Krisis Minyak Versus Pangan

07 July 2008
Sepanjang 2008, hampir seluruh dunia merasakan ketidaknyamanan akibat didera tekanan harga minyak dunia yang melonjak tinggi. Indonesia pun termasuk di antaranya. Bahkan terakhir harga minyak dikabarkan menyentuh level USD145.

Seolah kelaziman,harga bahan kebutuhan pokok dan barang kemudian segera menyertai dan perlahan naik. Sementara ongkos jasa transportasi pun perlu ”dikoreksi” (adjustment). Sekuen ini membuktikan bahwa minyak penting.Namun, satu hal lain yang tak kalah penting adalah pangan.

Krisis pangan diyakini akan membawa kompleksitas yang sulit diatasi. Krisis yang ditakutkan mulai bermunculan dan menjadi isu internasional. Di beberapa negara Afrika telah terjadi krisis pangan serius seperti Haiti, Mozambik, Senegal, Kamerun. Sementara di Asia Selatan disinyalir krisis pangan mulai merambah.Ketua Food and Agriculture Organization (FAO) Jacques Diouf bahkan memprediksi bahwa krisis pangan akan memicu civil war (perang sipil).

Di Haiti, misalnya,kerusuhan sosial meluas akibat dipicu krisis pangan sehingga menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat.Menurut Diouf, civil war bukan hanya berpotensi terjadi di Afrika, tapi juga di Asia dan Amerika Latin.(AFP,25/4)

Masalah Dunia

Sebagaimana krisis bahan bakar minyak (BBM), pangan telah menjadi isu utama di dunia saat ini. Mengingat seriusnya ancaman krisis ini, pada 28 April 2008,Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki-Moon mengadakan rapat khusus untuk membahas seputar krisis pangan yang melanda dunia.

Sebagai kesimpulan,Sekjen PBB menyatakan, masalah pangan ditetapkan sebagai masalah global yang perlu penanganan bersama antarpemerintah di dunia. Senada dengan Ki-Moon, Menteri Keuangan India Subba Rao mengatakan bahwa setiap kenaikan 20% bahan pangan akan menjerumuskan 100 juta orang ke jurang kemiskinan.

Pemerintah India sendiri melakukan antisipasi terhadapnya. Sampai 2008 India konsisten mengalokasikan hampir 2% pendapatan domestik bruto (PDB) per tahun untuk subsidi pangan. Di Bangladesh, salah satu negara miskin dunia, subsidi makanan diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun anggaran 2008 menjadi sekitar USD1,5 miliar.

Hasil survei Asian Development Bank (ADB) memperkirakan,paling tidak 1 miliar penduduk Asia akan terkena dampak krisis pangan. Indonesia memang masih beruntung bila dibandingkan dengan banyak negara yang disebut Sekjen PBB sebagai yang telah ”sangat kritis”dan perlu dibantu.

Di dalam negeri, respons dan concernpemerintah atas masyarakat miskin ditandai antara lain dengan skema kebijakan Bantuan Langsung Tunai BLT 2008 dan program subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin). Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 mengatakan bahwa Indonesia tidak mengalami krisis pangan seperti dialami beberapa negara seperti Bangladesh dan Filipina.

Persis seperti harapan kita bersama. Namun ada beberapa faktor tak terduga yang ikut main dalam keberhasilan panen bahan pokok (beras) kita. Salah satunya, faktor bencana alam. Karena itu, tidak ada salahnya kita tetap bersiap dan mewaspadai segala kemungkinan. Bagaimanapun banyak negara telah menghidupkan hazard sebagai persiapan antisipasi krisis pangan.

Bahkan negara-negara maju justru telah menjadwalkan isu krisis pangan,di samping krisis minyak dan lingkungan, sebagai agenda utama dalam pertemuan tingkat tinggi G-8 pekan ini di Jepang.Kenaikan permintaan pangan khususnya beras,gandum,dan jagung dunia sangat meningkat hingga ke level yang mengkhawatirkan.

Pembangunan di sejumlah emerging market seperti India dan China, dua raksasa ekonomi baru dengan penduduk terbesar di dunia, turut memacu permintaan akan pangan, sementara ketersediaan lahan pangan yang ada terus tergerogoti oleh ekspansi di luar sektor pangan itu sendiri.

Kebijakan Nol

Terkait dengan adanya ancaman krisis pangan dunia, telah digelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang bertema Food Security and the Challenges of Climate Change and Bioenergy di Roma, Italia, 3–5 Juni 2008. KTT FAO ini merupakan inisiatif bersama PBB,FAO, IFAD, dan WFP atas krisis pangan dunia.

Beberapa pemimpin negara maju dan berkembang menghadiri KTT tersebut.Delegasi Indonesia diwakili Menteri Pertanian Anton Apriyantono.Beberapa organisasi nonpemerintah (NGO) juga turut diundang. Sejumlah organisasi non-pemerintah yang hadir dan mengikuti pertemuan FAO menyatakan tidak dapat menerima kesimpulan KTT karena dinilai tidak berhasil menemukan solusi atas krisis pangan.

Direktur Iran’s Centre for Sustainable Development,Maryam Rahmanian, mengatakan, ”We have emptyplatesandwehaveemptypolicies.” Intinya dikatakan bahwa badan-badan pangan dunia hanya melanjutkan kebijakan yang sama,kosong, dan gagal, yang tidak membantu menangani masalah kelaparan dan krisis pangan yang melanda dunia.

Kelangkaan bahan pokok pangan dan meningkatnya harga pangan di seluruh dunia telah mendorong reaksi berupa resistensi atas proyek konversi produk pertanian menjadi bahan bakar yang ternyata membuat lebih dari 100 juta orang kelaparan.Kenyataannya, di banyak negara,penduduk mulai meninggalkan lahan pertanian mereka dan kemudian beralih menanamkan tanaman pangan yang termasuk energi alternatif terbarukan seperti kelapa sawit, jarak pagar (jatropha curcas).

Hanya beberapa negara,Thailand di antaranya, yang tetap konsisten mempertahankan dan melindungi lahan pertanian (beras) mereka. Di titik ini, korelasi interdependensi positif antara pangan dan energi jelas adanya.Artinya, pengalokasian atau pemanfaatan lahan untuk pangan bisa terpengaruhi oleh pengembangan energi alternatif. Oleh karenanya, perlu ada pemetaan yang jelas dan terukur antara lahan khusus pangan dan untuk pengembangan energi.

Komite bagi Upaya Percepatan Produksi Pangan,Energi dan Mineral Nasional (KP3EM) dapat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam memetakan ketersediaan lahan dan pengalokasiannya untuk pangan dan energi. Bahwa terobosan untuk pengembangan energi alternatif perlu didukung dan terus disosialisasi, pemanfaatan lahan untuk pangan juga perlu mendapat perhatian dengan proporsi yang seimbang.

Di antara keduanya, tidak perlu diprioritaskan salah satu, apalagi mengorbankan satu demi yang lain. Dari pengalaman, kesalahan merumuskan dan mengambil kebijakan terhadap satu permasalahan bisa berdampak pada timbulnya masalah baru tanpa menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya.Bila kebijakan ketahanan pangan (food security) tetap terjaga,tidak ada alasan bagi kita untuk terlalu khawatir menghadapi hazardseperti telah terjadi di beberapa negara.(*)

Julian Aldrin Pasha
Wakil Dekan FISIP UI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: