Pembangunan Tol Solo-Ngawi: P2T Diminta Patuhi Hukum

16 April 2008

SRAGEN- Perwakilan masyarakat Sragen di enam kecamatan yang tanahnya
terkena pembangunan Jalan Solo – Ngawi melalui Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Sragen meminta Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkab Sragen
mematuhi hukum yang berlaku terkait kebijakannya dalam pembangunan
proyek nasional tersebut.

Menurut Direktur LBH Sragen, Danar Jatmiko, Selasa (15/4), keputusan
P2T yang melakukan pematokan tanah milik warga di Kecamatan Masaran,
Sidoharjo, Ngrampal, Sragen Kota, Gondang dan Sambungmacan tanpa seizin
pemiliknya belum lama ini, ternyata melanggar Peraturan Pemerintah (PP)
pengganti Undang-Undang No 51/1960.

Berdasarkan peraturan yang menjelaskan tentang larangan pemakaian tanah
tanpa izin yang berhak atau kuasanya, maka proses pematokan tanah warga
oleh P2T tanpa seizin warga atau kuasanya, tidak sesuai dengan peraturan
itu. Danar mengingatkan, P2T supaya melakukan koordinasi dengan warga
atau kuasa hukumnya setiap kali akan melakukan pematokan tanah.

Dalam pematokan misalnya, P2T harus menyertakan surat izin tertulis
kepada warga atau kuasanya, bukan hanya melakukan sosialisasi saja,
jelas dia.

Keterbukaan

Menurut Danar, sejumlah perwakilan sudah diajak berdiskusi dan
mengidentifikasi terkait pelaksanaan pembangunan jalan tol di Kantor LBH
Sragen, pada Jumat (11/4) lalu. Dan perwakilan warga yang berjumlah 12
orang sepakat mengenai pelaksanaan PP No 51/1960, arti penting legalitas
melalui surat kuasa advokat dan tuntutan keterbukaan proses pematokan,
ganti rugi tanah dan kejelasan Amdal pembangunan jalan tol.

Wakil Ketua P2T Sragen, Sujoto menuturkan, P2T dalam menempuh kebijakan
terkait pembanguna jalan tol Solo – Ngawi selalu berpatokan pada hasil
kesepakatan rapat ketua P2T kabupaten/kota, Pejabat Pembuat Komitmen,
Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umun dan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah 2007.

Pihaknya tidak melakukan keputusan sepihak dalam pembangunan jalan tol
di wilayah Sragen. P2T tetap berpegang teguh pada kesepakatan bersama
tersebut, mengenai persoalan PP pengganti UU No 51/1960 yang diajukan
LBH Sragen supaya P2T melakukan koordinasi dan menyertakan surat izin
tertulis, kami akan memliaht dulu dan memperlajarinya secara mendalam,
jelas dia. (J5-42)

© 2008 suaramerdeka.com. All rights reserved

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: