Peranan Agamawan dalam Proses Demokratik di Birma

Procceding Diskusi Selapan Berada Budaya
Bersama Dr. Priyambudi Sulistiyanto

Udin |
Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan. Baiklah untuk mempersingkat waktu saya persilahkan sambutan Muhammad Yamin SH, selaku tuan rumah, silakan.

Yamin |
Terima kasih saya sampaikan. Pada kesempatan ini, kita sangat berbahagia karena kita kedatangan kawan Priyambudi Sulistiyanto yang dulunya sekolah di Yogyakarta. Kalau bagi kawan-kawan yang sekolah pada tahun 80-an, tentunya kenal dengan Beliau. Diskusi kita kali ini tentang Birma, yaitu Peranan Agamawan dalam Proses Demokratik di Birma. Bagi Beranda Budaya, ini merupakan diskusi yang kedua, yang pertama bulan November dengan Ifdal Kasim, dengan  tema: Kebebasan Beragama Dalam Perpektif HAM. Beranda Budaya memiliki Program diskusi Selapanan, tetapi pada bulan Desember (jatuh pada tanggal yang kebetulan tetangga sebelah mantenan) Sehingga ndak enak, kemudian libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Sehingga diskusi baru di laksanakan pada kali ini. Saya berharap diskusi ini berjalan dengan baik, sehingga kawan-kawan memperoleh gagasan dan wawasan yang baru dari saudara Priyambudi dan kawan-kawan juga melakukan kontribusi dalam diskusi ini. Kawan Priyambudi adalah Peneliti dan sekaligus Dosen School of  Political & International Studies di  Universitas Flinders Australia.

Udin |
Saya tidak berpanjang kata lagi saya serahkan ke Mbak Tini Dawu sebagai Moderator dan Mas Budi sebagai nara sumber.

Dawu |
Selamat sore, kawan-kawan tentunya saat ini semangat karena begitu datang langsung makan siang. Seperti kita ketahui kawan-kawan, Beranda Budaya saat ini mengadakan diskusi tentang Birma. Di tahun 2007 kenaikan harga BBM, yang kemudian memicu kenaikan harga pangan di Birma. Paska itu gejolak perlawanan oleh para Biksu yang turun ke Jalan dan melawan Junta Militer Birma. Seperti yang disinggung oleh Bapak Yamin, bahwa mas Budi dulunya sekolah di Fakultas Hukum UII dan sekarang dosen di Adelaide. Ini mungkin dapat menjadi contoh bagi kawan-kawan muda, walaupun sempat terpisah jauh namun masih disempatkan untuk bertemu.

Budi |
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, saya juga mengucapkan terimakasih terutama kepada kawan-kawan Beranda Budaya yang mempelopori kembali diskusi-diskusi yang tak terlalu bernuansa akademis. Seperti tradisi tahun 80-an, kita juga selalu mengadakan diskusi tapi bedanya waktu itu tidak ada Gudeg….., dulu…… dikamar kecil di daerah Nyutran. Kemudian 20 tahun telah berkembang pesat rupanya. Birma bagi saya adalah pengalaman pribadi maupun intelektual. Karena interest saya kepada Birma tahun 88 dalam kelompok diskusi di Yogyakarta.  Waktu itu banyak orang yang mengkaji Timur Tengah, Amerika, Australia, baik temen-temen dari IAIN ataupun Gadjah Mada. Namun jarang sekali yang melakukan kajian tentang Birma. Hal ini disebabkan juga karena Negara Birma terisolasi dan mengisolasikan diri dari dunia Internasional sejak tahun 62. Semenjak Jenderal Newin melakukan kudeta. Di tahun 88 terjadi pergolakan politik yang dipelopori oleh mahasiswa dari Universitas Rangoon Birma, yang kemudian menjadi gerakan yang besar di tahun yang sama. Tragisnya pada tanggal 18 September 1988 gerakan tersebut digunakan untuk kudeta oleh Jenderal Solmon. Sekitar bulan Juli 1988 saya diundang ke Chiangmay untuk pertemuan aktivis se-Asia Tenggara, dan disanalah saya tahu tentang berita Birma dari mahasiswa Birma yang menjadi pelarian politik ke Thailand.  Kemudian pada tahun 90-91 an, saya bekerja dan tinggal di Thailand yang ketika itu saya baru saja selesai dari kuliah di Fakultas Hukum. Pengalaman kerja di Thailand mendekatkan saya kepada kawan-kawan Birma. Kami tinggal di apartemen kecil dan kita melakukan diskusi, makan, dan demo bersama. Teman-teman Birma itu naif, yakni ketika mereka dihantam militer mereka berharap Amerika datang menolong, harapan itu besar sekali. Naif, karena bagaimanapun perubahan harus dari dalam bukan dari luar. Walaupun banyak teori yang mengatakan perubahan bisa dari luar, luar/dalam, namun kuncinya perubahan harus dari dalam. Bagaimana mungkin perubahan dapat terjadi jika kawan-kawan ada di luar Birma. Ya akhirnya pergolakan itu diakhiri dengan tragis. Ribuan mahasiswa mengungsi keluar Birma, terutama ke Thailand, kemudian mereka mengungsi ke Amerika, Eropa Barat, maupun Australia. Pada tahun 90 saya ke Australia karena waktu itu ada yang mensponsori (dari sebuah organisasi sosial/gereja) para pengunsi/pelarian politik Birma untuk menjadi warga negara Australia. Bagi saya Birma tidak hilang begitu saja, waktu itu saya tertarik dengan proses transisi demokrasi di Birma, kemudian saya tinggal di perbatasan Thailand yang didominasi oleh suku bangsa Kareen, tepatnya di Maneplo. Selama 3 minggu tersebut kita melakukan resolusi konflik dan berhasil. Setelah melewati proses bertemu dangan pelarian, belajar Bahasa Birma, ketertarikan saya semakin mendalam, karena kompleksitas persoalannya yang lebih rumit dibanding dengan Indonesia. Karena ada komposisi suku minor yang banyak, perebutan Sumber Daya Mineral yang rumit, dan persoalan geopolitik. Persolan Geopolitik ini menyangkut Birma dianggap sebagai penekan pengaruh dunia Barat, dan juga secara historis Thailand (Ayodya ibu kota lama Thailand) pernah diduduki oleh tentara Birma pada Abad 18 dan akibatnya rakyat Thailand selalu curiga terhadap masyarakat Birma. Birma juga menjadi sigfinikan terhadap ekonomi China, maupun India. Secara geopolitik, birma sekaligus juga menjadi rivalitas di wilayah tersebut. Waktu itu yang saya tuliskan dalam tesis adalah perubahan demokratisasi dan perubahan Konstelasi Geopolitik di wilayah tersebut. Serta hubungannya terhadap China, India, Asean, AS, dan negara-negara Eropa Barat. Kesimpulannya adalah perubahan ada di tangan rakyat Birma sendiri bukan di tangan Asing. Berdasar tesis tersebut saya tidak merasa puas oleh karena itu saya harus datang ke Birma. Dari situ saya mendapatkan Beasiswa S3 untuk datang ke Birma. Saya melakukan perbandingan studi antara Indonesia, Thailand dan Birma. Karena 3 negara tersebut mempunyai tradisi militer yang kuat dan di satu sisi juga mempunyai tradisi gerakan yang kuat. Dengan titik tolaknya adalah, perubahan demokrasi akan berimplikasi pada perubahan politik. Indonesia maupun Thailand sudah lebih maju dari pada Birma. Akhirnya saya mengunjungi Universitas Rangoon, Birma, walaupun saya tidak dapat surat ijin untuk melakukan penelitian tersebut. Dalam istilahnya orang jawa timuran, bonek (bondho nekat), artinya saya datang ke Birma dulu, urusan belakang. Sesampainya saya datang di sana  Professor yang menjadi pendamping tidak mau atau tidak berani, karena disana tidak ada tradisi mensponsori peneliti asing. Tiba-tiba saya nongol di depan rumahnya, proffessor tersebut terkejut. Kok ada orang Indonesia datang ke Universitas Rangoon, padahal Universitas Rangoon masih tertutup pada waktu itu. Universitas tersebut juga sebagai motor pergerakan di tahun 80-an. Akhirnya saya memutuskan ke Mandalay, yang juga menjadi basis gerakan agama Budha. Di sana juga dulunya merupakan kota lama, seperti Jogja, sebuah kota yang di putari benteng, tragisnya 1885 adalah simbol dari kehancuran Monarkhi di Birma, waktu itu King Menden digulingkan oleh Inggris. Waktu Inggris menduduki keseluruhan Birma dalam perang Inggris-Birma. Dan disitulah hancurnya kedaulatan dan harga diri rakyat Birma bersamaan dengan hancurnya Monarkhi terakhir Birma. King Menden diasingkan oleh Inggris ke Impla, India. Mandalay juga dekat bagi saya karena di sana juga seperti Jogja, ada pertunjukan seni dan kebudayaan yang apresiatif. Selain itu jumlah Biksu yang sama besarnya dengan jumlah tentara/polisi gabungan Birma. Sekitar kurang lebih 500 ribu orang. Kekuatan Biksu adalah bisa mendeteksi denyut bathin masyarakat Birma, karena setiap pagi mereka melakukan ritual sedekah rakyat di perempatan atau pertigaan jalan. Rakyat memberikan sedekah tersebut sebagai penghormatan kepada para Biksu. Dan disitulah para Biksu mendengar keluhan Rakyat tentang kesengsaraan hidup yang mereka alami.  Lain dengan Mahasiswa yang melakukan aktivitasnya cenderung di kota dan dengan jumlah yang lebih sedikit.  Sehingga Biksulah yang lebih tahu, dalam konteks itulah pergolakan pergerakan 18 s.d. 21 Sept 2007, tersebut merekam bagaimana para Biksu turun ke jalan dan bagaimana mereka dihormati rakyat yang kemudian sekaligus kemudian dihancurkan oleh militer. Pertanyaannya kenapa mereka baru terakhir turun ke Jalan? Kronologisnya adalah Agustus 2007, pad bulan tersebut bekas aktivis 88 yang sudah dibebaskan dari penjara dan mereka memulai mengelindingkan kembali gerakan politik, tetapi jumlah mereka sedikit, seperti Ming Ko Naen, Bobo Jie, atau Ming Ko Siak, mereka mulai mengelindingkan isu-isu gerakan tapi tidak punya massa. Rata-rata mereka sudah berumur 70 tahunan, sedangkan jalur kepartaiannya juga sudah dihancurkan, artinya akses politik yang mampu mereka andalkan adalah melalui para Biksu. Dari sanalah mereka masuk dan memobilisasi para Biksu yang tergabung dalam Aliansi Biksu Budha Seluruh Birma. Para biksu tersebut banyak yang berusia muda dan banyak yang berasal dari Mandalay maupun Rangoon. Problemnya mereka tidak bisa meyakinkan generasi tua Biksu yang tidak mau terlibat dalam gerakan politik. Argumen para generasi tua Biksu adalah, Biksu Budha tidak bisa terlibat dalam politik praktis, Biksu hanya sebagai pihak yang memberikan seruan moral saja. Tetapi generasi Biksu muda lebih menonjolkan gerakan langsung aksi turun ke jalan dan hal ini mereka buktikan pada bulan Agustus dan September 2007. Dari kelompok lain juga ada. Kelompok selebritis seperti Sargarnar (Pelawak), Parpalar (Dalang dari Mandalay). Parpalar sangat terkenal sekali dengan cerita-cerita sinisme terhadap keadaan sosial masyarakat yang ia sisipkan pada setiap lakon pertunjukannya. Ada juga kelompok yang menamakan diri Wartawan Rakyat, sebuah kelompok yang terdiri dari orang biasa yang kesana-kemari membawa alat dokumentasi (Handycam, Tustel, HP), yang kemudian datang ke internet cafe dan dari sanalah mengirimkan berita-berita keluar. Sehingga pemerintah militer sangat terkejut dengan kecepatan berita yang tersiar keluar. Sejarah keterlibatan para Biksu sebenarnya bukan hal yang baru. Pada saat perang maupun pendudukan Inggris para Biksu sudah melakukan perlawanan, melalui tokohnya Biksu Otama, Osiwara, dan juga ada pemberontakan Saya San di daerah Irawadi yang disebabkan oleh masalah perpajakan, simbol-simbol kebudayaan, ataupun simbol-simbol adat yang diinjak-injak oleh pendudukan Inggris. Pergolakan tersebut juga mendorong proses kemerdekaan Birma sendiri. Pada waktu itu kedudukan Biksu tidak terlalu kuat bila dibandingkan dengan masa waktu pemerintahan Uno. Uno adalah Perdana Menteri I (pertama) Birma yang juga sangat santri dalam konteks agama Budha, yang juga penganjur agama Budha sebagai agama Nasional Birma. Pada saat itu terjadi pro-kontra, dan posisi Biksu semakin surut ketika Jenderal Newin berkuasa. Sampai sekarang para Biksu juga mendapat perlakuan represif dari rezim militer. Seperti di sini juga banyak Biksu yang berkolaborasi dengan pihak rezim militer. Tapi generasi muda Biksu lebih politis karena menganggap gerakan non-kekerasan ada batasannya dan juga gerakan kekerasan dengan turun ke jalan dapat dibenarkan dalam tradisi perlawanan Biksu. Jadi itu kira-kira runtutan kejadian di Birma. Sebagai refleksi untuk gerakan selanjutnya bagi aktivis pro-demokrasi di Indonesia, sebenarnya sudah dilakukan dengan cara bersolidaritas yang di tahun 80-90-an hal itu tidak terjadi, dengan melakukan demo di kedutaan besar Birma, ataupun mendatangi tempat-tempat yang strategis. Dan yang terpenting adalah pendidikan politik yang seperti dilakukan Beranda Budaya. Dengan cara mengelar diskusi tentang gerakan di Birma, atau kalau yang lebih kultural dengan melakukan pameran-pameran seni tentang gerakan yang terjadi di Birma. Sebab bagi saya Birma sudah seperti negara ketiga, negara pertama saya adalah Yogyakarta, tentunya Indonesia, dan yang jedua adalah Australia.  Waktu saya di Birma, saya seperti Pak Udin, mana Pak Udin… memakai sarung (Long Jie) dan saya dianggap sebagi orang Birma bukan dianggap sebagai peneliti asing. Dan bagi rakyat Birma orang Indonesia yang paling diingat adalah Bung Karno. Karena Bung Karno merupakan simbol anti-Kolonial dan berjasa dengan mengakui kedaulatan Birma. Dan ketika itu ada solidaritas terhadap negara Asia-Afrika dengan mengirimkan tokoh-tokoh maupun diplomat ke Birma. Dan Indonesia mempunyai tempat di hati rakyat Birma. Terutama di Mandalay, disana saya bisa naik sepeda berjam-jam seperti di rumah sendiri, walaupun berbeda agama namun secara kultural sama kuatnya seperti Indonesia. Karena bagi saya demokrasi akan kosong tanpa makna, jika tidak ada kultural dan identitas yang kuat. Bagi saya Birma sudah saatnya memperkuat kultural nasionalnya dalam rangka menemukan demokrasi untuk mengatasi kebuntuan politik di suatu saat kelak. Saya kira hal ini diakhiri dengan mencoba diskusi dengan temen-temen dan mungkin juga bisa dilebarkan ke Thailand, karena saya juga pernah hidup di Thailand. Karena menarik juga perbandingan Indonesia-Thailand-Birma. Terima kasih, Wassalamu ’alaikum wr. Wb.

Dawu |
Terma kasih mas Budi. Yang menarik bagi saya adalah tidak berbeda kultural Birma dangan Jogja, sejarah perjuangan Biksu yang mampu mempelopori gerakan rakyat untuk turun ke jalan, seusai kenaikan BBM di Birma. Dan di Indonesia ada tidak sih tokoh-tokoh agama yang berbuat seperti itu? Perjuangan Biksu tersebut bermula dari hubungan rakyat yang memberikan sedekah yang disertai doa Matasuka (Loving Kindness) dari Biksu kepada rakyat agar hidupnya sejahtera. Sampi sekarang Mandalay merupakan tempat terbesar bagi orang yang mempelajari agama Budha. Dan untuk kawan-kawan  terimakasih silakan yang depan diisi, silakan untuk duduk agak ke depan jangan hanya yang belakang saja yang terisi, karena makin lama makin belakang yang terisi sambil makan juga ngak papa, pada malu ya… oh ya sebelumnya ada pengumuman dari kawan-kawan Aliansi Tolak Perda Pelacuran yang saat ini lagi mengadaain pooling, apakah kawan-kawan setuju atau tidak atas berjalannya Perda Pelacuran tersebut? Kawan-kawan dapat SMS ke 08156801000, saya ulangi ya 08156801000, ini poolingnya, apakah kawan sepakat atau tidak terhadap Perda No 5/th 2007. Diskusinya kita lanjutkan kembali, saya persilakan untuk kawan-kawan yang ingin berpendapat, 3 orang, Giyanto, Dian, dan Beny, yak silakan

Giyanto dari PSB|
Terima kasih saya dari Perhimpunan Solidaritas Buruh Yogyakarta. Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dalam sejarahnya  gerakan agama cukup masif dan mewarnai perjuangan Republik ini, seperti SI (Sarekat Islam) yang kuat dan besar dalam melakukan perlawanan…. kongrit…. waktu itu. Dalam perjalanannya tragis bagi agama tatkala merapat pada kekuasaan dan pada akhirnya jauh dari rakyat. Ada dalam sejarah kerajaan Demak, waktu itu ada pondok pesantren gratis untuk rakyat, dan dipihak lain ada kelompok agama yang merekat pada kekuasaan Demak. Dan akhirnya menjadi kehancuran bagi pondok gratis tersebut, dan melalui perjalanan waktu dikatakan sesat.  Di SI juga begitu, sampai pada pemerintahan Orde Baru ketika agama dimasukkan dalam kurikulum sehingga agama menjadi agama borjuasi dan tidak pernah menjalankan fungsi-fungsi perjuangan secara kongkret. Seringkali muncul slogan-slogan yang meracuni rakyat misalnya, Rakyat harus sabar, nerima ing pandhum, Tuhan telah membagi rejeki. Sehingga tidak ada nilai-nilai perjuangan yang menyebutkan disana ada riba’, ada penghisapan. Semangat Islam adalah semangat pembebasan tetapi sampai saat ini tidak ada satu hal tindakan kongkret, seperti Misbach-Misbach saat ini yang anti kapitalisme, dihubungkan dengan gerakan Biksu di Birma, pertanyaannya adalah: Apakah agama di Birma juga dikurikulumkan oleh Negara?

Budi |
Terima kasih mas Giyanto. Hubungan Agama dan Negara di Birma sangat kompleks, karena ada semacam Sangha (badan regulasi Biksu -red) tingkat Nasional, di tingkatan lokal juga ada organisasi para Biksu, sehingga organisasi lokal juga mewarnai organisasi pada tingkatan Nasional. Nah, disitulah muncul Biksu yang Pro, Oposan ataupun yang bermain manis, tidak frontal dan tidakterlalu tunduk terhadap rejim militer. Hubungan tersebut selalu berubah, menurut dinamika politiknya. Tetapi saat ini uniknya adalah orang-orang yang berkuasa yaitu keluarga rezim militer akan merasa terpukul jika para Biksu tidak mau memimpin ritual keagamaan yang diselenggarakan. Banyak sebenarnya para Biksu yang menolak memimpin ritual keagamaan untuk keluarga-keluarga militer, dan itu sebuah pukulan keras, akhirnya pihak militer datang ke Pagoda dan membawa secara paksa para Biksu untuk dijebloskan ke penjara dengan melepaskan Saffron (Baju Biksu). Dan militer kemudian mentraining biksu-biksu baru agar mau memimpin upacara untuk mereka.  Jadi hubungannya rumit, di satu pihak militer berkuasa penuh, namun disatu sisi Biksu juga menjadi alat legitimasi atas kekuasaan mereka dengan cara harus mau memimpin upacara, ataupun menerima sedekah dari militer. Sehingga secara kekuatan moral militer merasa lemah jika Biksu tidak mau memimpin ritual mereka, inilah yang dimaksud hubungan yang unik.

Dawu |
Langsung aja ke mbak Dian…….

Dian |
Selamat sore kawan-kawan. Terimakasih atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang menarik karena tidak banyak referensi tentang Birma, dan juga baru kali ini saya mengikuti diskusi tentang politik di Birma. Tadi disebutkan bahwa ada kesamaan antara Philipina, Indonesia, Thailand, maupun Birma dengan adanya kepemimpinan militer. Namun ada perbedaan ketika militer Philipina, Indonesia, Thailand, melakukan kolaborasi dengan Kapitalis, Imperalisme melalui negara, namun di Birma sendiri tidak demikian, hal ini disebutkan oleh pembicara tidak adanya kolaborasi dengan modal asing. Bagaimana peranan militer dalam penguasaan ekonomi? Yang kedua adanya krisis kepemimpinan politik di Birma, bagaimana melakukan pendidikan politik pada rakyat Birma? Jika kita cermati Ang San Su kii juga tidak dapat berbuat banyak. Ataupun ada gerakan setelah terbunuhnya para Biksu tersebut, yang ada hanya kasak-kusuk tentang rencana PBB yang mau masuk ke Birma. Mungkin itu dulu dari saya.

Budi |
Memang tidak banyak referensi tentang Birma, termasuk dalam Bahasa Inggris. Saya waktu itu memilih ’jalan sepi’ yang tidak banyak orang tertarik untuk mengkajinya. Birma adalah negara yang memiliki SDA (Sumber Daya Alam) yang luar biasa. Militer Birma menguasai semua aset ekonomi yang ada jadi seakan-akan militer mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan maupun menguasai aset-aset bisnis. Kesalahan mereka adalah tidak membagi-bagi kue. Ini berbeda dengan militer Indonesia waktu itu yang membagi-bagi kue ke pengusaha pribumi/non-pribumi ataupun ke pihak akademisi ekonom UI. Di Thailand dibagikan kepada para teknokrat. Di Birma tidak demikian, mereka agak rakus, dijadikan semuanya nasionalisasi yang kemudian bangkrut, kemudian berubah ke sistem ekonomi pasar yang juga tidak membagi-bagi kuenya, sehingga memunculkan kapitalis-kapitalis komprador, kapitalis yang mengantung, tidak beneran. Misal anak Jenderal Tan Swe jadi pengusaha atau berkongsi dengan pengusaha dengan perlindungan akses-akses kekuasaan. Yang tidak membangun pengusaha-pengusaha yang mandiri, ini kesalahan mereka. Yang kedua, mereka tidak merasa perlu belajar kepada negara lain. Di Indonesia, Thailand, dan Filipina ada tradisi menyekolahkan perwira-perwira militernya keluar. Di Birma tidak demikian. Akhirnya mereka seakan-akan kebingungan dengan kondisi dunia saat ini. Dan juga disana, faktor dukun itu penting sekali, banyak keputusan politik jenderal-jenderal di Birma selalu tergantung pada keputusan dukun. Ketika Jenderal Tan Swe memindahkan ibukota dari Rangoon (pesisir) ke Piaya Wati (pedalaman) itupun berdasar nasehat dukunnya. Dengan alasan akan ada pergolakan di Rangoon atau penyerbuan dari luar, seperti yang terjadi di Irak misalnya. Mereka berfikir kalo ada yang menyerbu maka akan kesulitan karena ibukota ada di pedalaman. Bagi saya kapitalisme telah masuk ke Birma, karena dengan masuknya perusahan multinasional di sana. Bedanya mereka memonopoli aset-aset tersebut di tangan militer. Pada prinsip dunia kapitalisme tidak ada prinsip monopoli walaupun ada yang demikian, seperti di Idonesia, kepemilikan aset-aset ekonomi dikelola berbagai kekuatan,  Di Birma tidak ada oligarkhi dalam kepemilikan aset-aset tersebut. Bagaimana mungkin mereka bersedia mundur dari medan Ekonomi Politik atau berbagi jika sejak dari th 62 mereka telah berkuasa. Pengalaman masa transisi demokrasi di negara-negara dimana militer berkuasa  menunjukan harus adanya penjaminan pembagian/pengelolaan atas aset-aset ekonomi di tangan mereka atau membagikan kepada beberapa kelompok kecil diluar mereka, sehingga kehidupan mereka terjamin. Proses pembagian aset-aset di Birma masih macet hingga saat ini.  Saya kira itu…

Dawu |
Mungkin ada yang ketinggalan tentang krisis kepemimpinan politik di Birma semisal tentang Ang San Syu Kii…..

Budi |
Ya saya dari dulu menganggap Ang San Syu Kii  penting tetapi tidak juga melihat sebagai tumpuan harapan masa depan Birma. Karena Ang San Syu Kii juga seperti lagu rocker……juga manusia biasa, punya kekuatan, kelemahan dan infrastruktur politiknya telah dihancurkan habis-habisan, ia pun dikurung di dalam rumahnya. Saya sepakat jika peran Ang San Syu Kii sebagi simbol pemersatu, tapi sudah saatnya adanya pembagian kekuasaan. Ttransisi demokratik dengan memberikan peran baik kepada militer, oposisi sipil, kaum minoritas, agamawan, aktivis juga diberi peran dalam komposisi parlemen nasional. Walaupun itu terlihat sangat lamban, tapi itu lebih akan tidak mungkin jika mengantungkan perubahan dari pihak luar, PBB atau Asean.  Karena perubahan harus ada di tangan rakyat Birma dan caranya dalah sharing power. Sekarang problemnya adalah Jenderal Tan Swe sudah 80 tahun, sedangkan Jenderal Mog En dan Jenderal-jenderal di level lain  tidak berani mengantikan Tan Swe. Kalau ada pergantian kepemimpinan saya kira melalui kudeta dan kudeta dari dalam, sehingga ujung-ujungnya aset-aset ekonomi tetap dikuasai oleh militer. Bagi saya memang harus ada sharing kekuasaan, banyak yang tidak sepakat dgn pendapat saya. Karena kawan-kawan aktivis Birma juga sangat radikal, yang menyatakan militer harus keluar dari arena politik, namun saya ketawa karena kita juga harus belajar dari negara-negara lain, tidak mungkin militer begitu saja keluar, solusinya adalah dengan berbagi ruang kekuasaan. Melalui peradilan HAM misalnya, ini juga tidak mungkin karena bagaimana membawa Jenderal Tan Swe ke Eropa untuk di adili, sedangkan Jenderal Tan Swe sendiri tidak akan keluar dari Birma, karena mereka takut, krn dapat warn a rest. Yang paling kongkrit adalah sharing tersebut, pertanyaannya adalah apakah pihak militer bersedia, sampai sekarang mereka masih belum bersedia, karena jaminan untuk transisi harus diberikan. Apakah mereka akan diadili atau tidak, dicopot aset-aset ekonominya atau tidak, kan itu perlu adanya perjanjian diantara kelompok-kelompok penting yang akan memainkan peranan dalam masa transisi di Birma tersebut. Terima kasih.

Dawu |
Mungkin berikutnya mas Beny…..

Beny Forum LSM |
Terima kasih kawan Dawu. Saya Beny dari Forum LSM Yogyakarta, dari sisi mana sih yang menarik perlawanan Rakyat Birma tersebut? Jika tadi disebutkan kalo demokrasi tanpa adanya kultur dan identitas yang kuat akan tidak bermakna. Yang kedua, tentang peran kaum agamawan yang kompatibel dengan kondisi kaum agamawan Indonesia. Padahal seperti yang disebutkan di awal tadi ketika agamawan merapat ke kekuasaan dan kapitalisme maka ia akan kehilangan semangat perlawanannya, ini subyektif saja, saya kira justeru pergerakan sipil di Indonesia masih diakui jika dijalankan oleh LSM, walaupun saya tidak menafikan kritik terhadap LSM,  dan gerakan mahasiswa. Jadi gerakan sipil di Indonesia dalam konteks kemarin dalam reformasi dipelopori mahasiswa bukan oleh kaum agamawan. Bagaimana untuk formasi ke depan supaya proses konsolidasi gerakan sipil terjadi? Dan bagaimana pendapat bung Budi atas geran sipil yang terjadi saat ini? Kalo menurut saya gerakan sipil paska reformasi terfregmentasi sehingga proses konsolidasi demokrasi sipil agak susah. Dan gerakan tersebut tidak mampu mengatasi struktur politik yang sudah jelas sikapnya. Terima kasih.

Budi |
Menarik itu ada teman saya namanya Chow Lin Leng, orang Mandalay, yang merupakan muridnya  Ben Anderson dari Cornell University. Dia satu-satunya teman dari Birma yang selalu memberi penjelasan kepada saya, bahwa bagaimanapun kejamnya militer Birma, rakyat Birma (dalam pengertian yang sederhana) masih dapat hidup. Dan itu berkembang pesat di kalangan Biksu. Menarik ketika gerakan mahasiswa dihancurkan, dan di Birma tidak ada LSM seperti yang kita tangani di sini tidak efektif, karena teleponnya diawasi, aktivisnya diawasi,  budaya intel di Birma sangat luar biasa dibanding dengan budaya intel di negara kita. Dulu waktu kuliah budaya intel masuk kampus tidak apa-apanya dibanding di Birma. Karena di Birma itu intelnya ada dimana-mana. Sehingga ada ketakutan rakyat akan intel dan menurut saya ini hanya ketakutan dalam diri sendiri saja. Memang hasilnya efektif untuk menakut-nakuti rakyat/kaum Biksu. Dalam suasana demikian para biksu sangup mempertahankan kelompok-kelompok independent dari seluruh tempat di Birma, terutama tempat-tempat yang ada pagodanya. Dari sanalah bentuk-bentuk perlawanan begitu mendasar. Anda tadi menanyakan tentang perbandingan 3 negara, kebetulan saya menulis buku tentang hal tersebut kalo dilihat dari peringkatnya adalah Muangthai, Indonesia dan Birma. Ini saya tulis tahunh 90-an. Kita lihat di Thailand keterbukaan politik sejak taun 90-an, tapi transisi demokrasi disana diwarnai peran Gangster. Para parlemen di sana di di backingi oleh Gangster, sehingga proses pembunuhan politik sering terjadi. Di Birma  belum terjadi hal yang demikian, walaupun pernah terjadi demokrasi paerlementer di tahun 50-an, spt di Indonesia, perdana menterinya pada waktu itu adalah Uno dan bangkrut atau hancur oleh proses politik itu sendiri. Dan waktu itu meninggalkan tradisi kekerasan dan militer melatarbelakangi transisi demokrasi selanjutnya, dan disistulah kita lihat Birma tertinggal jauh dari Indonesia.  Bagi saya refleksi tenetang Indonesia saya terinsiprasi dengan pemilu di Australia yang mampu mengalang para orang-orang yang tak suka dengan pemerintahan, maupun Jhon Howard untuk secara sukarela menjadi volunter (relawan). Dengan adanya tradisi relawan ini mampu mengerakkan roda demokrasi. Sehingga masyarakat sipil akan kuat jika dapat terbentuk gerakan relawan tersebut. Tradisi tersebut akan kuat jika berkesinambuangn dan adanya perubahan situasi yang cepat. Jadi inisiatif Beranda Budaya ini menurut saya sungguh sangat baik karena dengan adanya diskusi-diskusi semacanm ini akan membangkitkan kembali gerakan-gerakan politik. Dan mengisi demokrasi dengan cara membuka partisipasi bagi setiap orang tanpa dibayar/pamrih. Mungkin ke depannya tradisi relawan sangat penting untuk membuka kantong-kantrong demokrasi di Indonesia. Karena mengantungkan pada LSM, Mahasiswa, Budayawan, Seniman , saja sudah tidak mencukupi lagi. Saya pikir sudah saatnya untuk mengambil sikap inisiatif  yang sesuai dengan kekuatan  diri sendiri agar dapat mengisi ruang demokrasi tersebut.

Dawu |
Kita masih punya waktu sekitar lima belas menit lagi, dan kita masih membuka satu kesempatan lagi kepada kawan-kawan… oh ya mas siapa ini tak kelihatan….maaf…. mas… Sofyan.

Sofyan |
Terima kasih kebetulan saya pernah bertemu dengan Mas Budi sebelumnya. Waktu itu kita bicara ttg Thailand khususnya konstelasi kelompok menengah di thailand, kerapuhan masyarakat pedesaan yang dihancurkan oleh kelas menengahnya sendiri. Dalam satu rezim, situasi Chaos maka akan muncul kekuatan otoritas maupun totaliter. Inilah pengalaman di negara-negara yang masih bergulat pada transisi demokrasi. Satu pertanyaan mendasar mengapa situasi chaos di Birma yang dibackup olah China maupun Rusia  yang  tidak menguntungkan secara ekonomi, tapui tetap dipertahankan. Artinya junta militer juga dibackup oleh kekuatan luar. Megapa tidak berbondong-bondong mengamblaskan saja, seperti yang terjadi ketika Irak misalnya diamblaskan bersama-sama. Yang kedua bagaimana sih strategi di tingkatan rakyat Birma sendiri? Yang saya lihat adalah gerakan demokrasi yang tentatif, angin-anginan, dan bahkan spontan. Proses penguatannya seperti apa. Yang ketiga, selepas Mas Budi tidak lagi di Birma, walaupun masih mengkaji tentang Birma, bagaimana respon dunia Internasional atas kondisi di Birma? Terima kasih.

Budi |
Saya akan jawab yang terakhir, memang saya berkeinginan kesana… namun ada dilema moral bagi diri saya, karena ketika saya datang ke sana berarti juga saya menyumbangkan uang kepada rezim militer. Karena semua aset transportasi, hotel dan semuanya ada ditangan rezim militer.  Karena saya adalah warga asing, bayarnya pake dollar untuk fasilitas kelas dunia ketiga. Akhirnya saya menunda bertahun-tahun keinginan tersebut. Pernah suatu ketika saya diajak oleh teman sewaktu bekerja di Singapore, tapi saya ada dilema tersebut. Toh juga Aung Sang Sukiey pernah berkata, ’Birma tetap ada disana, kapanpun bisa datang, tapi saat ini jangan datang kesana dulu, karena uang anda akan masuk ke kantong kesana. Saya menuruti nasehatnya. Tapi hati saya ingin sekali kesana, makanan enak, pertunjukan wayang Birma sunguh sangat mempesona, seperti wayang Golek, saya kalo menonton semalaman, pantomin, lukisan, puisinya hebat-hebat. Tradisi lokal disana kuat sekaligus bergelut dengan tradisi India dan China.  Animisme dan spiritual non Agama juga kuat. Sekarang terjadi 2 perdebatan, apakah intervensi internasional dari dunia luar atakah perubahan itu dilakukan dari dalam? Terus terang saya tidak setuju dengan intervensi internasional yang terjadi seperti di Irak, tapi saya setuju dengan diplomasi internasional. Karena ini akan membuka ruang untuk dialog, dan yang saya inginkan adalah rakyat Birma sendirilah yang melakukan perubahan demokrasi. Mungkinkah hal tersebut terjadi? Saya tidak bisa meramalkan sesuatu proses politik, tapi saya optimis. Karena dengan adanya dialog akan membuka ruang bagi demokrasi antara rakyat sipil maupun rezim militer, pihak oposisi dengan pihak yang berkuasa. Prospek masyarakat sipil di Birma tidak terlalu mengembirakan, karena telah dihancurkan kecuali sisa-sisa kecil masyarakat yang kekuatannya bergantung dengaqn Biksu. Terima kasih.

Dawu |
Ok, demikian dan kupikir banyak sekali hal yang bisa ditarik dalam diskusi ini. Bukan hanya melalui budaya, politik punya kepentingan terghadap Birma. Karena kepentingan Ekonomi. Dan Rusia juga yang kutahu telah menandatangi kontrak reakytor nuklir. Sedangkan di Indonesia bagaimana peran Agamawan dalam proses demokrasi sipil yang seperti yang di utarakan oleh kawan Gianto dan Beny tadi. Mungkin saya serahkan pada pihak Beranda Budaya.

Udin |
Terima kasih mas Budi dan Mbak Tini dawu, dan tak lupa juga terima kasi atas kawan-kawan yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Dan khususnya terima asih juga kepada Bapak M. Yamin yang telah menyediakan berandanya, dan ini sebenarnya ’rahasia perusahaan’ atas dukungan dana dari Bung M.Yamin sehingga diskusi ini dapat terselenggara. Dan silakan untuk Mbok Gudeg mungkin ada kawan-kawan yang menginginkan bungkus silakan… terima kasih, selamat siang, kita ketemu selapan ke depan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: