Pembangunan Tol Solo-Ngawi: P2T Diminta Patuhi Hukum

16 April 2008

SRAGEN- Perwakilan masyarakat Sragen di enam kecamatan yang tanahnya
terkena pembangunan Jalan Solo - Ngawi melalui Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Sragen meminta Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkab Sragen
mematuhi hukum yang berlaku terkait kebijakannya dalam pembangunan
proyek nasional tersebut.

Menurut Direktur LBH Sragen, Danar Jatmiko, Selasa (15/4), keputusan
P2T yang melakukan pematokan tanah milik warga di Kecamatan Masaran,
Sidoharjo, Ngrampal, Sragen Kota, Gondang dan Sambungmacan tanpa seizin
pemiliknya belum lama ini, ternyata melanggar Peraturan Pemerintah (PP)
pengganti Undang-Undang No 51/1960.

Berdasarkan peraturan yang menjelaskan tentang larangan pemakaian tanah
tanpa izin yang berhak atau kuasanya, maka proses pematokan tanah warga
oleh P2T tanpa seizin warga atau kuasanya, tidak sesuai dengan peraturan
itu. Danar mengingatkan, P2T supaya melakukan koordinasi dengan warga
atau kuasa hukumnya setiap kali akan melakukan pematokan tanah.

Dalam pematokan misalnya, P2T harus menyertakan surat izin tertulis
kepada warga atau kuasanya, bukan hanya melakukan sosialisasi saja,
jelas dia.

Keterbukaan

Menurut Danar, sejumlah perwakilan sudah diajak berdiskusi dan
mengidentifikasi terkait pelaksanaan pembangunan jalan tol di Kantor LBH
Sragen, pada Jumat (11/4) lalu. Dan perwakilan warga yang berjumlah 12
orang sepakat mengenai pelaksanaan PP No 51/1960, arti penting legalitas
melalui surat kuasa advokat dan tuntutan keterbukaan proses pematokan,
ganti rugi tanah dan kejelasan Amdal pembangunan jalan tol.

Wakil Ketua P2T Sragen, Sujoto menuturkan, P2T dalam menempuh kebijakan
terkait pembanguna jalan tol Solo - Ngawi selalu berpatokan pada hasil
kesepakatan rapat ketua P2T kabupaten/kota, Pejabat Pembuat Komitmen,
Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umun dan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah 2007.

Pihaknya tidak melakukan keputusan sepihak dalam pembangunan jalan tol
di wilayah Sragen. P2T tetap berpegang teguh pada kesepakatan bersama
tersebut, mengenai persoalan PP pengganti UU No 51/1960 yang diajukan
LBH Sragen supaya P2T melakukan koordinasi dan menyertakan surat izin
tertulis, kami akan memliaht dulu dan memperlajarinya secara mendalam,
jelas dia. (J5-42)

© 2008 suaramerdeka.com. All rights reserved

Amanat 30% Rakyat Yang Hidupnya Susah

Kita menyadari bahwa 30 %lebih rakyat Indonesia hidup dalam keadaan susah, dan rakyat yang susah (wong cilik) inilah pendukung setia kepada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Haruslah menempatkan wong cilik inilah sebagai prioritas kebijakan politiknya. Kepada mereka kita berhutang, mereka telah setia kepada partai, maka partai harus membalasnya dengan sungguh-sungguh memperjuangkan nasib mereka, supaya ada perbaikan kehidupan yang memadai.

Dengan APBN yang lebih 1000 triliyun maka komitmen kita bahwa minimum 30 % APBN ( 300 triliyun) haruslah dirasakan langsung oleh wong cilik, Wong cilik harus menikmati pendidikan yang benar2 grais, kesehatan, perumahan, infrastruktur dan kredit tanpa bunga dan tanpa agunan.

Supaya Program dan dana APBN tersebut bisa dijalankan secara baik kita memang membutuhkan birokrasi yang baik, kedepan program reformasi menjadi sangat utama. Tanpa mereformasi birokrasi maka dana APBN tersebut bisa menguap. Kebutuhan kita merormasi birokrasi semata2 untuk melayani wong cilik.

PDI Perjuangan harus memenangkan pemilu 2009, karena dengan memenangkan pemilu 2009 PDI dapat memperbaiki kehidupan rakyat terutama rakyat kecil (wong cilik).

Megawati Sukarnoputri Bio

Megawati Sukarnoputri Bio

Megawati Sukarnoputri (1947- ), president of Indonesia (2001- ) and leader of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), who as vice president (1999-2001) replaced deposed president Abdurrahman Wahid.

Born in Yogyakarta, Megawati is the second child and eldest daughter of Indonesia’s founding president, Sukarno. He led Indonesia’s independence from Dutch colonial rule after World War II (1939-1945) and served as the country’s first president for two decades. Her full given name is Dyah Permata Megawati Setiawati Sukarnoputri, but she commonly uses only one name, Megawati, following Indonesian custom. The name Megawati roughly translates as “woman of the clouds,” and Sukarnoputri means “daughter of Sukarno.”

Megawati and her three younger siblings grew up in the presidential palace in the care of their father; their mother, Fatmawati, separated from Sukarno in 1954. After graduating high school Megawati began her university studies at the Bandung Institute of Technology. Before earning a degree, however, Megawati discontinued her studies during the political upheaval that resulted in her father’s replacement by General Suharto in 1968. Megawati then married Surindro Supjarso, an air force lieutenant, and went to live with him in Madiun. Sukarno died in June 1970. Then in January 1971 Surindro died in a plane crash.

Although the Suharto regime stifled political dissent, it permitted two opposition parties to operate on a limited basis in addition to the government party, Golkar. One of these, the Democratic Party of Indonesia (PDI), was the result of a government-forced merger of the pro-Sukarno Indonesian National Party (PNI) and several other parties in 1973. (That year, Megawati married Taufiq Kiemas, who had been an activist in the PNI’s university student front.) For the 1987 elections the PDI sought the participation of the Sukarno family in the hope of gaining more popular support, as many Indonesians, disaffected by the Suharto regime, revered Sukarno as the country’s founder. Megawati agreed to join the party, which increased its share of the national vote in both the 1987 and 1992 elections.

These electoral gains posed a potential threat to the Suharto regime, which then attempted to install a government-preferred candidate as PDI leader. However, some party members persuaded Megawati to make a leadership bid, in the hope that her popular support would help overcome these attempts to control the party. In December 1993 Megawati was elected chairperson of the PDI.

In June 1996 a government-orchestrated coup within the PDI resulted in a faction of the party voting to remove Megawati as party leader. By then Megawati had become a potential rival to Suharto, who wanted to secure his reelection in the 1998 elections. Megawati refused to step down, and many of her supporters held street protests in Jakarta. In July 1996 five PDI members loyal to Megawati were killed when police attacked the party headquarters, leading to more demonstrations in support of Megawati. These protests marked the beginning of a pro-democracy movement that led to Suharto’s resignation in May 1998. Although Megawati did not take an active role in the movement, she was a symbol of popular resistance to the Suharto regime.

In the June 1999 parliamentary elections—the country’s first free elections—Megawati’s new party, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), won the largest share of the vote. However, Megawati did not garner enough support within the People’s Consultative Assembly (MPR), Indonesia’s supreme legislative body, to secure the presidency. The MPR instead chose Muslim cleric Abdurrahman Wahid and then appeased Megawati’s supporters by making her vice president.

A political crisis fueled by Wahid’s uncompromising style and increasingly erratic behavior resulted in his removal from office by the MPR in July 2001. Megawati was chosen to replace him and serve the remainder of his five-year term. As president Megawati faced many challenges, notably separatist movements in the provinces of Aceh and Papua (formerly Irian Jaya); a battered economy with huge government debt; and an incomplete transition to democracy after decades of authoritarian rule. Megawati’s administration immediately secured the resumption of International Monetary Fund (IMF) loans, which had been suspended under Wahid.

Effendi Gazali: Rakyat kecewa dengan PhD

Jakarta (Detik.Com) - PKS telah menetapkan syarat titel PhD untuk calon presidennya pada Pemilu 2009. Namun, syarat ini dinilai tidak memandang pengalaman bangsa Indonesia. SBY yang menjadi presiden saat ini bertitel PhD. Tapi tetap mengecewakan rakyat.Demikian pendapat pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (5/8/2008).

“Tahun ini rakyat lagi kecewa dengan PhD. Berdasarkan pengalaman empirik kita, masyarakat tidak puas dengan kepemimpinan SBY. Banyak persoalan-persoalan yang kita dapat saat ini, kenapa harus PhD lagi?” kata pria yang baru saja melangsungkan pernikahan ini.

SBY meraih gelar doktor (PhD) dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 3 Oktober 2004.

Selama hampir 4 tahun memimpin Indonesia, banyak kalangan yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY. Sejumlah pengamat dan politisi menyebut pemerintahan SBY gagal menyejahterakan rakyat.(lrn/iy)

Safari Megawati di Lampung dan Sumsel

Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menggelar safari. Kali ini, Mega akan bertandang ke Lampung dan Sumatera Selatan untuk menjadi juru kampanye di pilkada setempat.

“Perjalanan rencananya akan dimulai pada 26-28 Agustus mendatang ke beberapa wilayah di Provinsi Lampung, yang kemudian disambung pada 29-31 Agustus untuk beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Informasi dan Komunikasi, H Daryatmo Mardiyanto, dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (4/8/2008).

Menurut Daryatmo, kunjungan itu merupakan salah satu butir hasil rapat DPP PDIP yang dipimpin langsung oleh Mega hari ini.

Dia menjelaskan, selain untuk bersilaturahim dengan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Lampung, Mega juga akan menjadi juru kampanye. Mega akan menjadi jurkam bagi pasangan Sjahroedin JP dan Joko Umar Said sebagai pasangan cagub dan cawagub yang diusung PDIP dalam Pilkada Lampung.

Sementara itu di Sumatera Selatan, Mega akan menjadi juru kampanye bagi pasangan cagub Sumsel, Syahrial Oesman dan Helmy Yahya. Mega akan mengikuti beberapa sesi kampanye di beberapa wilayah Sumsel selama tiga hari.
(fiq/lrn)

Interview Majalah Adil dengan Taufik Kiemas

Interview Majalah Adil dengan Taufik Kiemas

Sampul Buku Taufik Kiemas

Anda sering dijuluki oleh kader-kader PDIP sebagai seorang ‘strategic thinker’. Bisa anda ceritakan bagaimana anda mengasah kemampuan itu?

Saya belajar dari pengalaman panjang penderitaan. Dan di setiap periode saya tidak pernah lepas dengan anak-anak muda. Soalnya, apa yang sudah kita terima kan mesti di update. Nah, meng-updatenya sama anak muda.
Kalau kita belajar dari sejarah PDIP, ketika kalah dalam Pemilu 2004, waktu itu sebagian besar orang banyak ngomong kekalahan tidak bakal terjadi. Di Pemilu 2004, kita hanya dapat 18, 5 persen padahal di tahun 1999 tanpa memiliki organisasi yang bagus bisa menang. Sebetulnya, tahun 1999 itu pemberian rakyat semua.
Sementara tahun 2004 PDIP itu khan rusak. Orangnya mabok. Berpikir diri sendiri. Kalau rakyat datang, tidak mau terima. Padahal, PDIP kan wong cilik setia.
Ketika saya berkeliling ke berbagai tempat. Suatu kali selesai sembahyang Jumat di salah satu Mesjid di Cilacas, tepatnya di Desa Susukan. Ada yang meminta saya untuk berdiskusi. Seorang tua dari kampung banget. Imam Masjid Dusun. Ada yang menarik buat saya, dia bilang Mas Taufik kalo nyalonin siapa aja pasti tidak jadi. Terus saya katakan, apa salahnya PDIP Pak?
Menurut orang tua itu, ada tiga hal yang PDIP mesti intropeksi. Pertama, PDIP mesti menghilangkan kesan sebagai partai preman. Kedua, PDIP kesannya sebagai partai Kristen. Ketiga, PDIP tempat anak-anak PKI kumpul. Ini khan tiga analisis atas stigma PDIP yang dasyat sekali. Sebetulnya, yang paling pinter strateginya rakyat. Kita tinggal merumuskan saja.

Anda belajar strategi itu dari rakyat langsung?

Ya ada lagi nasehat pak tua tadi. Kalau Mas Taufik keliling daerah, sebelum memulai pembicaraan dan segala macamnya harus minta maaf dulu. Maaf atas amanah rakyat yang sejak tahun 1999 sampai 2004 tidak pernah dilaksanakan. Menyia-nyiakan kepercayaan rakyat kepada PDIP dan Ibu Mega. Awalnya kita kaget juga. Bagi pemimpin di Indonesia minta maaf khan tabu sekali. Tapi, sejak itu saya katakan kita ini harus minta maaf.

Bentuk minta maafnya?

Mesti secara lisan. Jadi, kalau dalam pertemuan dengan seribu orang atau seratus orang harus dilisankan.

Itu dilakukan setiap momen?

Ya. Ada mungkin setahun lebih saya minta maaf. Hampir 250 PAC yang saya datangi seluruh Indonesia dengan sampelnya berbeda-beda. Di Sumsel, Jambi, Lampung, Banten dan lain-lain.

Bagaimana usul anda kepada PDIP untuk menghilangkan stigmatisasi PDIP sebagai partai preman, Kristen dan eks PKI?

Kita harus bikin organisasi sayap. Misalnya, Baitul Muslimin Indonesia. Dan, Baitul Muslimin Indonesia tidak boleh ecek-ecek. Karena kalau sembarangan saja, maka orang juga tidak percaya. Makanya saya keliling ke tempat NU, Muhammadiyah, KAHMI, menjelaskan tentang Baitul Muslimin.

Apakah tidak ada ketakutan bahwa citra PDIP sebagai partai nasional menjadi hilang?

Tidak ada.

Adakah friksi-friksi di dalam PDIP akibat pembentukan Baitul Muslimin Indonesia?

Hampir tidak ada. Soalnya yang berkeliling bersama saya ada Bang Sabam Sirait sama Panda Nababan. Ke Muhammadiyah, NU, KAHMI, mereka ikut.

Bagaimana menggarap Baitul Muslimin yang proporsional di PDIP agar tidak menghilangkan citranya sebagai partai nasionalis?

Sekarang kan sudah proporsional. Sebab yang masuk intelektual. Nah, di PDIP itu sudah tidak ada lagi problem-problem ras, suku dan agama. Setelah itu harmoni mesti kita buat. Tidak mungkin kita Pancasila tanpa harmoni. Inilah yang sedang dicoba PDIP sekarang ini.

Kembali ke soal anak muda. Sebetulnya, apa alasan Anda memprioritaskan untuk menggarap anak muda? Apakah hal itu disebabkan PDIP sekarang ini mulai menyadari adanya krisis regenerasi kader?

Sebelum 1999, kan yang kumpul di Kebagusan tidak ada yang tua. Alumni Kebagusan kan tidak ada yang orang tua. Kalau kita tidak kembali kesitu lagi, ini tidak akan jalan.

Anda terkenal kuat meladeni anak-anak muda untuk diskusi berjam-jam?

Sekarang juga sama. Disini juga hampir tiap hari berdiskusi dengan anak muda. Ada satu hal yang orang selalu lupa dalam berpartai politik, orang tidak akan mungkin jadi kalau tidak ada mentor dan patronnya.

Sekarang ini apakah Anda merasa sedang memerankan diri sebagai mentor dan patronnya anak-anak muda di PDIP?

Tidak mungkin saya katakan bahwa saya ini mentor. Soalnya anak-anak muda ini khan juga orang-orang pintar. Saya berinteraksi dengan mereka dan mendiskusikan masalah-masalah nasionalisme. Sebab, buat anak-anak muda masalah nasionalisme itu menarik.

Menurut anda mengapa anak-anak muda itu kini menggandrungi wacana nasionalisme?

Selama kita di zaman pak Harto, kita kan sama sekali tidak berideologi. Negeri ini kan tidak punya ideologi. Tidak jelas ideologinya apa. Seperti juga saya pernah dikritik di tahun 2005 ketika keliling, masih ada yang bertanya ideologinya PDIP apa sih? Kira-kira kan begitu.

Itu pertanyaan yang masih sering diajukan?

Sekarang sudah tidak ada.

Bagi Anda NKRI, Pluralisme dan Pancasila harga mati?

Kita ini kan menjaga nusantara dalam bingkai NKRI. Kalau kita bicara nusantara itu, kita pasti bicara Bhineka Tunggal Ika.

Darimana anda mendapatkan kesadaran yang kuat tentang ketiga hal itu?

Bekal saya ketika di Yogyakarta. Saya ikut ayah saya di Jogja. Yang kedua, waktu saya tinggal di asrama Katholik.

Bisa Anda ceritakan lagi gagasan Anda tentang Rumah Besar Kaum Nasional itu?

Sebenarnya anak-anak muda sekarang ini merindukan Rumah Besar Kaum Nasionalis. Saya bilang ke PDIP, kalau di PDIP sudah tidak ada harmoni, ketika kampanye orang saling tempelengan, tidak akan ada yang mau masuk PDIP.

Pertemuan Golkar PDIP di Medan dan Palembang itu demi menajamkan pemahaman tentang Rumah Besar Kaum Nasional atau hanyalah rancangan untuk melakukan penyederhanaan Partai Politik?

Kedua-duanya.

Seberapa penting kita melakukan penyederhanaan partai politik itu?

Saya rasa semuanya penting. Kita harus memberi pelajaran pada rakyat juga. Kalau banyak partai kan tidak benar juga. Tapi kalau kita sebagai partai menghalangi pendirian partai juga tidak benar. Yang mengadili kan mesti rakyat.

Gagasan yang ingin dilanjutkan dari pertemuan Medan dan Palembang itu sudah sejauh mana tindaklanjutnya? Sekarang ini seperti terkesan berhenti?

Secara sistem anak-anak muda yang melanjutkan. Bukan saya lagi.

Pertemuan Medan dan Palembang dengan Golkar itu apakah tidak justru memicu konflik di tingkat bawah? Karena pengalaman PDIP ketika Orde Baru yang banyak disakiti oleh Golkar?

Kalau saya bicara di PDIP. Saya bertanya pada kader-kader muda yang tamat sekolah. “Sarjana atau bukan? Ya, sarjana”, kata mereka. Saya katakan, kalau Bapakmu tidak Pegawai Negeri pasti sekolahmu tidak tamat. Kan masih Golkar. Itu adalah realita yang ada.
Kita ini kalau mau menang tidak bisa sendirian. Dari survei telah dibuktikan. Tidak ada yang di atas 50 persen. Paling tinggi hanya 30 persen sekian. Karena itu ke depan kita harus butuh orang lain. Dengan kata lain kita harus koalisi.

Di daerah, PDIP saat ini sedang dapat angin segar?

Itu semua kan koalisi. Tapi yang jelas, di PDIP wajah pencalonan anak muda itu semua sudah kelihatan. Seperti Bambang DH, Rustriningsih dan lain-lain.

Saat ini Alumni Kebagusan sudah kemana saja?

Sekarang ini mereka sudah ada yang menjadi Walikota Surabaya, Blitar, Kebumen, Subang.

Alumni Kebangusan itu anda yang merekrut sendiri?

Tidak, mereka yang datang. Nah, interaksi dengan anak muda inilah membuat saya bahagaia.

Lalu apa masalahnya dengan orang tua?

Mereka itu hanya membicarakan penyakit dan besok mati. Jadi tidak semangat.

http://yaminsh.wordpress.com/2008/08/04/interview-majalah-adil-dengan-taufik-kiemas/kiemas-adil/

Apa persiapan PDIP di 2009 untuk pencalonan legislatif?

2009 nanti 70 persen adalah anak muda. Itu sangat realistis. Dari sisi usia yaitu 45 ke bawah. Yang agak tua 45 – 50 sebanyak 10 persen, dan yang usia 50 – 65 lima persen.

Interview Majalah Adil dengan Taufik Kiemas

Komposisinya lebih banyak pemimpin dari daerah atau dari pusat?

Tidak semuanya dari daerah. Kalau yang pintar-pintar dari daerah ke pusat semua itu akan menimbulkan kesulitan juga nantinya. Malah sekarang ini yang pintar-pintar dari pusat banyak yang mau ke Dati II. Ini kan sebetulnya penugasan. Itu meniscakan harus satu tim dan satu korps DPR. Jangan sampai DPR pusat tidak mengerti apa yang ingin disalurkan DPR Tingkat II.

Apa kejutan 2009 dari PDIP?

Tidak ada. Kalau Mba Mega saat ini dia memang harus mulai menyapa rakyat.

Harus mulai dengan kata “maaf”?

Ya, harus. Itu karena permintaan rakyat bukan Taufik.

Apa keunggulan PDIP?

Harus diingat, Golkar dalam kondisi terbaik saja mendapat 21,5 persen. Sedangkan PDIP dalam kondisi terjelek 18,5. Orang sering lupa mengenai hal itu.
Kalau kita ingat ke belakang, semua duit ditumpahkan ke Golkar pada waktu itu.

Apa kriteria pasangan Megawati di Wapres?

Yang paling penting adalah anak muda. Masa sih, tidak ada orang yang berumur 45 – 50 yang berani menjadi Wakil Presiden.

Sekarang ini apakah survei-survei itu menjadi bahan pertimbangan juga?

Salah satunya tapi kita juga mesti punya record sendiri.

Apa komentar Anda mengenai survei yang meletakkan Megawati saat ini berada di atas?

Menurut saya itu adalah sinyal untuk berhati-hati. Bukan bertambah besar kepala. Kalau tidak, malah bisa menyebabkan kalah lagi.

Apa pendapat Anda mengenai gerakan Islam Taliban yang mulai menggerogoti NKRI?

Pemerintah harus menjaga konstitusi yang telah dibikin. Di Indonesia ini, semua orang menjalani segala macam peri kehidupan dan kenyakinannya tidak boleh dengan kekerasan. Harus dijalani menurut UU itu sendiri.

Bagaimana cara PDIP tetap mempertahankan isu Nasionalisme Bung Karno?

Kita menjalani yang tidak dilakukan oleh partai nasionalis. Kita mengakui 1 Juni 1945 (Hari Lahir Pancasila) adalah satu-satunya Asas. Sebab kalau Marhaenis bisa menyebabkan bermacam-macam penafsiran. Karena itu, menurut saya, puncak ideologi Bung Karno adalah pidato 1 Juni ini. Orang tidak bisa menafsirkan lain selain menjalankan.

Bagaimana dengan Pemerintahan saat ini menurut anda?

Kami memang oposisi dan gencar melakukan kritik tapi pemerintahan ini harus kita kawal sampai 2009.

Apa sebetulnya yang kurang dari pemerintahan ini, kalau dari segi ideologi?

Seharusnya mereka berani ngomong, kalau sudah melanggar Pancasila mesti ditindak. Tidak perlu penafsiran lain.

Apa komentar Anda tentang kebijakan pertanian atau pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Kita tidak bisa menolak globalisasi. Tapi Amerika ini memang nakal. Di pertanian mereka sangat membela petaninya. Mereka tidak mau memberi petaninya perang terhadap pasar, sedangkan kondisi pertanian mereka begitu hebatnya. Tapi kalau petani kita kan disuruh perang sama pasar.
Saya sendiri agak bingung dengan pemerintahan Indonesia ini. Biasanya, kalau negara maju, mereka sudah memiliki ketahanan pangan. Baru bicara kesehatan kemudian pendidikan dan terakhir IT. Ironisnya, kita ini pada saat kelaparan sudah bicara tentang IT, itu kan aneh.

Lalu bagaimana kita bisa menciptakan kemandirian petani Indonesia?

Yang pertama harus dilakukan adalah all out kepada petani. Ada yang harus dilakukan untuk menciptakan kemandirian, yaitu pembangunan infrastruktur pertanian. Itu tidak bisa mundur lagi. Kalau kita tidak mengurus hal itu jangan harap bangsa ini bisa maju.

Saat ini di tengah masyarakat ada kerinduan terhadap zaman Orba Soeharto, apa pendapat Anda?

Demokrasi yang kita jalankan ini sudah paling bagus.

Jusuf Kalla tetap merisaukan, dia bilang sejahtera dulu baru demokrasi?

Itu tidak bisa, semua orang paham, demokrasi dulu baru sejahtera. Di jaman Soeharto pernah dicoba kesejahteraan yang utama tapi tetap tidak bisa sejahtera. Intinya, UU yang dibikin itu harus dijalankan dulu oleh semua orang. Sejatinya mengapa kita tidak bisa maju-maju karena UU yang dibikin itu tidak dijalankan oleh semua orang.

Kalau PDIP kalah di 2009, Megawati siap untuk menjadi nomor dua?

Kita tidak siap. Saat ini kita percaya diri. Saya yakin menang.

Majalah Adil, Edisi 35, II, 24 Juli – 20 Agustus 2008

Birokrasi, Korupsi dan Politik

Dalam masa reformasi sekarang ini, nampak terlihat usaha yang selalu menyoroti prilaku partai politik dan politisi. Media massa selalu menunjukkan betapa buruknya kinerja mereka, seakan tidak ada kesempatan bagi partai untuk mendapatkan reward atas prilakunya. Mereka selalu dalam posisi tersudut baik yang berkaitan dengan isu-isu korupsi dan mengabaikan aspirasi rakyat. Lebih lagi yang berkaitan dengan anggota parlemen, para pemain baru di panggung politik itu, seakan dituntut untuk bertindak sebagai manusia sempurna, yang langsung melalui tindakan cepat akan merubah segalanya dan mencapai sesuatu yang ideal.

Orang pun mudah lupa, politisi baru hasil reformasi itu mewarisi suatu keadaan yang sungguh sukar, krisisi ekonomi yang berdampak pada kelangkaan sumberdana, birokrasi yang korup, dan rakyat yang berada dalam eforia berkepanjangan tidak mudah untuk diajak untuk berfikir realistis.

Birokasi Politik Menjadi “Tikus”

Warisan birokrasi politik Orde Baru yang ada sungguh luar biasa rusaknya. Barisan pegawai sudah menjadi tuan-tuan kecil di masyarakat, mentalitasnya minta dilayani, bukan melayani rakyat, setiap pelayanan selalu minta tambahan biaya, kalau tidak mereka akan memperlambat proses perizinan, jika ada kebijakan yang baik dari kepala daerah yang berasal dari partai politik, mereka tidak selalu mendukung secara profesional, bahkan terkesan memperlambat dan secara bertahap akan mengurangi keberhasilan program. Dan bahkan banyak jabatan-jabatan politik pada ahirnya terjerat dalam perangkap kinerja birokrasi yang korup.

Sudah umum diketahui dalam kultur birokrat politik, barisan pegawai itu menjilat pada atasan, lalu menginjak pada bawahannya, dan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat jauh dari yang diharapkan, lamban dan mahal. Sebagai pelaksana jalannya pemerintahan, seringkali mereka menggeroti dana-dana proyek pembangunan, bekerjasama dengan pengusaha dan politisi. Tradisi menerima sogokan sudah dianggap lumrah, dan memotong dana-dana proyek menjadi pemandangan sehari-hari, dan lebih jauh lagi mereka bisa menjadi partisan kelompok tertentu. Pada zaman Orde Baru,mereka menjadi penopang kekuasaan dan setiap menjelang Pemilu mereka memakai mesin birokrasi memobilisir rakyat untuk memenangkan kelompok tertentu.

Kecenderungan terahir ini masih terasa di era reformasi, beberapa bupati terjungkal karena dilawan oleh birokrasi seperti kasus Temanggung,di mana para camat memimpin demo yang menuntut bupati mundur.

Karena itu, ambisi birokrasi untuk masuk ke wilayah politik sungguh besar, mereka mendekati masyarakat melalu wewenang yang dimilikinya untuk lebih populer, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perbaikan kinerja birokrasi yang dipimpinya untuk melayani masyarakat. Jelas yang demikian harus kita kritisi,agar fasilitas negara tidak dipakai oleh birokrasi untuk lebih menancapkan pengaruhnya dalam masyarakat di luar kepentingan pelayanan.
Karena itu, “tikus-tikus” yang selama ini menjadi parasit jangan sampai mengambil keuntungan politis dari proses demokrasi,mereka harus dibonsai agar bekerja sesuai dengan kewenangan yang ada pada mereka,yakni pelayanan yang lebih profesional.

Partai Politik dan Fungsi Social Work

Partai sebagai representasi dari rakyat, harusnya terus bekerja sepanjang tahun,sampai sekarang mereka terlihat bekerja setiap menjelang pemilu, setelah itu mereka tidur lagi. Partai yang baik adalah mereka yang terus bekerja di tengah-tengah masyarakat, mencari jalan keluar dari problem yang ditemukan ditengah-tengah rakyat melalui mesin politik yang dimilikinya.

Misalnya, ketika rakyat setiap tahun mengalami kesulitan air untuk pertanian maupun untuk konsumsinya, partai mestinya mencarikan jalan keluar melalui kebijakan politik yang dimilikinya dengan memberikan prioritas pada usaha penyediaan air sehingga untuk masa berikutnya tidak terjadi lagi. Yang sering kita temukan, jika terjadi kekurangan air, yang seperti itu bukan dianggap tugas partai untuk mencarikan solusi, tapi tugas setiap warga yang sifatnya kemanusiaan semata. Dengan kebijakan APBD yang menjadi wewenang parlemen di mana mereka wakil dari partai, harusnya bisa mengarahkan pengalokasian pada penyedian anggaran yang besar untuk pengairan dan penyediaan fasilitas airbersih.

Begitu juga partai bisa melakukan fungsi kontrol yang kuat ditingkat bawah. Jika ada penyelewengan di tingkat kecamatan, mesin partai yang sederajat bisa langsung malaporkannya ke anggota lainnya seperti di parlemen, sehingga pemerintah di atasnya bisa langsung menindaknya. Bisa juga melakukan kerjasama dengan media massa, sehingga fungsi kontrolnya bisa lebih luas dapat dukungan dari rakyat. Selama ini, justru fungsi-fungsi partai di tengah rakyat belum bisa ditemukan secara lebih nyata, sehingga kegiatan parlemennya juga kurang signifikan.

Krisis Minyak Versus Pangan

07 July 2008
Sepanjang 2008, hampir seluruh dunia merasakan ketidaknyamanan akibat didera tekanan harga minyak dunia yang melonjak tinggi. Indonesia pun termasuk di antaranya. Bahkan terakhir harga minyak dikabarkan menyentuh level USD145.

Seolah kelaziman,harga bahan kebutuhan pokok dan barang kemudian segera menyertai dan perlahan naik. Sementara ongkos jasa transportasi pun perlu ”dikoreksi” (adjustment). Sekuen ini membuktikan bahwa minyak penting.Namun, satu hal lain yang tak kalah penting adalah pangan.

Krisis pangan diyakini akan membawa kompleksitas yang sulit diatasi. Krisis yang ditakutkan mulai bermunculan dan menjadi isu internasional. Di beberapa negara Afrika telah terjadi krisis pangan serius seperti Haiti, Mozambik, Senegal, Kamerun. Sementara di Asia Selatan disinyalir krisis pangan mulai merambah.Ketua Food and Agriculture Organization (FAO) Jacques Diouf bahkan memprediksi bahwa krisis pangan akan memicu civil war (perang sipil).

Di Haiti, misalnya,kerusuhan sosial meluas akibat dipicu krisis pangan sehingga menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat.Menurut Diouf, civil war bukan hanya berpotensi terjadi di Afrika, tapi juga di Asia dan Amerika Latin.(AFP,25/4)

Masalah Dunia

Sebagaimana krisis bahan bakar minyak (BBM), pangan telah menjadi isu utama di dunia saat ini. Mengingat seriusnya ancaman krisis ini, pada 28 April 2008,Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki-Moon mengadakan rapat khusus untuk membahas seputar krisis pangan yang melanda dunia.

Sebagai kesimpulan,Sekjen PBB menyatakan, masalah pangan ditetapkan sebagai masalah global yang perlu penanganan bersama antarpemerintah di dunia. Senada dengan Ki-Moon, Menteri Keuangan India Subba Rao mengatakan bahwa setiap kenaikan 20% bahan pangan akan menjerumuskan 100 juta orang ke jurang kemiskinan.

Pemerintah India sendiri melakukan antisipasi terhadapnya. Sampai 2008 India konsisten mengalokasikan hampir 2% pendapatan domestik bruto (PDB) per tahun untuk subsidi pangan. Di Bangladesh, salah satu negara miskin dunia, subsidi makanan diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun anggaran 2008 menjadi sekitar USD1,5 miliar.

Hasil survei Asian Development Bank (ADB) memperkirakan,paling tidak 1 miliar penduduk Asia akan terkena dampak krisis pangan. Indonesia memang masih beruntung bila dibandingkan dengan banyak negara yang disebut Sekjen PBB sebagai yang telah ”sangat kritis”dan perlu dibantu.

Di dalam negeri, respons dan concernpemerintah atas masyarakat miskin ditandai antara lain dengan skema kebijakan Bantuan Langsung Tunai BLT 2008 dan program subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin). Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 mengatakan bahwa Indonesia tidak mengalami krisis pangan seperti dialami beberapa negara seperti Bangladesh dan Filipina.

Persis seperti harapan kita bersama. Namun ada beberapa faktor tak terduga yang ikut main dalam keberhasilan panen bahan pokok (beras) kita. Salah satunya, faktor bencana alam. Karena itu, tidak ada salahnya kita tetap bersiap dan mewaspadai segala kemungkinan. Bagaimanapun banyak negara telah menghidupkan hazard sebagai persiapan antisipasi krisis pangan.

Bahkan negara-negara maju justru telah menjadwalkan isu krisis pangan,di samping krisis minyak dan lingkungan, sebagai agenda utama dalam pertemuan tingkat tinggi G-8 pekan ini di Jepang.Kenaikan permintaan pangan khususnya beras,gandum,dan jagung dunia sangat meningkat hingga ke level yang mengkhawatirkan.

Pembangunan di sejumlah emerging market seperti India dan China, dua raksasa ekonomi baru dengan penduduk terbesar di dunia, turut memacu permintaan akan pangan, sementara ketersediaan lahan pangan yang ada terus tergerogoti oleh ekspansi di luar sektor pangan itu sendiri.

Kebijakan Nol

Terkait dengan adanya ancaman krisis pangan dunia, telah digelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang bertema Food Security and the Challenges of Climate Change and Bioenergy di Roma, Italia, 3–5 Juni 2008. KTT FAO ini merupakan inisiatif bersama PBB,FAO, IFAD, dan WFP atas krisis pangan dunia.

Beberapa pemimpin negara maju dan berkembang menghadiri KTT tersebut.Delegasi Indonesia diwakili Menteri Pertanian Anton Apriyantono.Beberapa organisasi nonpemerintah (NGO) juga turut diundang. Sejumlah organisasi non-pemerintah yang hadir dan mengikuti pertemuan FAO menyatakan tidak dapat menerima kesimpulan KTT karena dinilai tidak berhasil menemukan solusi atas krisis pangan.

Direktur Iran’s Centre for Sustainable Development,Maryam Rahmanian, mengatakan, ”We have emptyplatesandwehaveemptypolicies.” Intinya dikatakan bahwa badan-badan pangan dunia hanya melanjutkan kebijakan yang sama,kosong, dan gagal, yang tidak membantu menangani masalah kelaparan dan krisis pangan yang melanda dunia.

Kelangkaan bahan pokok pangan dan meningkatnya harga pangan di seluruh dunia telah mendorong reaksi berupa resistensi atas proyek konversi produk pertanian menjadi bahan bakar yang ternyata membuat lebih dari 100 juta orang kelaparan.Kenyataannya, di banyak negara,penduduk mulai meninggalkan lahan pertanian mereka dan kemudian beralih menanamkan tanaman pangan yang termasuk energi alternatif terbarukan seperti kelapa sawit, jarak pagar (jatropha curcas).

Hanya beberapa negara,Thailand di antaranya, yang tetap konsisten mempertahankan dan melindungi lahan pertanian (beras) mereka. Di titik ini, korelasi interdependensi positif antara pangan dan energi jelas adanya.Artinya, pengalokasian atau pemanfaatan lahan untuk pangan bisa terpengaruhi oleh pengembangan energi alternatif. Oleh karenanya, perlu ada pemetaan yang jelas dan terukur antara lahan khusus pangan dan untuk pengembangan energi.

Komite bagi Upaya Percepatan Produksi Pangan,Energi dan Mineral Nasional (KP3EM) dapat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam memetakan ketersediaan lahan dan pengalokasiannya untuk pangan dan energi. Bahwa terobosan untuk pengembangan energi alternatif perlu didukung dan terus disosialisasi, pemanfaatan lahan untuk pangan juga perlu mendapat perhatian dengan proporsi yang seimbang.

Di antara keduanya, tidak perlu diprioritaskan salah satu, apalagi mengorbankan satu demi yang lain. Dari pengalaman, kesalahan merumuskan dan mengambil kebijakan terhadap satu permasalahan bisa berdampak pada timbulnya masalah baru tanpa menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya.Bila kebijakan ketahanan pangan (food security) tetap terjaga,tidak ada alasan bagi kita untuk terlalu khawatir menghadapi hazardseperti telah terjadi di beberapa negara.(*)

Julian Aldrin Pasha
Wakil Dekan FISIP UI

Parpol,Berbenahlah!

07 July 2008
Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam jajak pendapat terbarunya mengumumkan betapa legitimasi partai politik (parpol) menempati peringkat terendah dalam menyuarakan keinginan rakyat.

Urutan teratas ditempati media massa (31%), ormas (24%), birokrasi (11%), dan parpol sendiri (11%).Parpol lagilagi hanya diyakini oleh 42% responden bekerja sesuai dengan perannya, jauh lebih rendah dari TV (76,5%), koran (72%), radio (72%), LSM (61%), ormas (57%), dan birokrasi (53%).

Yang lebih serius adalah pendapat bahwa model pemilihan anggota DPR lebih mewakili keinginan parpol (50,9%) ketimbang mewakili keinginan pemilih (28,9%).Ketika dibandingkan antara model pemilihan DPD dengan DPR, pemilih menyebut model pemilihan DPD lebih mudah dimintai tanggung jawab (63,3%) ketimbang model pemilihan DPR (19,7%).

Jadi parpol dianggap hanya bekerja untuk dirinya sendiri, sulit dimintai pertanggungjawaban serta kurang mewakili pemilih ketimbang DPD. Turunnya tingkat kepercayaan terhadap parpol ini juga senada dengan survei-survei sebelumnya. Kurang dari 30% pemilih yang menyatakan berafiliasi atau memiliki keterkaitan dengan parpol.Selebihnya memiliki sikap skeptis,bahkan juga antiparpol.

Parpol telah berubah menjadi pesakitan di mata publik ketimbang solusi bagi persoalan kemasyarakatan yang semakin banyak dan rumit. Bagaimana nasib demokrasi kalau sudah begini? Demokrasi nonprosedural yang menyimpang jelas akan merusak tatanan demokrasi prosedural yang konstitusional.

Aspirasi politik publik lebih bergema di jalanan daripada di gedung-gedung parlemen. Lalu,dalam bentuk yang lain,kemunculan anarkisme di tingkat massa tidak terelakkan,apalagi kalau aparatur keamanan bekerja tidak profesional. Anarkisme bukan sebab yang otonom atau muncul begitu saja, melainkan hadir akibat dari prosesproses penyumbatan aspirasi masyarakat lewat jalur resmi.

*** Sikap rakyat yang tecermin dalam survei-survei itu maupun dalam pelaksanaan pilkada yang kian miskin partisipasi menunjukkan bahwa rakyat tidak memberikan totalitas kepercayaan kepada parpol. Meskipun demikian, rakyat masih menyisakan ruang kepercayaan kepada lembaga lain, yakni pers dan ormas, termasuk pada kemampuan diri sendiri.

Kemampuan rakyat untuk memilahmilah kepentingan publik dengan kepentingan parpol itu menunjukkan betapa rakyat sudah sehat. Sehat dalam artian politik. Namun, sebagai satusatunya tulang punggung dalam sistem demokrasi Indonesia, sesedikit apa pun partisipasi politik rakyat dalam pemilu tidak mengurangi leg i t i m a s i konstitusional yang diperoleh.

Sekalipun hanya ada 10% pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau kurang dari 5% publik yang merasa bagian dari parpol, tetap saja lembaga-lembaga demokrasi yang tersedia diisi dan dijalankan oleh parpol. Parpol jelas akan tetap ada dalam setiap ruang kekuasaan, kecuali konstitusi diubah.

Di sinilah dilemanya.Parpol memiliki kekuasaan, sementara rakyat tidak. Parpol bisa memasukkan anggota- anggotanya ke legislatif,eksekutif, bahkan juga memengaruhi pemilihan anggota-anggota yudikatif, sementara rakyat tidak. Jalur perseorangan dalam pilkada yang dibuka tidak otomatis akan langsung memberikan kenyamanan kepada calon terpilih seandainya 100% parpol di DPRD tidak memberikan dukungan.

Parpol mengendalikan lembaga-lembaga demokrasi di pusat dan daerah. Seandainya tingkap kepercayaan publik kepada media massa dan ormas begitu tinggi,katakan mencapai 99%, tetap saja kedua lembaga ini tidak memiliki legitimasi konstitusional untuk mengendalikan negara. Media massa dan ormas adalah wadah penyaluran aspirasi rakyat secara nonformal.

Dalam bentuk yang lain,lembaga swadaya masyarakat hanya semacam kelompok penekan atau pengawas kekuasaan, tetapi tidak mampu memberikan sanksi yang bersifat formal. Karena itu, berharap parpol akan bekerja keras untuk mendapatkan legitimasi rakyat yang lebih besar jelas kurang tepat. Parpol justru akan semakin diuntungkan apabila tingkat partisipasi berkurang drastis.

Karena semakin ringan cara atau jalan untuk mendapatkan satu kursi di parlemen lokal dan nasional. Tingkat partisipasi yang tinggi memusingkan bagi parpol. Apalagi k e m a m - puan parpol masih rend a h , b a h k a n nyaris tidak ada, dalam memobilisasi dukungan suara menjadi dukungan dana politik. Jarang sekali kita mendengar ada rakyat biasa yang menyumbang kepada parpol.

Dengan sudut pandang itu,kurang tepat menempatkan parpol sebagai tersangka dalam kasus berkurangnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.Kalau angka partisipasi masih di atas 30%,sesuai dengan angka akumulatif afiliasi masyarakat pada parpol, berarti parpol sudah 100% lebih mengerahkan anggotanya.

Untuk menaikkan lagi angka partisipasi, dimungkinkan dengan kerja keras lembaga-lembaga yang dipercaya publik,terutama media massa dan organisasi kemasyarakatan. *** Hanya saja, parpol harus tetap berbenah. Pembenahan diri itu bisa dilakukan dengan cara melakukan peremajaan dalam kaderisasi politik.

Tingkat kepercayaan para pemilih pemula dan kaum muda sedapat mungkin dipulihkan karena merekalah nanti yang terus-menerus menjadi pihak yang aktif dalam proses demokrasi, entah sebagai penggembira, petugas pemilihan sampai ke pemilih.Dengan begitu,jangan sampai parpol diisi oleh mereka yang dari kumpulan yang terbuang.

Pola lain adalah benar-benar menghasilkan para bintang dalam kontestasi politik apa pun,baik dalam pilkada ataupun pemilu.Parpol tidak bisa hanya mengandalkan figur-figur yang berjasa kepada parpol,lalu memberikan pelayanan maksimal kepada pihak yang berjasa itu. Sebagai alat ukur panas-dinginnya suara rakyat, hasil-hasil survei sudah menunjukkan begitu rendahnya tingkat kepercayaan publik.

Pemulihan kepercayaan menjadi mutlak mengingat inti dari demokrasi bukan parpol sebagai alat artikulasi, melainkan individu-individu yang memberikan suaranya. Tanpa rakyat,parpol bisa apa? Jelang Pemilu 2009, parpol tampaknya mulai aktif dalam melakukan pembenahan ini.Persentase ”jalur eksternal” parpol makin diperbesar.

Hanya saja, masih berupa tanda tanya, apakah jalur eksternal itu betul-betul disediakan atau hanya manipulasi atau kemasan saja, tetapi akhirnya ditundukkan oleh kepentingan para elite parpol yang hendak terus bertahan? Pembenahan terpenting adalah pengendalian atau pendisiplinan anggota-anggota parpol, terutama yang menduduki jabatan-jabatan publik.

Ketika ada anggota parpol yang terlibat suap, otomatis yang terkena dampak bukan hanya anggota yang bersangkutan,tetapi juga parpol sebagai pengasuhnya. Ada kondisi salah asuhan dalam pengendalian anggota parpol ini. Apalagi ketika menduduki jabatan publik itu, anggota parpol ini termasuk kategori elite parpol, bukan hanya anggota biasa.(*)

Indra Jaya Piliang
Analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

Tuntutan PKL Alun-Alun Dipenuhi

Jumat, 01 Agustus 2008
BREBES - Setelah sempat melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, akhirnya PKL yang biasa berjualan di Alun-Alun Kota Brebes diizinkan berjualan kembali di tempat tersebut. Hal itu setelah Pemkab Brebes melalui instansi terkait membahas keinginan para PKL.
Komandan Satpol PP Kabupaten Brebes Lis Guntoro mengatakan, pemberian izin tersebut dilakukan setelah Pemkab mengkaji keinginan para PKL.
“Pemkab mengizinkan PKL berjualan di depan Alun-Alun, mulai pukul 15.00 WIB sampai subuh. Setelah itu harus bersih, baik sampahnya maupun gerobaknya,” ujar dia.
Namun izin itu hanya diberikan untuk sisi timur dan utara Alun-Alun saja. Sedangkan untuk sisi barat dan sisi selatan, PKL tetap tidak diperbolehkan. Hal itu karena di sisi barat masih disibukkan dengan pembangunan Masjid Agung. Sementara di sisi selatan tidak diperbolehkan karena dikuatirkan mengganggu kegiatan di pendopo.
“Mereka sepakat dengan ketentuan tersebut, sehingga kalau ada yang melanggar akan kita tindak tegas,” katanya.
Namun sebelum mengambil tindakan tegas, pihaknya akan mengingatkan para PKL tersebut, baik secara langsung maupun kepada perwakilan PKL, yang telah menantangani kesepakatan. Sehingga pembangunan dan revitalisasi Alun-Alun tidak sampai terganggu dan ketertiban tetap terjaga.
“Dari DPU juga tidak mempermasalahkan, karena masih berada di luar seng penutup,” tambahnya.
Para PKL yang saat ini berada di samping Lapas Brebes juga tetap diberi izin untuk berjualan, karena pihak Lapas telah mengizinkannya sepanjang tidak mengganggu. Kini pihaknya hanya menghimbau agar kesepakatan yang sudah dibuat itu ditaati. Dalam waktu dekat ini, menurut Li Gun, para PKL juga akan membentuk paguyuban. “Dengan dibentuknya paguyuban PKL ini diharapkan keguyuban para PKL bisa diwujudkan dan bisa mematuhi ketertiban yang ada,” tegasnya. (riz)