Pancasila perlu penyegaran (Revitalisasi)

Artikel Muh Yamin SH PDF Print E-mail
Written by indowartanews
Jun 23, 2008 at 02:06 PM
Revitalisasi Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Menuju Masyarakat Tegal Yang Siap Bersaing di Era Globalisasi

Image

Oleh Muhammad Yamin, SH *)
Dalam membahas topik “Revitalisasi Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Menuju Masyarakat Tegal Yang Siap Bersaing di Era Globalisasi”, kita perlu identifikasi beberapa konsep (1) Perguruan Tinggi, (2) revitalisasi Pancasila, (3) masyarakat yang siap bersaing, dan (4) era globalisasi.
Era globalisasi biasaynya diartikan sebagai tatanan global dimana setiap negara membuka perekonomiannya untuk produk, modal, skill dan tenaga kerja lintas negara. Indonesia sudah masuk dalam tatanan global yang menempatkan persaingan sehat sebagau suatu yang positif. Teorinya, jika persaingan dibuka, ekonomi terdorong melakukan efisiensi dan spesialisasi, sehingga membawa kebaikkan bagi masyarakat.
Globalisasi adalah satu paket, dimana kita tidak bisa menerima yang satu (ekonomi pasar bebas), tapi menolan yang lain (demokrasi). Dalam system pemerintahan yang demokratis, partisipasi rakyat dilakukan melalui dua jalan : (1) rakyat dilibatkan melalui wakil-wakilnya dalam pembentukan hukum; (2) rakyat dilibatkan melalui pemilihan pemimpin secara berkala.
Dengan kata lain, demokrasi itu seperti transaksi yang terjadi di pasar dimana kebijakan public dibuat melalui tawar-menawar. Sejak tahun 1998, Indonesia memiliki system pemilihan yang demokratis dan pemerintahan yang desentralisasi. Dalam system otonomi daerah, gubernur, walikota dan bupati dipiliih langsung. Pengaturan dibuat pada tingkat peraturan daerah oleh DPRD. Artinya setiap daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya.
Hal itu akan membawa kita kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya : Sudahkah kita mengenal masyarakat kita sendiri ? Apakah yang dimaksud masyarakat siap bersaing, mengambil peluang atau bertahan di era pasar global ? Apa cirri-cirinya ? Siapa yang harus menyiapkan masyarakat agar siap bersaing ?
Menyiapkan masyarakat berarti menjadikan rakyat cukup sandang dan pangan, cukup papan, cukup pendidikan, cukup kesehatan, cukup rasa aman, sehingga dapat memanfaatkan peluang dari pasar global, atau siap bersaing. Jadi prioritas oleh penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah membuat kebijakan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan rakyat akan basic needs.
Misalnya pemenuhan kebutuhan akan pereumahan dan rasa aman bagi rakyat yang lemah secara ekonomi. Banyak contoh kasus yang bisa diajukan. Kepala daerah sebenarnya mempunyai kapasitas untuk mengambil kebijakan yang memihak rakyat dalam pemanfaatan tanah negara dan asset yang dimiliki pemerintahan daerah. Dalam kenyataannya, kita melihat kebijakan pemenuhan basic needs ini tidak pernah ditempuh.
Mengapa Pancasila perlu semacam penyegaran (Revitalisasi) ?

Sebelum Reformasi 1998, Pancasila digunakan oleh Orde Baru untuk mengontrol perilaku dan menjadi alat represi. Revitalisasi Pancasila dapat diartikan sebagai mengembalikan Pancasila kepada subjeknya yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan.
Tugas utama kepala daerah ialah (1) meningkatkan penghasilan masyarakat; (2) membangun infrastruktur; (3) menciptakan birokrasi yang bersih (clean government); (4) meningkatkan pendidikan dan kesehatan untuk rakyat miskin; (5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; (6) memelihara kebudayaan dan kerukunan beragama; (7) menjamin rasa aman warganya.
Kepala daerah bertugas membuat rakyat sejahtera, melayani dan mengayomi warganya. Jika tugasnya dikaitkan dengan Pancasila, menjadi teranglah bahwa yang menjadi subjek dari Pancasila adalah kebijakan public. Pancasila dapat dihidupkan kembali sebagai nilai-nilai dasar yang memberi orientasi dalam pembuatan kebijakan public.
Apa peran pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi dalam menghidupkan Pancasila ?
Biasanya Pancasila diajarkan sebagai teori yang abstrak, atau kalau diturunkan, menjadi pedoman perilaku individu seperti dalam P4 Orde Baru. Untuk merevitalisasi, maka Pancasila perlu diajarkan dalam kaitannya dengan pembuatan atau evaluasi atas kebijakan public selain dibicarakan sebagai dasar negara. Kebijakan pertanahan, pelestarian lingkungan dan lain-lain bisa dibicarakan dengan Pancasila sebagai ukuran.
Perguruan tinggi mengenal 3 asa atau Tri Dharma, yaitu (1) pendidikan; (2) penelitian; dan (3) pengabdian masyarakat. Dalam berperan menciptakan kepemimpinan nasional, idealnya pendidikan menjadi tempat mahasiswa berproses untuk mengembangkan tiga karakter : (1) memiliki kecakapan intelektual, (2) menjunjung moralitas publik, dan (3) memiliki keberanian (St Sunardi, Tahta Berkaki Tiga, Yogyakarta : 2000). Sebelum lulus mahasiswa menjalani kuliah kerja nyata (KKN) dan terjun ke masyarakat. Menjadi tugas pendidikan di era reformasi untuk menciptakan model pengabdian masyarakat yang sesuai.
*) Ketua LBH Tegal dan mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: