M Yamin SH – Caleg DPR RI PDIP. Wakil Rakyat Tegal Brebes No. 2

M. Yamin, SH

Program Pendidikan dan Bantuan Hukum

Program Kesehatan Masyarakat Keliling

Program Koperasi Unit Usaha Simpan Pinjam

www.yaminsh.com

Ancaman Jaringan Pangan Global

Judul: The End of Food
Penulis: Paul Robert
Penerbit: Houghton Mifflin Company
Cetakan: I, 2008
Tebal: xxvi + 390 halaman

Industri pangan tersentak ketika pada Oktober 2006 ditemukan bakteri E.coli O157:H7 pada kantong bayam segar di California. Kabar buruk ini diikuti dengan kasus ditemukannya salmonella pada mentega kacang dan skandal kandungan bahan berbahaya pada makanan yang diimpor dari China. Pengawasan pada keamanan makanan tidak terjamin lagi. Apalagi setelah dilakukan penelitian selama 6 bulan, hasil investigasi tidak dapat memastikan bagaimana E.coli mencemari bayam tersebut.

Sistem rantai pangan modern yang memproduksi dan mendistribusikan bahan pangan ke seluruh dunia pada saat yang sama menciptakan peluang untuk penyebaran kuman. Ini dapat berupa patogen yang terbawa makanan seperti E.coli dan salmonella atau jenis lain seperti flu burung dan virus mutan yang pada masa mendatang bisa mengakibatkan wabah global.

Sistem pangan berbasis industri dewasa ini juga saling tergantung dan terintegrasi secara global. Gangguan pada salah satu wilayah atau rantai industri-produsen-pengolah-distribusi akan memengaruhi stabilitas pada bagian lain. Pusat problem ini adalah Asia. Dengan kepadatan populasi, pesatnya pertumbuhan sektor pangan, serta besarnya kesenjangan antara kemampuan medis dan sistem politik, Asia berpeluang menjadi awal petaka tersebut.

Untuk menghindari efek domino yang bermula dari Asia, harus diupayakan suatu sistem pangan berbasis regional untuk menggantikan jaringan nasional atau global. Penulis buku The End of Food ini menekankan perlunya keseriusan membangun sistem pangan alternatif tersebut. Menipisnya minyak bumi juga merupakan ancaman bagi ekonomi pangan. Perannya sebagai bahan bakar traktor dan transportasi pangan serta sebagai bahan dasar kimia pupuk dan pestisida belum tergantikan oleh sumber energi lain.

Regionalisme pertanian dianggap sebagai salah satu cara untuk melindungi keamanan pangan. Cara ini menjanjikan terciptanya sistem yang lebih aman, ramah lingkungan, serta hemat energi dan biaya. Idealnya, minimal sepertiga dari kebutuhan pangan dapat dipenuhi oleh produksi sendiri sehingga mengurangi ketergantungan dan gangguan dari pasokan eksternal. (THA/Litbang Kompas)

Lagi, TKI Brebes Jadi Korban Penyiksaan

Sunday, 04 January 2009

BREBES – Nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Brebes seolah tak pernah lepas dari penderitaan. Kali ini nasib mengerikan menimpa Kemi binti Carniah (28 tahun) warga RT 6/RW 2 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari.

Sekujur tubuhnya hampir dipenuhi luka bekas seterika listrik, termasuk empat buah giginya juga rontok. Korban kini masih dirawat di RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, namun pihak keluarganya baru mengetahui kondisi Kemi sekarang ini.

Jamaludian, aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang menemukan kasus itu pun tidak habis piker. Karena selama tiga bulan dirawat di RS Polri, tidak ada penanganan serius dari pemerintah, termasuk memberitahukan keluarganya di Brebes. Kelurga Carniah, yang mengetahui anaknya seperti itu pun langsung shock dan menangis. Karena sejak berangkat Juni 2008 lalu, Kemi tidak bernah memberikan kabar sama sekali kepada keluarganya.

“Sekarang kondisinya kritis karena tubuhnya dipenuhi bekas seterikaan dan masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, kita bersama keluarga nanti akan berangkat ke Jakarta, meminta bantuan ke BNP2TKI, Deplu dan instansi terkait,” tutur Jamal, yang mendatangi rumah keluarganya Minggu (4/1) kemarin.

Menurut Jamal, berdasarkan informasi yang dia peroleh, Kemi disiksa majikannya di Madinah Arab Saudi selama sebulan. Ketika sudah tidak berdaya, korban langsung dipulangkan dengan alas an tidak dapat bekerja. Korban yang kondisinya memprihatinkan itu pun begitu tiba di Indonesia langsung di bawa ke RS Polri Kramat Jati.

Namun sayangnya, pihak yang bertanggung jawab, seperti Depnaker maupun BNP2TKI tidak melakukan langkah-langkah untuk mengungkap kasus tersebut. Itu terbukti selama tiga bulan dirawat di rumah sakit, keluarga korban tidak diberitahu. Padahal seharusnya pemerintah, begitu mengetahui ada kasus yang menimpa warga negaranya seharusnya langsung bertindak. Antara lain dengan mengungkap kasus itu dan memenjarakan pelakunya.

“SBMI juga akan melakukan aksi di depan Kedubes Arab Saudi, agar menindaklanjuti temuan kasus tersebut. Karena kasus ini lebih parah dari kasus Nirmala Bonat,” katanya kepada Radar.

PT Bughsan Laprindo yang memberangkatkan Kemi pun diminta untuk turut bertanggung jawab. Selain itu, Jamal juga meminta Pemkab Brebes untuk membantu kasus itu, antara lain dengan menekan pemerintah pusat agar segera menanganginya. (riz)

Penambangan Galian C Jor-joran

BANTARKAWUNG – Radar Tegal, Jumat, 26 Desember 2008. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu memperhatikan penambangan pasir dan batu, terutama di sepanjang aliran Sungai Pemali. Penambangan galian golongan C di sungai itu terkesan jor-joran.

Pengamatan Radar, Jumat (26/12), penambangan sirtu paling banyak dilakukan sejak dari tepian sungai yang melintasi Desa Pangebatan, wilayah Desa Bantarkawung. Setiap hari, puluhan truk mengangkut sirtu dari sungai itu. Sementara di bagian hulu sungai, penambangan juga terjadi tetapi relatif sedikit. Kondisi paling parah terjadi dilokasi penambangan yang berada di aliran sungai Pemali masuk wilayah Desa Pangebatan. Dilokasi tersebut penambangan tidak lagi menggunakan cara manual akan tetapi menggunakan alat berat berupa becho. Kegiatan eksploitasi itu bila dilakukan dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku sangat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.

Tidak banyak informasi yang di peroleh di sekitar lokasi penambangan, pasalnya di lokasi tersebut hanya terdapat seorang operator becho yang mengaku hanya diperintahkan untuk mengangkut sirtu ke atas truk. “Saya hanya bertugas menjalankan becho, disini hanya ada petugas yang mencatat setiap kendaraan pengangkut,” kata petugas Operator Becho.

Kondisi ini menurut Mochammad Jamil selaku ketua LSM Pampera Kecamatan Bantarkawung disebabkan tidak adanya aturan yang membatasi penambangan material tersebut. Terkait penambangan ini, lanjut Jamil, perlu pengawasan dari instansi terkait mengenai perizinan hingga pengaturan dalam teknis penggalian. “Repotnya, selama ini penegakkan Perda belum efektif,” tutur Jamil.

Dihubungi terpisah, wakil ketua Komisi C DPRD Kabupaten Brebes asal Kecamatan Bantarkawung, Sudono mengakui, eksploitasi bahan galian C, terutama di sepanjang aliran Sungai Pemali seperti tidak terkendali. Sehingga aksi penambangan material sungai ini dilakukan terus menerus sepanjang mengantongi izin penambangan. “Saya juga setuju sudah saatnya diterbitkan perda yang mengatur kuota penambangan pasir dan batu. Jadi kegiatan ekonomi itu juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Dikatakan, selama ini aktifitas penambangan di wilayah Kecamatan Bantarkawung merupakan kegiatan ekonomi warga, hanya saja pihaknya menyesalkan jika dalam pelaksanaannya telah menggunakan alat berat. “Dengan melakukan tambang terbuka, pasti ada perubahan lingkungan di sekitarnya, baik tehadap kualitas air maupun kondisi lingkungan. Karenanya, penambangan meskipun telah mengantongi izin resmi tetap harus menjaga kelestarian alam,” kata Sudono.

Dikatakan, apabila penambangan bahan galian dilakukan, maka penambang bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya. Sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali. (cw2)