Warga Tuntut Sewa Tanah Dihapus

Warga Tuntut Sewa Tanah Dihapus PDF Cetak
Selasa, 15 Juli 2008
TEGAL – Puluhan warga Jalan Bawal, Kelurahan Tegalsari RT 7, 8, 9, dan 10 RW 03, Kecamatan Tegal Barat, didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tegal, Selasa (15/7) kemarin, menggerudug gedung DPRD Kota Tegal yang terletak di Jalan Pemuda No. 4 Kota Tegal. Selain mendesak perubahan status tanah yang ditempati dari hak sewa menjadi hak milik, mereka meminta Pemkot menghapus sewa-sewa yang memberatkan warga.
Kedatangan puluhan warga ditemui langsung Ketua DPRD Kota Tegal Drs H Anshori Faqih di ruang rapat paripurna, didampingi Ketua Komisi A Drs A Firdaus Muhtadi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) III Hj Stella Emilina SH, dan sejumlah anggota DPRD Kota Tegal. Setelah berdialog sekitar 1 jam, dengan dipimpin Divisi Advokasi LBH Tegal Arief Nurfalah, tepat pukul 11.00 WIB, warga membubarkan diri.
Ketua RT 10, RW 03 Kelurahan Tegalsari, yang juga koordinator warga, Siwo Winanto (45), di hadapan anggota DPRD Kota Tegal mengatakan, selama 25 tahun, sekitar 70 keluarga menempati 54 tanah kapling milik Pemkot Tegal. Awalnya, sekitar tahun 1982, warga yang mau menempati tanah kapling itu diminta membayar Rp 140.000. Dengan janji, setelah 10 tahun akan dijadikan hak milik. Namun sampai sekarang, Pemkot tidak pernah merealisasikan janjinya.
“Pada tahun 2002 Pemkot pernah mengumpulkan warga Jalan Bawal di Kantor Kelurahan Tegalsari, untuk meminta tanda tangan persetujuan pembauatan sertifikat atas nama Pemkot. Namun warga menolak, sehingga status tanah yang ditempati hingga sekarang tidak jelas,” ungkap Siwo lebih lanjut.
Siwo menyatakan, warga meminta DPRD Kota Tegal membantu pembuatan sertifikat masal. Pasalnya, selain ditarik Pajak Bumi Bangunan (PPB) dengan besaran sekitar Rp 60 ribu hingga Rp 60 ribu, setiap tahun warga juga dimintai uang retribusi sewa tanah oleh Pemkot sebesar Rp 41.800.
“Terus terang kami sangat keberatan, apalagi sampai sekarang tanah yang ditempati statusnya tidak jelas,” kata Siwo.
Menurut Siwo, dari 54 kapling milik Pemkot Tegal, saat sekarang sudah ada 2 kapling milik Casim dan Wartono yang sudah bisa disertifikatkan. Sementara 52 kapling lainnya sampai sekarang tidak jelas. Agar tidak ada kecemburuan, pihaknya mendesak Pemkot juga membuat sertifikat pada 52 kapling lainnya.
“Kami sudah berulang kami meminta pembuatan sertifikat, namun tuntutan tersebut tidak pernah ditanggapi. Untuk itu kami minta DPRD mau membantu kami sebagai bukti penempatan kami juga menyerahkan bukti sewa, bukti pembayaran PBB, bukti pembayaran retribusi, foto copy KK dan KTP, serta bukti-bukti lain milik warga yang menempati 52 kapling Pemkot,” tuturnya.
Divisi Advokasi LBH Tegal Arief Nurfalah mengungkapkan, hak mengusai diatur dalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, membolehkan tanah milik negara atau daerah dimiliki warga untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut, warga Jalan Bawal Kelurahan Tegalsari RT 7, 8, 9, dan 10 RW 03, yang sejak tahun 1982 telah menempati tanah kapling milik Pemkot dengan membayar Rp 140 ribu. Bahkan saat itu, Pemkot menjanjikan setelah 10 tahun bisa disertifikatkan.
“Kami justru bertanya kenapa harus ada dua tarikan kepada warga. Selain diminta membayar PBB setiap tahun warga juga diminta membayar retribusi. Jadi sudah selayaknya warga menuntut hak milik demi masa depan anak keturunannya. Kami mendesak agar Pemkot menghapuskan tarikan retribusi karena itu sangat memberatkan warga,” ungkap Arif.
Ketua Pansus III DPRD Kota Tegal Hj Stella Emilina SH menegaskan, sebagai Pansus yang sedang membahas Raperda soal aset-aset tanah, tidak akan mau menetapkan Raperda tersebut sebelum ada kejelasan soal status tanah aset milik Pemkot, termasuk aset yang telah ditempati warga Jalan Bawal. Pihaknya mendesak agar Pemkot membuat tim kajian dan melibatkan DPRD. Selain untuk mendata aset, tim kajian juga bertugas mengecek aset yang produktif dan tidak produktif. Untuk aset yang sudah tidak produktif lagi bisa dilakukan pelepasan pada warga.
“Pada prinsipnya kami sependapat dengan warga Jalan Bawal, yang menuntut kepastian status tanah. Namun agar mengetahui persis aset Pemkot, berupa tanah kami minta pembentukan tim kajian. Hasilnya, bisa dijadikan dasar landasan pelepasan aset kepada warga,” tegas Stella.
Ketua DPRD Kota Tehal Drs H Anshori Faqih menyambut baik aspirasi warga Kota Tegal, yang berharap status tanah yang ditempati jelas. Bukti-bukti dari warga Jalan Bawal, Kelurahan Tegalsari RT 7, 8, 9, dan 10 RW 03, Kecamatan Tegal Barat akan dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan DPRD untuk mengusulkan pembuatan sertifikat tanah pada warga Jalan Bawal yang telah menempati tanah puluhan tahun.
“Kami akan mendorong agar Pemkot mengkaji ulang tanah-tanah yang dikuasainya untuk bisa dimiliki warga. Khususnya bagi tanah yang sudah tidak produktif lagi, ataupun sudah menjadi pemukiman penduduk,” ujar Anshori.
TAK GEGABAH
Menyikapi desakan pembuatan sertifikat masal dari warga yang menempati tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, termasuk desakan warga Jalan Bawal Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Walikota Tegal Adi Winarso SSos tidak mau gegabah.
“Saat sekarang kami sedang menginventarisasi tanah-tanah milik Pemkot yang ditempati dan disewakan kepada masyarakat untuk dicatat menjadi aset daerah. Soal pelepasan aset, kami akan kaji lebih mendalam lagi,” kata Walikota Adi Winarso SSos, Selasa (15/7) kemarin.
Disinggung tanah Balaikota seluas 29.250 ribu meter persegi yang saat masih atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, Adi menyatakan proses peralihan sertifikat perlu proses pelepasan hak atas tanah dari Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai syarat dasar. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Tegal.
“Kami akan memroses agar tanah Balaikota yang di atasnya berdiri bangunan rumah dinas dan kantor kerja Walikota, serta perkantoran di lingkungan Pemkot Tegal bisa mengantongi sertifikat atas nama Pemkot,” tuturnya.
Ditambahkan Adi Winarso, berkaitan dengan 643 bidang tanah yang belum bersertifikat, Pemkot Tegal telah berupaya secara bertahap menyertifikatkan tanah-tanah di bawah penguasaan Pemkot Tegal yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD Kota Tegal. (hun)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: