Warga Kembali Tuntut Hak Milik

Rabu, 30 Juli 2008

PULUHAN warga Jalan Bawal, Kelurahan Tegalsari RW X, Kecamatan Tegal Barat, didampingi Lembaga Bantuan Hukum (:BH) Tegal, Selasa (29/7) lalu, menggerudug gedung DPRD Kota Tegal yang terletak di Jalan Pemuda No. 4 Kota Tegal. Selain mendesak perubahan status tanah yang ditempati dari hak sewa menjadi hak milik, mereka meminta DPRD memperjuangkan nasib rakyatnya.

Kedatangan puluhan warga yang menutut kejelasan status tanah yang ditempati ditemui langsung Wakil Ketua DPRD Kota Tegal H Edi Suripno SH, Ketua Komisi A DPRD Kota Tegal Drs A Firdaus Muhtadi, Ketua Pansus Hj Stella Emilina, dan sejumlah anggota DPRD Kota Tegal. Setelah berdialog sekitar setengah jam lebih, peserta audiensi membubarkan diri.

Koordinator warga, Topuri, di hadapan annggota DPRD, mengatakan, sejumlah warga RW X Kelurahan Tegalsari sudah menempati tanah milik Pelindo sejak tahun 1960. Awalnya warga membayar sewa Rp 500/meter. Namun akhir-akhir ini ada kebijakan baru, uang sewanya naik menjadi seribu rupiah permeter. Karena warga sudah menempati lahan puluhan tahun, pihaknya minta bantuan DPRD untuk pembuatan sertifikat massal. Masalah bukti, pihaknya akan menyerahkan bukti pembayaran sewa warga kepada DPRD Kota Tegal.

“Kami meminta DPRD Kota Tegal membantu warga, dengan pembuatan sertifikat massal. Kami menginginkan status tanah yang ditempati jelas, bukan hanya hak sewa terus,” kata Topuri.

Divisi Advokasi LBH Tegal Arief Nurfalah, yang mendampingi warga, mengungkapkan, hak mengusai diatur dalam UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, membolehkan tanah milik negara atau daerah di miliki warga, untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar tersebut, warga RW X Kelurahan Tegalsari, yang sejak tahun 1960 telah menempati tanah milik Pelindo juga berhak mendapatkan kejelasan status tanah.

“Kami berharap para wakil rakyat mau mendengarkan jeritan para rakyatnya, yang meminta kejelasan status tanah yang ditempatinya,” pinta Arief.

Ketua Komisi A DPRD Kota Tegal, Drs A Firdaus Muhtadi, menjelaskan, karena yang ditempati tanah milik Pelindo, prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Kecuali yang ditempati warga tanah negara, yang dikuasai Pemkot. Mungkin DPRD bisa membantu proses pembuatan sertifikat missal. Itupun perlu ada kajian yang mendalam dari tim.

“Soal aspirasi warga RW X Kelurahan Tegalsari, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak Pelindo,” jelas Firdaus.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H Edi Suripno SH menegaskan, menyikapi banyaknya warga yang menginginkan pembuatan sertifikat tanah massal, atas lahan yang ditempati, pihaknya bakal membentuk Pansus, yang bertugas mengkaji masalah-masalah status tanah, baik milik negara, Pemkot, maupun Pelindo.

“Kami akan membahas masalah ini diinternal DPRD, untuk pembentukan Pansus,” tegas Edi. (hun)

PDI-P Ungguli Golkar – Survei IRDI (Juli 2008)

PDI-P Ungguli Golkar - Survei IRDI (Juli 2008)

KOMPAS.com
Lambang PDI-P dan Partai Golkar
/Kamis, 31 Juli 2008 | 11:35 WIB

JAKARTA, KAMIS – Partai Golkar sepertinya tak bisa menutup mata atas survei yang dilakukan Indonesian Research and Development Institute (IRDI) baru-baru ini. Hasil Suvei Politik Nasional II yang dilakukan IRDI pada 5-12 Juli 2008 itu menunjukkan, posisi Golkar berhasil disalip PDI Perjuangan (PDI-P). Padahal, pada survei Politik Nasional I, Golkar menduduki posisi puncak.

Kunjungan ke daerah-daerah yang dilakukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dinilai sebagai faktor pendongkrak dukungan terhadap partai berlambang banteng moncong putih itu. Ketika diajukan pertanyaan “Jika pemilihan umum dilakukan hari ini, partai manakah yang akan Anda pilih?”, 26,3 persen responden memilih PDI-P dan 24,6 persen memilih Golkar.

“Saat ini, PDI-P mengalahkan Golkar. Menurut kami, mungkin PDI-P berhasil memanfaatkan kesulitan masyarakat saat ini dengan mengampanyekan partainya sebagai partai wong cilik. Seperti kita lihat, Megawati belakangan sering melakukan kampanye,” kata Direktur IRDI Notrida Mandic dalam pemaparan hasil survei IRDI di Jakarta, Kamis (30/7).

Survei ini menempatkan Partai Demokrat pada posisi ketiga (11,2 persen), diikuti Partai Keadilan Sejahtera (9,12 persen) dan Partai Kebangkitan Bangsa (5 persen).

Berdasarkan Survei Politik Nasional yang telah dua kali dilakukan IRDI, posisi pertama dan kedua dalam Pemilu 2009 diprediksi akan tetap diduduki PDI-P dan Golkar. “Seluruh partai besar mengalami penurunan suara, kecuali PKS yang malah naik dari 6,8 persen ke angka 9 persen,” kata Project Manager IRDI Hasan Nasbi.

Selain menduduki peringkat pertama sebagai partai yang mendapat dukungan pilihan terbesar, pemilih PDI-P juga paling loyal. Sebanyak 80,7 persen responden yang mengaku memilih PDI-P pada Pemilu 2004 menyatakan akan kembali memilih partai tersebut pada Pemilu 2009 mendatang.

Selain PDI-P, loyalitas pemilih terhadap partai yang dipilihnya dalam Pemilu 2004 itu juga ditunjukkan oleh pemilih partai-partai besar lain meski dengan angka yang bervariasi. Sebut saja, pemilih Partai Golkar pada Pemilu 2004 yang akan tetap memilih partai berlambang beringin itu pada Pemilu 2009 masih 79,2 persen, PKS 78,2 persen, PKB 66,9 persen, PPP 66,2 persen, dan PAN 54,2 persen.

Yang perlu mendapat perhatian dari pengurus partai tentunya adalah Partai Demokrat. Sebagai the ruling party, parpol yang didirikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu akan ditinggalkan sebagian besar massa pemilihnya pada Pemilu 2004. Pemilih Partai Demokrat yang tetap akan memilih partai berlambang segitiga biru merah putih itu tinggal 44,3 persen!

“Hingga saat ini, empat besar diduduki Golkar, PDI-P, PKS, dan Demokrat. Posisi satu dan kedua berganti-ganti antara Golkar dan PDI-P, sedangkan posisi ketiga dan empat kalau tidak PKS ya Demokrat. Kita lihat bagaimana persaingan antarempat partai ini pada survei berikutnya yang akan kami lakukan tiga bulan mendatang,” kata Hasan.

Survei Politik Nasional II ini dilakukan terhadap 2.600 responden yang tersebar secara proporsional di 33 provinsi dan 260 desa/kelurahan. Responden merupakan penduduk Indonesia yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Tingkat kepercayaan (significant level) 95 persen dan sampling error 1,9 persen.

Megawati Lewati SBY – Survey Juni 2008

Ikmal-Jadi Target 77,5 Persen

Senin, 28 Juli 2008

SEDIKITNYA 7.000 pendukung pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Tegal, H Ikmal Jaya SE AK-H Habib Ali Zaenal Abidin SE, dari PDI Perjuangan, PPP, PKS, Partai Demokrat, Tim Sukses Habib Ali, Front Pembela Ikmal-Jadi (FPIJ), tim sukses PO Dewi Sri, dan sejumlah elemen masyarakat Kota Tegal, Senin (28/7) kemarin mengantar calonnya ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal untuk mendaftar. Sedangkan target perolehan suara dalam pemilihan walikota mendatang, pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan menang satu putaran dengan suara 77,5 persen.

Sebelum ke kantor KPU, masa pendukung Ikmal-Jadi (Ikmal Jaya-Ali Zaenal Abidin, red) sekitar pukul 08.00 WIB berkumpul di GOR Wisanggeni. Selanjutnya masa berjalan menyusuri Jalan Abimanyu, Jalan Arjuna, Jalan Sumbodro sampai ke kantor KPU. Setelah menyerahkan formulir pendaftaran, tepat pukul 10.00 vWIB, masa kembali ke GOR Wisanggeni melewati Jalan Werkudoro, Jalan Nakula, dan Jalan Abimanyu.

Ketua KPU Kota Tegal, KH Saifudin Zuhri Madrais SAg mengatakan, pengambilan dan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal akan berakhir pada hari Kamis (31/7) malam, tepatnya pukul 24.00 WIB. Setelah itu, KPU tidak akan menerima pendaftaran lagi dari pasangan calon yang akan mengikuti Pilwalkot 26 Oktober 2008 mendatang. Pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Tegal yang diusung PDI Perjuangan dan didukung PPP, PKS, serta Partai Demokrat, H Ikmal Jaya SE AK-H Habib Ali Zaenal Abidin SE merupakan yang kali pertama menyerahkan formulir. “Sebelum dilakukan penetapan pasangan calon yang akan mengikuti Pilwalkot, kami akan melakukan verifikasi persyaratan administrasi yang telah diserahkan ke KPU. Kalau sampai batas akhir masa verifikasi, ternyata masih ada kekurangan persyaratan administrasi dan yang bersangkutan tidak bisa melakukan perbaikkan. Maka dengan sangat terpaksa kami tidak akan meloloskan dan tidak bisa ikut dalam Pilwalkot,” kata Saifudin.

Calon Walikota Tegal, Ikmal Jaya SE AK, didampingi wakilnya, H Habib Ali Zaenal Abidin SE, saat ditemui usai menyerahkan formulir mengungkapkan, dirinya mentargetkan menang dalam satu putaran dengan perolehan suara 77,5 persen. Alasannya, dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan di Kota Tegal mendapat suara 47,5 persen. Karena saat sekarang keberadannya didukung PPP, PKS, Partai Demokrat, dan sejumlah elemen masyarakat Kota Tegal, maka logis kalau target perolehan suaranya 77,5 persen. “Target kami maju dalam Pilwalkot adalah untuk membawa Kota Tegal yang lebih baik, dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Kota Bahari (Gerbang mas Kota Bahari), kami akan mewujudkan target dan cita-cita kami,” ungkap Ikmal.

Secara terpisah, Ketua Tim Kampanye Ikmal-Jadi, H Edi Suripno menegaskan, usai penyerahan formulir, maka tim kampanye pada hari Rabu (30/7) besok, mengagenda pemeriksaan kesehatan pasangan calon Ikmal-Jadi untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sambil menunggu hasil verifikasi administrasi KPU, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan parpol pengusung, dan parpol pendukung, serta elemen masyarakat yang mendukung Ikmal-Jadi untuk membicarakan teknis, agar perolehan suara yang ditargetkan calon walikota bisa terealisir. “Kami sangat optimis, target suara 77,5 persen bisa terpenuhi. Untuk itu kami minta pada parpol pengusung dan parpol pendukung untuk bisa memaksimalkan mesin partai. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung dan mensukseskan proses pendaftaran pasangan calon Ikmal-Jadi ke KPU,” tegas Edi. (hun)