Birokrasi, Korupsi dan Politik

Dalam masa reformasi sekarang ini, nampak terlihat usaha yang selalu menyoroti prilaku partai politik dan politisi. Media massa selalu menunjukkan betapa buruknya kinerja mereka, seakan tidak ada kesempatan bagi partai untuk mendapatkan reward atas prilakunya. Mereka selalu dalam posisi tersudut baik yang berkaitan dengan isu-isu korupsi dan mengabaikan aspirasi rakyat. Lebih lagi yang berkaitan dengan anggota parlemen, para pemain baru di panggung politik itu, seakan dituntut untuk bertindak sebagai manusia sempurna, yang langsung melalui tindakan cepat akan merubah segalanya dan mencapai sesuatu yang ideal.

Orang pun mudah lupa, politisi baru hasil reformasi itu mewarisi suatu keadaan yang sungguh sukar, krisisi ekonomi yang berdampak pada kelangkaan sumberdana, birokrasi yang korup, dan rakyat yang berada dalam eforia berkepanjangan tidak mudah untuk diajak untuk berfikir realistis.

Birokasi Politik Menjadi “Tikus”

Warisan birokrasi politik Orde Baru yang ada sungguh luar biasa rusaknya. Barisan pegawai sudah menjadi tuan-tuan kecil di masyarakat, mentalitasnya minta dilayani, bukan melayani rakyat, setiap pelayanan selalu minta tambahan biaya, kalau tidak mereka akan memperlambat proses perizinan, jika ada kebijakan yang baik dari kepala daerah yang berasal dari partai politik, mereka tidak selalu mendukung secara profesional, bahkan terkesan memperlambat dan secara bertahap akan mengurangi keberhasilan program. Dan bahkan banyak jabatan-jabatan politik pada ahirnya terjerat dalam perangkap kinerja birokrasi yang korup.

Sudah umum diketahui dalam kultur birokrat politik, barisan pegawai itu menjilat pada atasan, lalu menginjak pada bawahannya, dan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat jauh dari yang diharapkan, lamban dan mahal. Sebagai pelaksana jalannya pemerintahan, seringkali mereka menggeroti dana-dana proyek pembangunan, bekerjasama dengan pengusaha dan politisi. Tradisi menerima sogokan sudah dianggap lumrah, dan memotong dana-dana proyek menjadi pemandangan sehari-hari, dan lebih jauh lagi mereka bisa menjadi partisan kelompok tertentu. Pada zaman Orde Baru,mereka menjadi penopang kekuasaan dan setiap menjelang Pemilu mereka memakai mesin birokrasi memobilisir rakyat untuk memenangkan kelompok tertentu.

Kecenderungan terahir ini masih terasa di era reformasi, beberapa bupati terjungkal karena dilawan oleh birokrasi seperti kasus Temanggung,di mana para camat memimpin demo yang menuntut bupati mundur.

Karena itu, ambisi birokrasi untuk masuk ke wilayah politik sungguh besar, mereka mendekati masyarakat melalu wewenang yang dimilikinya untuk lebih populer, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perbaikan kinerja birokrasi yang dipimpinya untuk melayani masyarakat. Jelas yang demikian harus kita kritisi,agar fasilitas negara tidak dipakai oleh birokrasi untuk lebih menancapkan pengaruhnya dalam masyarakat di luar kepentingan pelayanan.
Karena itu, “tikus-tikus” yang selama ini menjadi parasit jangan sampai mengambil keuntungan politis dari proses demokrasi,mereka harus dibonsai agar bekerja sesuai dengan kewenangan yang ada pada mereka,yakni pelayanan yang lebih profesional.

Partai Politik dan Fungsi Social Work

Partai sebagai representasi dari rakyat, harusnya terus bekerja sepanjang tahun,sampai sekarang mereka terlihat bekerja setiap menjelang pemilu, setelah itu mereka tidur lagi. Partai yang baik adalah mereka yang terus bekerja di tengah-tengah masyarakat, mencari jalan keluar dari problem yang ditemukan ditengah-tengah rakyat melalui mesin politik yang dimilikinya.

Misalnya, ketika rakyat setiap tahun mengalami kesulitan air untuk pertanian maupun untuk konsumsinya, partai mestinya mencarikan jalan keluar melalui kebijakan politik yang dimilikinya dengan memberikan prioritas pada usaha penyediaan air sehingga untuk masa berikutnya tidak terjadi lagi. Yang sering kita temukan, jika terjadi kekurangan air, yang seperti itu bukan dianggap tugas partai untuk mencarikan solusi, tapi tugas setiap warga yang sifatnya kemanusiaan semata. Dengan kebijakan APBD yang menjadi wewenang parlemen di mana mereka wakil dari partai, harusnya bisa mengarahkan pengalokasian pada penyedian anggaran yang besar untuk pengairan dan penyediaan fasilitas airbersih.

Begitu juga partai bisa melakukan fungsi kontrol yang kuat ditingkat bawah. Jika ada penyelewengan di tingkat kecamatan, mesin partai yang sederajat bisa langsung malaporkannya ke anggota lainnya seperti di parlemen, sehingga pemerintah di atasnya bisa langsung menindaknya. Bisa juga melakukan kerjasama dengan media massa, sehingga fungsi kontrolnya bisa lebih luas dapat dukungan dari rakyat. Selama ini, justru fungsi-fungsi partai di tengah rakyat belum bisa ditemukan secara lebih nyata, sehingga kegiatan parlemennya juga kurang signifikan.

Satu Tanggapan to “Birokrasi, Korupsi dan Politik”

  1. artikel anda :

    http://politik.infogue.com/
    http://politik.infogue.com/birokrasi_korupsi_dan_politik

    promosikan artikel anda di http://www.infogue.com dan jadikan artikel anda yang terbaik dan terpopuler menurut pembaca.salam blogger!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: