Alur Penerimaan Migas Tidak Transparan

Alur Penerimaan Migas Tidak Transparan

Sunday, 06 July 2008
DPR belum lama ini mengajukan hak angket terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 24 Mei lalu.

Penggunaan salah satu senjata ampuh milik parlemen itu dilakukan agar para wakil rakyat dapat menyelidiki alur penerimaan hasil produksi minyak. Alur produksi dan pengelolaan minyak yang dilakukan selama ini memang cenderung merugikan rakyat.

Ini bisa dibuktikan dari tidak berimbangnya kontrak kerja sama (Production Sharing Contract/PSC) antara pemerintah dan kontraktor minyak, khususnya milik asing. Selain itu, pengelolaan usaha di sektor hulu juga tidak efisien. Ini tercermin dari makin tingginya cost recovery migas yang harus kita bayar.

Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya pengawasan dan kontrol dari Badan Pelaksana (BP) Migas. Berdasarkan hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW), keberadaan ”mafia perminyakan” yang berdampak pada kenaikan harga BBM memang tidak diragukan lagi.

Terlalu banyak aktor yang bermain di balik penerimaan negara dari sektor energi tidak terbarukan ini. Penelitian ICW yang dilakukan selama 2000–2007 juga menemukan indikasi penyimpangan penerimaan minyak yang dilakukan negara. Total penyimpangan tersebut jumlahnya mencapai Rp194 triliun.

Besarnya kebocoran disebabkan dua hal. Pertama, angka produksi minyak Indonesia yang dilaporkan dalam realisasi penerimaan negara jauh lebih rendah dari realisasi sebenarnya. Rata-rata angka produksi minyak yang dilaporkan ternyata lebih rendah 16,1 juta barel per tahunnya.

Jika akumulasi selama kurun waktu tujuh tahun, produksi kita sebenarnya defisit 128,8 juta barel. Kedua, pola bagi hasil minyak (equity to be share) antara pemerintah dan kontraktor ternyata tidak sesuai peraturan, yakni 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bagi hasil minyak Indonesia dalam praktiknya adalah 67:33. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2005–2007, ditemukan jumlah penerimaan migas yang tidak dicatat dan dibelanjakan tanpa melalui mekanisme APBN senilai Rp120,3 triliun. (litbang SINDO)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: