Warga Kembali Tuntut Hak Milik

Rabu, 30 Juli 2008

PULUHAN warga Jalan Bawal, Kelurahan Tegalsari RW X, Kecamatan Tegal Barat, didampingi Lembaga Bantuan Hukum (:BH) Tegal, Selasa (29/7) lalu, menggerudug gedung DPRD Kota Tegal yang terletak di Jalan Pemuda No. 4 Kota Tegal. Selain mendesak perubahan status tanah yang ditempati dari hak sewa menjadi hak milik, mereka meminta DPRD memperjuangkan nasib rakyatnya.

Kedatangan puluhan warga yang menutut kejelasan status tanah yang ditempati ditemui langsung Wakil Ketua DPRD Kota Tegal H Edi Suripno SH, Ketua Komisi A DPRD Kota Tegal Drs A Firdaus Muhtadi, Ketua Pansus Hj Stella Emilina, dan sejumlah anggota DPRD Kota Tegal. Setelah berdialog sekitar setengah jam lebih, peserta audiensi membubarkan diri.

Koordinator warga, Topuri, di hadapan annggota DPRD, mengatakan, sejumlah warga RW X Kelurahan Tegalsari sudah menempati tanah milik Pelindo sejak tahun 1960. Awalnya warga membayar sewa Rp 500/meter. Namun akhir-akhir ini ada kebijakan baru, uang sewanya naik menjadi seribu rupiah permeter. Karena warga sudah menempati lahan puluhan tahun, pihaknya minta bantuan DPRD untuk pembuatan sertifikat massal. Masalah bukti, pihaknya akan menyerahkan bukti pembayaran sewa warga kepada DPRD Kota Tegal.

“Kami meminta DPRD Kota Tegal membantu warga, dengan pembuatan sertifikat massal. Kami menginginkan status tanah yang ditempati jelas, bukan hanya hak sewa terus,” kata Topuri.

Divisi Advokasi LBH Tegal Arief Nurfalah, yang mendampingi warga, mengungkapkan, hak mengusai diatur dalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, membolehkan tanah milik negara atau daerah di miliki warga, untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut, warga RW X Kelurahan Tegalsari, yang sejak tahun 1960 telah menempati tanah milik Pelindo juga berhak mendapatkan kejelasan status tanah.

“Kami berharap para wakil rakyat mau mendengarkan jeritan para rakyatnya, yang meminta kejelasan status tanah yang ditempatinya,” pinta Arief.

Ketua Komisi A DPRD Kota Tegal, Drs A Firdaus Muhtadi, menjelaskan, karena yang ditempati tanah milik Pelindo, prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Kecuali yang ditempati warga tanah negara, yang dikuasai Pemkot. Mungkin DPRD bisa membantu proses pembuatan sertifikat missal. Itupun perlu ada kajian yang mendalam dari tim.

“Soal aspirasi warga RW X Kelurahan Tegalsari, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak Pelindo,” jelas Firdaus.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H Edi Suripno SH menegaskan, menyikapi banyaknya warga yang menginginkan pembuatan sertifikat tanah massal, atas lahan yang ditempati, pihaknya bakal membentuk Pansus, yang bertugas mengkaji masalah-masalah status tanah, baik milik negara, Pemkot, maupun Pelindo.

“Kami akan membahas masalah ini diinternal DPRD, untuk pembentukan Pansus,” tegas Edi. (hun)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: