintah. Kemiskinan struktural terjadi karena pemerintah
tidak mampu menata ekonomi rakyat.
Krisis yang sudah berlangsung satu dekade (1998-2008) itu, tidak kunjung
tuntas, karena struktur ekonomi tak ada perbaikan. Mengambil contoh
Vietnam, yang hanya perlu waktu 10 tahun sudah mengalami pertumbuhan
ekonomi 7,5 persen.
Perbaikan struktur ekonomi itu, membuat kemiskinan di Vietnam menurun
hingga 75 persen. Vietnam bahkan menjadi produsen pertanian terbesar dan
eksportir beras terbesar.
Bagaimana Indonesia? Sektor pertanian tidak menjadi fokus perhatian.
Banyak program yang hanya lips service yang diluncurkan pemerintah, yang
mengakibatkan petani kita masih kesulitan pupuk, bibit, dan harga produk
pertanian yang rendah, yang terjadi terus-menerus. Sektor pertanian,
yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, kurang
mendapat perhatian.
Upaya mengurangi kemiskinan harus dimulai dari upaya mengurangi angka
pengangguran di Indonesia. Yang memulai adalah internal birokrasi
sendiri. Tidak ada jalan lain, pangkas pinjaman sejumlah departemen,
yang notabene untuk membiayai berbagai proyek, yang harus berjalan pada
dua tahun ke depan.
Rencana utang yang skalanya luar biasa, bahkan memecahkan rekor
tertinggi utang luar negeri selama ini, yakni US$ 40 miliar, terbukti
tidak memberi kontribusi yang berarti untuk mengurangi angka pengangguran.
Tingginya gelombang urbanisasi adalah akibat kegagalan pemerintah
membangun desa, membangun sektor pertanian. Rakyat yang minim pendidikan
dan keterampilan menyerbu kota. Membuat kota kumuh dan semrawut.
Urbanisasi takkan masalah jika di kota terdapat banyak industri dan
pendidikan rakyat minimal SLTA. Tapi, sektor industri negeri ini juga
tercecer. Tidak beda nasibnya dengan sektor pertanian. Kondisi negeri
ini mendorong pengusaha untuk menjadi pedagang ketimbang industriwan.
Hampir 70% rakyat Indonesia berpendidikan maksimal SLTP.
Jumlah penduduk miskin akan turun drastis, bahkan hingga nol persen,
jika pemerintah serius dan sistematik membangun pertanian dan industri.
Potensi negeri dan bangsa ini untuk maju sangat besar. Saat ini kita
memang bagaikan tikus mati di atas lumbung padi karena ketidakmampuan
para pemimpin.

Penulis adalah pemerhati masalah bangsa, alumnus University of Illinois USA.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: