Komitmen Bidang Pertanian Belum Terwujud

Minggu, 06 Juli 2008

BREBES - Komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes dalam bidang pertanian dan peternakan hingga saat ini belum terwujud secara maksimal. Hal ini mendapat sorotan serius dari Ketua Gapoktan Mandiri Sejahtera Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Atmo Suwito Rasban SE. Menurutnya, komitmen itu masih sebatas pada wacana, belum pada tataran realita.

“Ini ironis, karena kita sebagai daerah agraris komitmen itu ternyata belum diwujudkan secara serius,” katanya kepada Radar.

Dalam pandangan dia, keseriusan Pemkab bisa dilihat dari alokasi anggaran untuk bidang pertanian dan peternakan yang masih sangat minim. Padahal kedua hal tersebut merupakan saka guru masyarakat Brebes yang membutuhkan uluran serius pemerintah. Sehingga petani tidak lagi kesulitan dalam bekerja dan memakmurkan keluarga dari keirngatnya di sawah.

“Sekarang saja, petani harus mengeluarkan bisa berkali-kali lipat untuk mendapatkan air. Belum lagi kalau harga pas jatuh, waduh ansib petani ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” papar Mito, panggilan akrabnya.

Karenanya, dia berharap diawal jabatan kedua Bupati Indra Kusuma ini, seharusnya masalah pertanian ini menjadi fokus dan program utama. Paling tidak dalam perubahan anggaran atau anggaran tahun 2009 bisa diwujudkan. “Mumpung belum terlambat,” katanya mengingatkan.

Sementara itu, Bupati Brebes Indra Kusuma SSOs bersama sejumlah dinas terkait selama beberpa hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan terkait dengan budidaya itik dan domba. (riz)

PKL Alun-alun Mulai Dibersihkan

Selasa, 22 Juli 2008

BREBES - Batas waktu yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Brebes terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang bisa berjualan sudah habis waktunya. Puluhan petugas Satpol PP pun langsung meminta semua PKL yang ada di alun-alun untuk pindah ke tempat yang telah ditentukan bersama. Gerobak PKL yang tidak ada pemiliknya pun langsung diangkat dan dipindahkan Satpol PP, sementara yang masih ada penjualnya diminta untuk memindahkan sendiri semua dagangannya.

Pembersihan PKL ini sempat menimbulkan ketegangan, karena tidak semua PKL yang mengitari alun-alun disuruh pindah ke ketempat yang telah ditentukan. Mereka yang berjualan di sepanjang jalan yang dilalui angkot dibiarkan tetap berjualan, dengan alasan sudah mendapat izin dari Dinas Perhubungan. Kebijakan ini tentu saja mendapat protes dari para PKL. Namun karena tidak berdaya melawan, akhirnya mereka pasrah untuk memindahkan dagangannya.

“Pak Bupati tidak adil, katanya setelah dipilih tidak akan menggusur PKL. Janji doang,” gerutu seorang PKL, yang tak mau disebutkan namanya.

Dia sendiri berjualan minuman di depan alun-alun sudah cukup lama, bahkan dia mewarisi ayahnya yang berjualan di alun-alun sejak puluhan tahun lalu itu. Dengan wajah yang masih kecewa, dia pun terpaksa membereskan dagangannya untuk dipindah ke tempat lain. Beberapa PKL yang diminta pindah secara paksa itu pun akhirnya mendatangi DPRD, untuk mengadukan nasibnya ke wakil rakyat. Pengduan itu diharapkan akan membantu nasib mereka, yang dianggap sampah yang hanya dicampakkan begitu saja.

Makmur (64), penjual bubur ayam yang sudah mangkal dialun-alun sejak tahun 1980 pun mengaku kecewa dengan sikap Pemkab Brebes. Mestinya, sebelum meminta PKL pindah saran dan prasaran penunjang bagi PKL disediakan terlebih dahulu. Seperti listrik, tenda dan sebagianya. “Lha ini, kita disuruh mencari tempat sendiri, pindah sendiri. Lampu katanya disiapkan, tapi itu hanya penerang jalan, lha untuk kita yang jualan listriknya dari mana,” katanya kecewa.

Keengganan dia untuk pindah, karena menurutnya sama sekali tidak menggangu proses revitalisasi alun-alun yang dikerjakan pemborong. Begitu juga dengan lalu lintas, dia menganggap tidak mengganggu lalu lintas yang melewati sekitar alun-alun. “Wong kita dipinggir kok, ya tidak mengganggu lalu lintas,” tegasnya.

Abdul Haris SH dari LBH Rakyat Brebes yang mendampingi para PKL menambahkan bahawa kedatangan para PKL ke DPRD itu untuk meminta kejelasan nasib para PKL yang ada. Pada prinsipnya, PKL siap dipindah namun harus ada kejelasan dari pemkab bahwa semua PKL nanti akan mendapat tempat di alun-alun lagi. “Kita minta ada hitam di atas putih, bahwa semua PKL alun-alun nanti bisa berjualan kembali,” katanya menambahkan. (riz)