M Yamin SH – Caleg DPR RI PDIP. Wakil Rakyat Tegal Brebes No. 2

Posted in Brebes, indonesia, LBH, PDI Perjuangan, Tegal with tags , , , , , , , on September 1, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

Muhammad Yamin, SH

M. Yamin, SH

Program Pendidikan dan Bantuan Hukum

Program Kesehatan Masyarakat Keliling

Program Koperasi Unit Usaha Simpan Pinjam

www.yaminsh.com

Iklan

Ancaman Jaringan Pangan Global

Posted in Diskusi, indonesia, Lingkungan with tags , , , , , , , on Januari 7, 2009 by Muhammad Yamin, S.H

Judul: The End of Food
Penulis: Paul Robert
Penerbit: Houghton Mifflin Company
Cetakan: I, 2008
Tebal: xxvi + 390 halaman

Industri pangan tersentak ketika pada Oktober 2006 ditemukan bakteri E.coli O157:H7 pada kantong bayam segar di California. Kabar buruk ini diikuti dengan kasus ditemukannya salmonella pada mentega kacang dan skandal kandungan bahan berbahaya pada makanan yang diimpor dari China. Pengawasan pada keamanan makanan tidak terjamin lagi. Apalagi setelah dilakukan penelitian selama 6 bulan, hasil investigasi tidak dapat memastikan bagaimana E.coli mencemari bayam tersebut.

Sistem rantai pangan modern yang memproduksi dan mendistribusikan bahan pangan ke seluruh dunia pada saat yang sama menciptakan peluang untuk penyebaran kuman. Ini dapat berupa patogen yang terbawa makanan seperti E.coli dan salmonella atau jenis lain seperti flu burung dan virus mutan yang pada masa mendatang bisa mengakibatkan wabah global.

Sistem pangan berbasis industri dewasa ini juga saling tergantung dan terintegrasi secara global. Gangguan pada salah satu wilayah atau rantai industri-produsen-pengolah-distribusi akan memengaruhi stabilitas pada bagian lain. Pusat problem ini adalah Asia. Dengan kepadatan populasi, pesatnya pertumbuhan sektor pangan, serta besarnya kesenjangan antara kemampuan medis dan sistem politik, Asia berpeluang menjadi awal petaka tersebut.

Untuk menghindari efek domino yang bermula dari Asia, harus diupayakan suatu sistem pangan berbasis regional untuk menggantikan jaringan nasional atau global. Penulis buku The End of Food ini menekankan perlunya keseriusan membangun sistem pangan alternatif tersebut. Menipisnya minyak bumi juga merupakan ancaman bagi ekonomi pangan. Perannya sebagai bahan bakar traktor dan transportasi pangan serta sebagai bahan dasar kimia pupuk dan pestisida belum tergantikan oleh sumber energi lain.

Regionalisme pertanian dianggap sebagai salah satu cara untuk melindungi keamanan pangan. Cara ini menjanjikan terciptanya sistem yang lebih aman, ramah lingkungan, serta hemat energi dan biaya. Idealnya, minimal sepertiga dari kebutuhan pangan dapat dipenuhi oleh produksi sendiri sehingga mengurangi ketergantungan dan gangguan dari pasokan eksternal. (THA/Litbang Kompas)

Lagi, TKI Brebes Jadi Korban Penyiksaan

Posted in Brebes, indonesia with tags , , , , on Januari 7, 2009 by Muhammad Yamin, S.H

Sunday, 04 January 2009

BREBES – Nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Brebes seolah tak pernah lepas dari penderitaan. Kali ini nasib mengerikan menimpa Kemi binti Carniah (28 tahun) warga RT 6/RW 2 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari.

Sekujur tubuhnya hampir dipenuhi luka bekas seterika listrik, termasuk empat buah giginya juga rontok. Korban kini masih dirawat di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, namun pihak keluarganya baru mengetahui kondisi Kemi sekarang ini.

Jamaludian, aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang menemukan kasus itu pun tidak habis piker. Karena selama tiga bulan dirawat di RS Polri, tidak ada penanganan serius dari pemerintah, termasuk memberitahukan keluarganya di Brebes. Kelurga Carniah, yang mengetahui anaknya seperti itu pun langsung shock dan menangis. Karena sejak berangkat Juni 2008 lalu, Kemi tidak bernah memberikan kabar sama sekali kepada keluarganya.

“Sekarang kondisinya kritis karena tubuhnya dipenuhi bekas seterikaan dan masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, kita bersama keluarga nanti akan berangkat ke Jakarta, meminta bantuan ke BNP2TKI, Deplu dan instansi terkait,” tutur Jamal, yang mendatangi rumah keluarganya Minggu (4/1) kemarin.

Menurut Jamal, berdasarkan informasi yang dia peroleh, Kemi disiksa majikannya di Madinah Arab Saudi selama sebulan. Ketika sudah tidak berdaya, korban langsung dipulangkan dengan alas an tidak dapat bekerja. Korban yang kondisinya memprihatinkan itu pun begitu tiba di Indonesia langsung di bawa ke RS Polri Kramat Jati.

Namun sayangnya, pihak yang bertanggung jawab, seperti Depnaker maupun BNP2TKI tidak melakukan langkah-langkah untuk mengungkap kasus tersebut. Itu terbukti selama tiga bulan dirawat di rumah sakit, keluarga korban tidak diberitahu. Padahal seharusnya pemerintah, begitu mengetahui ada kasus yang menimpa warga negaranya seharusnya langsung bertindak. Antara lain dengan mengungkap kasus itu dan memenjarakan pelakunya.

“SBMI juga akan melakukan aksi di depan Kedubes Arab Saudi, agar menindaklanjuti temuan kasus tersebut. Karena kasus ini lebih parah dari kasus Nirmala Bonat,” katanya kepada Radar.

PT Bughsan Laprindo yang memberangkatkan Kemi pun diminta untuk turut bertanggung jawab. Selain itu, Jamal juga meminta Pemkab Brebes untuk membantu kasus itu, antara lain dengan menekan pemerintah pusat agar segera menanganginya. (riz)

Penambangan Galian C Jor-joran

Posted in Brebes, indonesia with tags , , , , , on Desember 27, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

BANTARKAWUNG – Radar Tegal, Jumat, 26 Desember 2008. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu memperhatikan penambangan pasir dan batu, terutama di sepanjang aliran Sungai Pemali. Penambangan galian golongan C di sungai itu terkesan jor-joran.

Pengamatan Radar, Jumat (26/12), penambangan sirtu paling banyak dilakukan sejak dari tepian sungai yang melintasi Desa Pangebatan, wilayah Desa Bantarkawung. Setiap hari, puluhan truk mengangkut sirtu dari sungai itu. Sementara di bagian hulu sungai, penambangan juga terjadi tetapi relatif sedikit. Kondisi paling parah terjadi dilokasi penambangan yang berada di aliran sungai Pemali masuk wilayah Desa Pangebatan. Dilokasi tersebut penambangan tidak lagi menggunakan cara manual akan tetapi menggunakan alat berat berupa becho. Kegiatan eksploitasi itu bila dilakukan dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku sangat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.

Tidak banyak informasi yang di peroleh di sekitar lokasi penambangan, pasalnya di lokasi tersebut hanya terdapat seorang operator becho yang mengaku hanya diperintahkan untuk mengangkut sirtu ke atas truk. “Saya hanya bertugas menjalankan becho, disini hanya ada petugas yang mencatat setiap kendaraan pengangkut,” kata petugas Operator Becho.

Kondisi ini menurut Mochammad Jamil selaku ketua LSM Pampera Kecamatan Bantarkawung disebabkan tidak adanya aturan yang membatasi penambangan material tersebut. Terkait penambangan ini, lanjut Jamil, perlu pengawasan dari instansi terkait mengenai perizinan hingga pengaturan dalam teknis penggalian. “Repotnya, selama ini penegakkan Perda belum efektif,” tutur Jamil.

Dihubungi terpisah, wakil ketua Komisi C DPRD Kabupaten Brebes asal Kecamatan Bantarkawung, Sudono mengakui, eksploitasi bahan galian C, terutama di sepanjang aliran Sungai Pemali seperti tidak terkendali. Sehingga aksi penambangan material sungai ini dilakukan terus menerus sepanjang mengantongi izin penambangan. “Saya juga setuju sudah saatnya diterbitkan perda yang mengatur kuota penambangan pasir dan batu. Jadi kegiatan ekonomi itu juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Dikatakan, selama ini aktifitas penambangan di wilayah Kecamatan Bantarkawung merupakan kegiatan ekonomi warga, hanya saja pihaknya menyesalkan jika dalam pelaksanaannya telah menggunakan alat berat. “Dengan melakukan tambang terbuka, pasti ada perubahan lingkungan di sekitarnya, baik tehadap kualitas air maupun kondisi lingkungan. Karenanya, penambangan meskipun telah mengantongi izin resmi tetap harus menjaga kelestarian alam,” kata Sudono.

Dikatakan, apabila penambangan bahan galian dilakukan, maka penambang bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya. Sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali. (cw2)

Produksi Ikan Laut Turun Drastis

Posted in Brebes, indonesia with tags , , , , , on Desember 27, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

BREBES – Radar Tegal, Jumat, 26 Desember 2008. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi ikan laut yang ditangkap nelayan Brebes mengalami penurunan cukup drastis. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes, sebelumnya produksi ikan laut setiap tahunnya bisa mencapai Rp 7 miliar. Tetapi saat ini hanya menghasilkan Rp 2,53 miliar setiap tahunnya.

Turunnya produksi itu disebabkan beberapa hal, mulai dari faktor alam hingga faktor ekonomi para nelayan. Faktor alam dikarenakan terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah nelayan sendiri. Sedangkan faktor ekonomi bermacam sebabnya, antara lain naiknya harga BBM, beralih profesi dan lainnya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes, Ir Amin Budi Raharjo MPi mengatakan, kerusakan lingkungan laut, khususnya di perairan Brebes telah diantisipasi dengan pembuatan terumbu karang buatan (TKB). Pemerintah melalui dinasnya telah menanam sekitar 90 terumbu karang di perairan Kluwut dan Pulogading. “Dari laporan nelayan setempat hasilnya sudah tampak dan bagus. Kita sendiri sudah membuat peta keberadaan terumbu karang buatan itu. Sehingga para nelayan akan mudah mencari ikannya,” paparnya kepada wartawan, kemarin.

Untuk mengantisipasi mahalnya harga BBM, pihaknya telah membuat program Emisi Gas Boster (EGB), yang merupakan alat untuk menghemat BBM. Dari hasil penelitian, alat itu mampu menghemat BBM hingga 30 persen. Pihaknya telah meminta bantuan sebanyak 17 unit EGB yang akan diberikan kepada nelayan.

Namun untuk mengembangkan perikanan, pihaknya tidak hanya terpaku pada perikanan laut saja. Tetapi saat ini juga sudah mulai mengembangkan jenis perikanan darat. Dinas Perikanan mempunyai Balai Benih Ikan (BBI) di Waduk Malahayu, Kecamatan Banjarharjo. “Hasil penelitan dari Balai Riset Kelautan dan Perikanan, Malahayu merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Di sana bisa dikembangkan sejumlah jenis ikan, seperti nila, dan sekarang ikan patin yang kita kembangkan,” katanya menegaskan. (riz)

LBH Tegal Kembali Serahkan Data Ke Pansus IX

Posted in indonesia, LBH, Tegal with tags , , , , on Desember 24, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

Nirmala pos 17/12/2008

Tegal (NP) – Jumlah permintaan sertifikat tanah terus membengkak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tegal kembali menyerahkan data tanah seluas 44 petak yang dihuni 71 KK ke Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kota Tegal, Selasa (16/12). Sehingga,saat ini data tanah yang sudah masuk ke Pansus IX DPRD Kota Tegal mencapai 1.131 KK.
Pendiri LBH Kota Tegal Muhammad Yamin SH melalui bidang Advokasi, Sunaryo seusai menemui Pansus IX mengatakan, permintaan sertifikasi tanah diperkirakan terus bertambah.
“77 KK di dua RT, yakni RT 07, RT14 / RW10 Kelurahan mintaragen kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Mereka menempai 29petak tanah yang berstatus SK Walikota dengan system sewa. Sedang 15 petak tanah bersatutus belum SK Walikota,” kata Naryo.
Dari data yang diserahkan ke Pansus IX, selanjudnya warga meminta agar segera mendapatkan sertifikasi kepemilikan atas tanahnya sendiri mereka masing masing. Mereka menempati tanah tersebut sejak tahun 1977, yang awalnya tanah masih berupa balongan dan tidak terpelihara. Kemudian balongan diurugdan dirikan rumah kecil kecil layaknya gubuk.
“Ya itulah asal usul RT07, RT14 / RW 10 Mintaregen Tegal yang mulai bertempat tinggal. Satu per satu mereka menbangun, walau dengan bambu akhirnya menjadi perkampunga sampai dengan sekarang .
Menurutnya, Pansus IX segera menyelesaikan data daftar permintaan hak milik tanah. Sehingga bisa diketahui berapa banyak tanah yang diuduki warga ini yang belum sertifikat. setelah itu baru pansus segera mengeluarkan rekumendasi.
“Pada prinsipnya, warga bisa mendapatkan sertifikat, dengan catatan Pemkot dan DPRD kota Tegal serius berjuang memperbaiki kehidupan rakyat. Sebab UUD’45, UUPA, Kepres, dan Permendagri telah mengaturnya,” ujarnya.
Sekretaris pansus IX Drs Darni Imadudin mengatakan, sebenanya pansus telah membatasi jumlah warga yang di usulkan yakni saat pelaksanaan Public hearing, selasa 12/11, tetapi ternyata masih ada warga masyarakat yang belum terdata dan telambat diusulkan.
Dalam waktu dekat pansus akan kembali melakukan validasi data untuk pengecekan warga yang telah diusulkan. Selain itu pembahasan menunggu selesainya pebahasan RAPBD 2009. setelah itu baru membahas usulan tentang kejeasan status kepemilikan tanah,” kata Daryani.

Soal Buruh APJ – LBH Pertanyakan Langkah Dewan

Posted in LBH, Tegal with tags , , , , , on Desember 24, 2008 by Muhammad Yamin, S.H
Nirmala post 17/12/2008
Tegal (NP)-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tegal mempertanyakan kembali langkah DPRD Kota Tegal dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami buruh obat nyamuk PT Ampuh Perkasa Jaya (APJ), padahal Komisi B DPRD Kota Tegal sudah mengundang Disdukcapilankertran beberapa waktu lalu. Namun saat ini belum ada kejelasan langkah dari DPRD yang sudah diambil.
Hal ini mencuat saat dua perwakilan LBH Tegal yakni Sunaryo dan Slamet Hidayat mendatangi Komisi B DPRD Kota Tegal,Rabu (16/12). Pendiri LBH Tegal M.Yamin melaluhi bagian Organisasi , Slamet Hidayat seusai mendatangi komisi B mengatakan, ingin mendapatkan kepastian dari komisi B DPRD Kota Tegal.
“Karena persoalan buruh mendesak diselesaikan, maka kedatangan kami berdua kesini menanyakan sejauh mana penyelesaian buruh PT APJ yang tempo lalu telah menghadap DPRD dan ditemui Komisi B. juga terkait dengan tiga buruh APJ yang di paksa mengundurkan diri dari Serikat Buruh Independen Indonesia (SBII),” kata Slamet
Juga ada persoalan lain yang dialami buruh, yakni tentang upah, system kontrak kerja dan lain lain. Berdasarkan hasil survei yang idlakukan LBH Tegal ada sekitar 60% buruh di Kota Tegal tidak memahami dan menentukan cara menetapkan upah buruh menurut aturan yang berlaku. Mereka hanya menerima hasil keputusan yang dibuat pemerintah, meskipun keputusan itu merugikan hak hak buruh.
“Saat dilakukan survey, perusahaan tidak pernah memberikan informasi kepada buruh tentang upah minimum. Akhirnya buruh termarjinalkan terkait tranformasi informasi” katanya.
Menurutnya dalam hal ini pemerintah juga kurang mensosialisaikan aturan aturan perundang undangan yang berlaku. Kondisi ini akhirnya dimanfaatkan pengusaha dengan membatasi informasi. Bahkan buruh sering dibutakan kaitanya dengan upah minimum tersebut.
Dengan diberlakukan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999, kemudian diperbaruhi dengan ditetapkan UU Nomer 32 tahun 2004 yang mengatur soal desentralisasi dan otonomi daerah dan perimbangan keuangan daerah dan pusat maka kewenangan upah minimum kewenangan daerah.
Menanggapi hal itu ketua komisi B Supardi SH mengatakan berencana mendatangi PT APJ “disduk sudah kita panggil dan berjanji memperketat pengawasan terhadap naker.

Peresmian Monumen Bahari Diwarnai Protes

Posted in LBH, Tegal with tags , , , , on Desember 24, 2008 by Muhammad Yamin, S.H

Radar Tegal 21/12/2008

Peresmian Monumen Bahari di kawasaan Obyek Wisata Pantai Alam Indah di warnai aksi protes puluhan warga Jalan Sangir RT11 dan RT9 RW11 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, sabtu (20/12).

Dalam aksi itu warga didampingi Lembaga Bantuan Hukum Tegal ( LBH-Tegal). Mereka memprotes pembangunan Water Bom di kawasan PAI yang justru menutup saluran air. saat hujan, perkampungan di dua RT tersebut mengalami banjir.

Namun saat protes berjalan, dianggap mengganggu jalannya peresmian tersebut oleh pihak kepulisian, petugas berhasil menggagalkan atau membubarkan aksi tersebut.petugas menganngap bahwa aksi itu tidak ijin dan tidak pada tempatnya

salah satu tokoh masyarakat jalan sangir kelurahan Mintaragen tersebu mengatakan pembangunan waterbom harusnya juga memikirkan dampak dari lingkungan setempat jangan asal bangun aja. kita tidak menolak adanya pembangunan tetapi tolong lingkungan harus di perhatikan.

hal senada juga di sampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Tegal ) Tegal terkait masalah ini kami akan melakukan di alog dengan pihak pwmkot dalam hal ini wali kota guna menyelesaikan kasus yang di timbulkan dari pembangunan watr bom tersebut.

Aksi protes ini sengaja kami gelar agar pemkot tahu bahwa perkampungan di dua RT ini banjir.

Kaporlesta Tegal, DRS MM Rachman melaluhi kasat intel AKP Suwartoyo
mengatakan aksi demo itu tidak di benarkan.Mereka belum ijin jadi aksi tersbut terpaksa saya gagalkan. masih banyak cara lain menyampaikan aspirasi. salah satunya beraudiensi langsung dengan walikota.

Menanggapi aksi protes warga itu wakil ketua DPRD Kota Tegal H Edy Suripno SH mengatakan pemkot semestinya memperhatikan kondisi sekitar saat melaksanakan pembangunan.

Adanya protes ini membuktikan bahwa pembangunan water bom ada kelebihan dan kekurangannyanya. Kekurangannya perencanaan pembangunan kurang matang karena pemkot melupakan kebutuhan warga. yakni membuatkan saluran air.