Megawati:jangan takut hadapi angket

Edisi : Senin, 07 Juli 2008 , Hal.2
Ambon (Espos) Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengharapkan pemerintah agar jangan memandang hak angket kenaikan BBM sebagai sesuatu yang menakutkan.
Mega mengatakan itu di sela-sela berkampanye untuk pasangan Karel Albert Ralahalu-Said Assagaff selaku Calon Gubernur (Cagub) serta Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Maluku yang diusung PDI Perjuangan, di Ambon, Maluku, Sabtu (5/7).
Bagi Mega, hak angket merupakan kehendak konstitusional yang memang harus ada, jika keadaan membutuhkan. Karenanya, kepada para anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Megawati menginstruksikan agar menggunakan hak konstitusional itu sebaik-baiknya. Jangan terbiasa lalai menggunakan hak konstitusional demi kepentingan rakyat banyak, tandasnya lagi.
Artinya, sepanjang semua hak konstitusional itu harus dijalankan, tak perlu ada yang merasa ketakutan atau panik. Pemerintah juga hendaknya tidak melihatnya (hak angket-red) sebagai upaya yang menakutkan.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo menyerukan supaya seluruh anggota Tim Pansus Angket DPR terkait kenaikan harga BBM untuk diawasi ketat. Anggota per anggotanya harus dikawal, kalau perlu seluruh telepon anggota Pansus disadap, kata Dradjad dalam diskusi mengenai hak angket BBM DPR di Kantor Econit, Minggu (6/7).
Menurut dia, hak angket ini sangat strategis dari sisi politik dan ekonomi. Kemudian, bergulirnya hak angket juga akan menjadi ancaman bagi pihak yang selama ini menikmati rente dari tata niaga Migas. Dengan demikian, godaan Pansus Angket BBM akan sangat kencang. Ini membuka peluang untuk teman-teman anggota Pansus untuk dimanfaatkan atau bernegosiasi dengan mafia Migas, ujarnya.
Hak angket, kata Dradjad, ibarat pisau bermata dua. Jika berhasil akan membongkar penyelewengan sistem pengelolaan Migas di Indonesia. Sebaliknya, bisa juga hasilnya nol besar karena kuatnya tarik-menarik kepentingan politik di dalamnya.
Dradjat menambahkan sejumlah akan dipanggil oleh Tim Pansus Hak Angket termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak hanya sebagai Presiden yang bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan, SBY juga bisa diundang sebagai mantan Menteri Pertambangan dan Energi pada era Presiden Abdurrahman Wahid. – Ant

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: